Wartain.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sukabumi Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Pendopo Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa (12/05/2026).
Massa menuntut Bupati Sukabumi, Asep Japar, untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai lamban dalam menjalankan amanat pemerintahan selama setahun terakhir. Aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai persoalan daerah yang dianggap belum tuntas.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sembilan poin tuntutan krusial, di antaranya desakan evaluasi total terhadap Dinas Sosial serta audit investigatif oleh BPK dan Inspektorat terkait dana hibah APBD untuk lembaga non-struktural, khususnya Baznas. Selain itu, mereka menyoroti ketidakjelasan nasib P3K Paruh Waktu, mangkraknya pembangunan klinik di Cikembar, hingga buruknya pelayanan kesehatan di RS Palabuhanratu yang dinilai masih mengalami kesenjangan sosial. Infrastruktur umum, pendidikan, dan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi juga diminta untuk segera dibenahi secara menyeluruh.
Mahdi, selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Priangan Barat BEM Nusantara Jawa Barat, melontarkan kritik tajam terkait minimnya fungsi pengawasan dari lembaga legislatif.
“Kami mendesak DPRD Kabupaten Sukabumi untuk mempertebal peran kontrolnya. Bagaimana mungkin berbagai masalah seperti bangunan klinik yang terbengkalai dan dana hibah yang tidak transparan bisa luput dari pengawasan jika fungsi legislatif berjalan dengan benar?” tegas Mahdi di sela-sela orasinya.
Sayangnya, aspirasi mahasiswa ini tidak mendapatkan respons langsung dari pemangku kebijakan tertinggi di Kabupaten Sukabumi. Hingga massa membubarkan diri, Bupati Asep Japar tidak kunjung menemui para demonstran karena tidak berada di tempat, yang memicu kekecewaan mendalam bagi peserta aksi. Pihak pemerintah daerah dianggap tidak mengindahkan suara rakyat yang disampaikan melalui gerakan mahasiswa tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Alip, menyatakan bahwa ketidakhadiran Bupati merupakan simbol lemahnya komitmen pemerintah dalam berdialog dengan masyarakat.
“Kehadiran Bupati sangat kami harapkan untuk menjawab langsung persoalan konkret seperti gaji P3K yang digantung dan pemecahan masalah indeks pembangunan manusia. Jika tuntutan kami tetap tidak diindahkan dan tidak ada evaluasi nyata, kami pastikan aksi gelombang berikutnya akan jauh lebih besar,” ujar Alip.
Aksi berakhir dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Mahasiswa menegaskan bahwa sembilan poin tuntutan tersebut adalah harga mati yang harus segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki kesejahteraan warga Kabupaten Sukabumi. Mereka juga memperingatkan jika dalam waktu dekat tidak ada langkah strategis dari Bupati dan DPRD untuk membenahi instansi yang bermasalah, maka stabilitas kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan terus merosot, dan akan menggelar aksi berjilid-jilid.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Yosep)
