Wartain.com || Pelaksanaan salat Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Jumat (20/3/2026), sempat diwarnai sorakan jemaah. Aksi tersebut muncul saat Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, bersiap memberikan sambutan di hadapan ribuan warga Muhammadiyah.

Reaksi spontan jemaah dipicu oleh kekecewaan atas keputusan Pemerintah Kota Sukabumi yang tidak mengizinkan penggunaan Lapangan Merdeka sebagai lokasi pelaksanaan salat Id. Kebijakan tersebut menuai sorotan karena dianggap tidak mengakomodasi perbedaan penetapan hari raya.

Menanggapi hal itu, Ayep Zaki menegaskan bahwa posisinya sebagai kepala daerah mengharuskan dirinya tunduk pada ketentuan yang berlaku, termasuk keputusan pemerintah pusat.

“Waktu saya kampanye, saya kan berjanji. Itu secara pribadi, karena pada waktu itu saya belum melekat sebagai kepala daerah.

Begitu saya dilantik, saya melekat dengan tugas yang diatur oleh perundang-undangan dan ketentuan, sehingga keputusan pribadi tidak bisa masuk menjadi keputusan konstitusional,” ujar Ayep.

Ia menjelaskan, keputusan tidak memberikan izin penggunaan Lapangan Merdeka didasarkan pada Keputusan Menteri Agama yang menetapkan Idulfitri jatuh pada Sabtu (21/3/2026).

“Secara pribadi tidak mengurangi rasa toleransi saya. Saya datang ke sini (Universitas Muhammadiyah Sukabumi), mengucapkan selamat, dan ikut memberikan sambutan singkat. Tidak ada sedikit pun niatan untuk intoleran, saya justru menjunjung toleransi,” lanjutnya.

Untuk mencegah polemik serupa, Ayep menyatakan akan menginisiasi pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menambahkan bahwa Lapangan Merdeka merupakan aset negara yang penggunaannya harus mengikuti arahan pemerintah pusat.

“Lapang Merdeka memang fasilitas publik, tapi itu adalah aset negara. Ketika dilaksanakan acara sakral yang menunggu kabar dari Kementerian Agama sebagai pemerintah pusat, maka Pemkot mengambil keputusan mengikuti arahan hasil sidang isbat,” jelas Bobby.

Ia juga mengakui adanya kekurangan dalam hal antisipasi, mengingat pada tahun sebelumnya pelaksanaan Idulfitri berlangsung serentak.

“Tahun 2025 kan berbarengan, jadi mungkin ini juga yang menjadikan kami di tahun 2026 ini tidak mengantisipasi itu. Ini menjadi pengingat untuk kami, dan ke depannya insyaallah kita akan bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan agar lebih baik lagi,” pungkasnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Wartain.com || Ribuan jemaah memadati halaman Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) saat pelaksanaan salat Idulfitri 1447 Hijriah pada Jumat (20/3/2026). Suasana yang semula khidmat mendadak berubah riuh ketika Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, hendak menyampaikan sambutan di hadapan jemaah.

Sorakan tersebut merupakan bentuk protes atas kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi yang menolak izin penggunaan Lapangan Merdeka sebagai lokasi pelaksanaan salat Id bagi warga Muhammadiyah. Akibatnya, jemaah membludak hingga ke Jalan R. Syamsudin SH karena keterbatasan area kampus.

Sejumlah jemaah menilai keputusan tersebut mencerminkan kurangnya konsistensi pemerintah dalam menjunjung toleransi, khususnya di internal umat Muslim. Rozak Daud, jemaah asal Kecamatan Cikole, menilai penolakan fasilitas publik itu sebagai gambaran minimnya dukungan terhadap perbedaan.

“Secara prosedural sudah kami ajukan jauh-jauh hari. Walaupun pemerintah punya hak menolak, ini gambaran bahwa pemerintah tidak toleran di internal umat Muslim sendiri,” kata Rozak.

Kekecewaan jemaah juga dipicu oleh janji politik saat Pilkada lalu yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi saat ini.

“Janji seorang calon pemimpin saat itu ternyata jauh dengan praktiknya hari ini. Kami menganggap pemerintah tidak adil. Apa yang diucapkan dalam pidato tadi tidak sejalan dengan praktik kekuasaannya,” tambahnya.

Meski mendapat sorakan dari jemaah, Ayep Zaki tetap naik ke mimbar dan menyampaikan sambutan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan melaksanakan salat Idulfitri pada Sabtu (21/3/2026) mengikuti ketetapan pemerintah pusat, namun tetap merangkul warga yang telah merayakan lebih awal. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan yang dinilai kurang berkenan.

“Kami memohon maaf apabila kebijakan Wali Kota Sukabumi kurang berkenan. Kedepannya, kami akan senantiasa merangkul seluruh warga dan berdialog untuk mencari solusi terbaik,” ungkap Ayep Zaki.

Hingga rangkaian ibadah selesai, situasi tetap kondusif meski arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat akibat membludaknya jemaah.

Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Iu Rusliana, mengajak warga Muhammadiyah untuk menyikapi polemik tersebut dengan lapang dada dan tetap menjaga kondusivitas.

“Kalau ada miskomunikasi, kita harus memaafkan dan menahan emosi. Itu bagian dari bukti keberhasilan ibadah Ramadan,” ujarnya.

Ia juga menyambut baik langkah Pemerintah Kota Sukabumi yang membuka ruang dialog dengan organisasi keagamaan.

“Tadi Pak Wali Kota juga hadir dan menyampaikan permohonan maaf. Ini bukan soal siapa memaafkan siapa, tetapi bagaimana kita membangun sikap yang proporsional dan saling memahami,” katanya.

Menurutnya, mekanisme pengajuan penggunaan Lapangan Merdeka sebenarnya telah ditempuh oleh pihak Muhammadiyah. Namun ia menegaskan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik.

“Kita jaga kondusivitas. Muhammadiyah tidak ingin ada benturan. Kalau ada hal yang belum sesuai, mari kita bicarakan dengan baik,” tutupnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik