Oleh: Dede Heri/ Sekretaris Jenderal Rumah Literasi Merah Putih

Aquarium Jadi Kedok Miras

Wartain.com – Kabupaten Sukabumi sesungguhnya telah memiliki landasan hukum yang cukup jelas dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Salah satunya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Regulasi tersebut dibuat bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh peredaran miras.

Namun pertanyaannya, sejauh mana aturan tersebut benar-benar ditegakkan?

Di lapangan, masyarakat masih dengan mudah menemukan dugaan praktik penjualan minuman keras yang dilakukan secara terselubung. Modusnya beragam. Ada yang berkedok menjual jamu, ada pula yang menggunakan usaha lain sebagai kamuflase. Bahkan di wilayah Palabuhanratu, beredar keluhan masyarakat mengenai tempat usaha yang secara administratif menjual perlengkapan aquarium, namun diduga juga menjadi lokasi peredaran minuman beralkohol.

Tentu dugaan-dugaan tersebut harus diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika laporan dan keluhan masyarakat berulang kali muncul, sementara tindakan penegakan hukum dinilai belum memberikan efek jera yang signifikan.

Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Penegakan Perda Miras harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan tanpa tebang pilih. Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada pelaku usaha tertentu yang tersentuh hukum, sementara yang lain seolah kebal dari pengawasan.

Penegakan hukum yang selektif hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik. Lebih dari itu, kondisi tersebut dapat memicu tumbuhnya praktik-praktik pelanggaran yang semakin sulit dikendalikan.

Palabuhanratu sebagai ibu kota Kabupaten Sukabumi seharusnya menjadi wajah penegakan aturan dan ketertiban. Kawasan yang menjadi pusat pemerintahan dan destinasi wisata ini tidak boleh dicitrakan sebagai wilayah yang permisif terhadap peredaran minuman keras ilegal atau berkedok usaha lain.

Persoalan miras bukan semata-mata soal pelanggaran perda. Dampaknya jauh lebih luas. Berbagai persoalan sosial, gangguan ketertiban umum, tindak kriminalitas, hingga rusaknya masa depan generasi muda sering kali memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol.

Karena itu, aparat penegak perda tidak cukup hanya menerima laporan masyarakat. Langkah konkret berupa pengawasan rutin, inspeksi lapangan, investigasi terhadap dugaan pelanggaran, hingga penutupan tempat usaha yang terbukti melanggar aturan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat tidak membutuhkan janji. Masyarakat membutuhkan tindakan. Sebab keberadaan Perda Miras akan kehilangan maknanya apabila hanya menjadi dokumen hukum yang tersimpan di lemari pemerintahan tanpa implementasi yang nyata.

Penegakan hukum yang adil bukan diukur dari seberapa sering razia dilakukan, melainkan dari keberanian menindak setiap pelanggaran tanpa memandang siapa pelakunya. Jika Kabupaten Sukabumi ingin melindungi generasi mudanya dari dampak buruk minuman beralkohol, maka Perda Miras harus ditegakkan secara serius, konsisten, dan tanpa pandang bulu.

Sebab hukum yang hanya berlaku untuk sebagian orang bukanlah penegakan hukum, melainkan ketidakadilan yang dilegalkan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)

Oleh: Dede Heri/Sekjen Rumah Literasi Merah Putih

Wartain.com – Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) lahir dari semangat menghadirkan keadilan agraria. Program ini bukan sekadar pembagian sertifikat atau administrasi pertanahan, melainkan instrumen negara untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap tanah sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan.

Dalam praktiknya, TORA menjadi bagian dari kebijakan negara yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan. Sebagian lahan yang dialokasikan melalui program reforma agraria diharapkan dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat, terutama petani dan warga yang membutuhkan lahan produktif.

Karena itu, sangat disayangkan apabila lahan yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat justru berpotensi bergeser fungsi menjadi kepentingan korporasi. Apalagi jika pemanfaatannya mengarah pada aktivitas usaha yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat penerima program.

Prinsip TORA sesungguhnya sangat sederhana, yakni menghadirkan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Negara memberikan akses kepada masyarakat agar mereka memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pertanian, perkebunan rakyat, peternakan, maupun usaha produktif lainnya.

Namun tujuan mulia tersebut dapat kehilangan makna apabila lahan yang masih berstatus proses TORA justru sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal lebih besar. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi pelaksanaan reforma agraria di lapangan.

Di Kabupaten Sukabumi, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius. Apabila terdapat lahan yang masih dalam proses penetapan atau penyelesaian TORA namun telah digunakan untuk kepentingan korporasi, maka kondisi tersebut harus segera ditinjau ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi. Peninjauan ulang diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan serta tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang menjadi tujuan utama program reforma agraria.

BPN Kabupaten Sukabumi dituntut bergerak lebih cepat, transparan, dan tegas dalam menindaklanjuti persoalan ini. Jangan sampai muncul kesan bahwa kepentingan masyarakat berada di posisi kedua setelah kepentingan investasi atau korporasi. Sebab sejak awal, TORA dirancang sebagai instrumen pemberdayaan rakyat, bukan sebagai ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas kepentingan bisnis tertentu.

Ketegasan pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program reforma agraria. Jika terdapat indikasi penyimpangan, maka harus dilakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan fakta, data, dan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan dan tidak mengorbankan hak masyarakat.

