Wartain.com – Lahan Baku Sawah (LBS) Kabupaten Sukabumi menyusut 356,19 hektare hanya dalam setahun. Data Kementerian ATR/BPN mencatat pada 2024 LBS Sukabumi masih 62.214,85 hektare, namun pada 2025 lewat SK Nomor 6734 turun menjadi 61.858,66 hektare.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar meminta Dinas Pertanian dan BPN turun langsung mengaudit data tersebut.
Menurutnya, angka penyusutan tidak bisa dibaca hanya dari satelit. Harus dipastikan apakah sawah benar-benar beralih fungsi menjadi bangunan, atau ada kesalahan pemetaan dan administrasi.
“Dinas Pertanian dan BPN segera ke lapangan untuk audit data agar clean and clear,” kata Hera, Minggu (25/10/2026).
Ia mengungkap fenomena yang kerap luput: sawah di Sukabumi tidak hilang secara mendadak, tapi mati pelan-pelan karena terpecah menjadi kavling-kavling kecil akibat warisan dan dijual untuk perumahan pinggiran desa. Inilah wilayah transisi yang tak terpotret data makro.
Politisi Gerindra itu juga menyoroti nasib petani yang terjepit. Biaya produksi tinggi, pupuk mahal, pajak, dan harga gabah anjlok saat panen membuat petani menyerah.
“Kalau petani tidak kita lindungi, wajar mereka kalah oleh godaan modal,” ujarnya.
Hera menggambarkan realitas di lapangan: anak muda enggan bertani bukan karena malas, tapi karena melihat orang tuanya berdarah-darah menanam, namun saat panen harga jatuh ditekan tengkulak. Sementara tetangga yang jual tanah bisa langsung beli motor dan bangun rumah.
Ia pun mendorong insentif konkret berupa keringanan PBB bagi petani yang mempertahankan lahan di zona LP2B, serta pengawasan ketat perizinan. Ia meminta sistem KKPR diintegrasikan secara digital dengan peta LP2B agar tak ada lagi izin yang tabrak aturan lahan pangan.
“Dinas terkait harus transparan ke publik siapa saja yang bermain di balik rekomendasi izin tersebut. Sukabumi ini lumbung pangan, jangan sampai ketahanan pangan gagal hanya karena lemahnya pengawasan,” tegasnya.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