Pada akhirnya, reforma agraria akan dinilai bukan dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat. TORA harus kembali pada ruhnya sebagai instrumen keadilan sosial. Tanah untuk rakyat harus tetap menjadi tanah untuk rakyat, bukan berubah menjadi ruang baru bagi kepentingan korporasi.

Karena itu, BPN Kabupaten Sukabumi perlu segera mengambil langkah konkret dan memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait setiap lahan TORA yang masih berproses namun diduga telah dimanfaatkan oleh korporasi. Kejelasan sikap dan ketegasan tindakan menjadi kunci agar tujuan reforma agraria tetap terjaga dan tidak melenceng dari amanat yang telah ditetapkan negara.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)

Wartain.com – Deburan ombak Pantai Sakawayana, Palabuhanratu, Sukabumi malam itu bukan sekadar latar suara. Di sebuah bale-bale bambu yang hangat, riuh angin laut berpadu dengan diskusi mendalam Majelis Pencerahan, Rabu malam (03/06/2026).

Sejumlah tokoh berkumpul, mulai dari Aktivis 98 Aam Abdul Salam (Sekjen PPJNA 98/Presidium MD KAHMI Sukabumi), Dede Heri (Rumah Literasi Merah Putih), hingga Siti Ratna Maymunah (Bendahara SMSI Sukabumi Raya/CEO Wartain.com). Hadir pula HM Fikrie (Majelis Sholawat Cahaya Nusantara), Asep Sugianto (Aktivis HMI Sukabumi), Yosep Maulana (Aktivis Mahasiswa Palabuhanratu), dan M. Rafi Asyam (Tokoh Muda Sukabumi/Pemilik Media Bisnisnews.net).

Malam itu, agenda tunggal yang dibedah adalah dinamika panas di Badan Gizi Nasional (BGN). Kasus dugaan penyimpangan dan pencopotan tiga pimpinan BGN menjadi pemantik diskusi yang cair, namun tajam membedah dari sudut pandang seni, filsafat, ekonomi, hingga spiritual.

Seni Mengelola Luka dan Evaluasi yang Perih

Melihat sengkarut di BGN, forum sepakat bahwa hukum alam selalu melibatkan proses pembersihan yang menyakitkan. Secara estetika dan seni kehidupan, penggantian pimpinan ini adalah seni memotong bagian yang busuk demi menyelamatkan tubuh yang sehat. Perubahan ini adalah langkah evaluasi yang tak terhindarkan. Meski terasa perih dan pahit, langkah berani Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum dan membersihkan oknum yang menyalahgunakan kekuasaan di BGN harus diapresiasi.

Kekuasaan yang menyeleweng di lembaga sepenting BGN bukan sekadar korupsi anggaran, melainkan pengkhianatan terhadap kemanusiaan.

Filsafat dan Ekonomi: Menjaga Mandat Sumitro, Soekarno, dan Hatta

Secara filosofis, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah sekadar bagi-bagi logistik. Ini adalah manifestasi dari keadilan sosial yang paling dasar: hak untuk tidak kelaparan. Pemikiran ekonomi kerakyatan ini mengakar kuat pada cita-cita para pendiri bangsa, mulai dari Trisakti Soekarno, konsep koperasi Hatta, hingga strategi ekonomi dasar Sumitro Djojohadikusumo.

Ketika hak makan anak-anak sekolah, ibu hamil, dan bayi menyusui di pelosok desa dikorupsi, struktur ekonomi masa depan kita sedang dihancurkan dari dalam.

Penegakan hukum di BGN adalah alarm keras bagi seluruh jajaran dari pusat hingga daerah. Kebijakan ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola agar roda ekonomi lokal di pedesaan bergerak serentak lewat pasokan pangan lokal, bukan dikuasai segelintir makelar kekuasaan.

Dimensi Spiritual: Amanah Wali dan Doa Ibu Hamil

Diskusi mencapai titik paling hening saat menyentuh dimensi spiritual. Memberi makan anak-anak, bayi, dan ibu hamil adalah pekerjaan langit yang dimandatkan ke bumi. Ini adalah amanah para Aulia Allah dan leluhur bangsa yang menitipkan masa depan Indonesia.

Menyelewengkan dana MBG adalah bentuk kejahatan spiritual karena merebut hak hidup generasi emas yang suci. Pembersihan di tubuh BGN diyakini sebagai bentuk “pembersihan gaib” agar berkah dari doa-doa ibu hamil dan anak-anak yatim di seluruh pelosok kampung tidak terhalang oleh ketamakan manusia.

Rapatkan Barisan: Kawal MBG demi Generasi Emas

Dari bale-bale Sakawayana, Majelis Pencerahan menitipkan pesan kuat kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kasus BGN tidak boleh membuat kita pesimis terhadap program MBG. Sebaliknya, ini adalah momentum bagi masyarakat, aktivis, media, dan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan.

Kita harus bersama-sama memastikan program MBG berjalan bersih, presisi, dan berdampak langsung pada kemandirian ekonomi kelurahan hingga pedesaan.

Generasi emas masa depan tidak boleh lahir dari stunting akibat anggarannya dikorupsi. Mari kawal bersama, demi amanah para pendahulu dan hak masa depan anak-anak kita. (Rd Ratu Dinar Nusantara)***

Editor : Aab Abdul Malik