Wartain.com || Gelaran Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar diwarnai aksi walk out yang dilakukan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan, Jumat 16/05/2025.

Fraksi PDI Perjuangan merasa kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Salah satunya saat Musrenbang di Cirebon beberapa hari lalu.

“Sebetulnya bukan ke fraksi tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD, bahwa gubernur sudah menyatakan tidak lagi perlu rapat dengan DPRD saat kegiatan di APDESI dan Musrenbang di Cirebon,” kata anggota senior Fraksi PDI Perjuangan Memo Hermawan saat ditemui wartawan.

Menurut Memo, keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif dan harus saling menunjang dan memperkuat bukan saling meniadakan.

DPRD Jawa Barat, kata Memo, sudah terlegitimasi sebanyak 120 orang mewakili rakyat Jawa Barat sehingga untuk membuat perundang undangan harus dilibatkan, jangan dilecehkan.

“Kami fraksi PDI Perjuangan melakukan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan fraksi bukan kehormatan fraksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan dan dilecehkan,” kata Memo.

“Kami perlu berbuat dan ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interplasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Kami membela lembaga DPRD bukan fraksi tapi solidaritas kami bagaimana pun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain,” tambahnya.

Anggota fraksi PDI Perjuangan Doni Maradona Hutabarat menambahkan pada prinsipnya GubernurJawa Barat adalah pemimpin.

Negara, kata Doni, dibangun dengan konsep trias politika, legislatif, yudikatif dan eksekutif tentunya harus saling menjaga.

“Nah kita melihat pernyataan gubernur, di acara Musrenbang yang agendanya membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan di provinsi Jawa Barat yang dihadiri banyak orang dan banyak tokoh. Ucapan gubernur itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang melecehkan lembaga yang dilecehkan kalau lembaga dilecehkan otomatis anggota juga dilecehkan,” ujar dia.

Doni mengatakan, sebagai eksekutif, gubernur berpikir dapat berjalan sendiri menjalankan pemerintahan.

“Ya kalau begitu, silakan apbd-nya urus sendiri Raperda buat sendiri jangan dibicarakan ke DPRD. DPRD nggak bisa diam ini lembaga negara ini dibangun dengan konsep demokrasi, nggak bisa. Tidak ada yang bisa berjalan dengan sendiri,” kata Doni.

Doni mengatakan, sebagai lembaga DPRD harusnya semua fraksi meminta klarifikasi dari gubernur, apa maksud pernyataannya saat kegiatan APDESI dan Musrenbang di Cirebon.

“Kalau gubernur merasa tidak perlu berbicara dengan anggota DPRD, nggak usah bahas Raperda disini, buat aja Raperdanya sendiri,” tambahnya.

Doni berharap seluruh fraksi di DPRD Jabar memiliki pandangan yang sama dan bersama-sama meminta klarifikasi dari Gubernur terkait maksud pernyataannya.

Doni menegaskan, jika gubernur tidak memberikan klarifikasi, fraksi PDI Perjuangan tidak akan terlibat dalam pembahasan agenda apapun yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kalau gubernur tidak klarifikasi, apa pun yang gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, fraksi PDI Perjuangan tidak mau terlibat,” ujar Doni.

Terkait perubahan Pergub ke-5 tentang APBD, Doni menyatakan bahwa informasi yang diterima fraksinya masih terbatas pada perubahan pasal 3, 4, dan 5.

Pihaknya juga menyerahkan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini kepada pimpinan fraksi.

Doni menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD Jabar memiliki cita-cita yang sama untuk memajukan Jawa Barat.

“Satu pesan yang harus ditangkap, bukan hanya gubernur yang pingin Jawa Barat maju. Setiap anggota DPRD Jabar yang jumlahnya 120 orang pasti mimpinya Jabar bisa lebih baik,” pungkas Doni.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com || Forum Parlemen Jabar 2009 – 2014 mendukung langkah pimpinan dewan memanggil para OPD atas kebijakan kebijakan yang disampaikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di ruang publik melalui konten YouTube nya.

Sekretaris Forum Parlemen Jabar 2009 – 2014 sekaligus Politisi Partai Hanura Ujang Fahpulwaton, saat dikonfirmasi melalui telepon genggam menyampaikan bahwa pemanggilan para OPD tersebut merupakan bentuk respon positif pimpinan DPRD Jabar, yang dalam hal ini disampaikan oleh kang Ono Surono sebagai salah satu pimpinan dewan, atas berbagai kebijakan Dedi Mulyadi yang menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Jabar.

Seperti masalah penghentian bantuan hibah ke pesantren, masalah syarat penerima bansos harus di vasektomi , pengiriman anak anak bandel ke barak militer, pelarangan study tour, pembongkaran tempat wisata hibys di puncak dan lain-lain, untuk ditanyakan langsung pada masing masing OPD.

Ujang Fahpulwaton atau biasa dipanggil UF menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut merupakan tupoksi dewan dalam hal pengawasan, agar kebijakan yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tersebut benar-benar di pahami oleh para OPD, sehingga terencana dengan baik dan dengan alokasi anggaran yang sudah tersedia sesuai APBD 2025 yang telah di tetap kan atau yang telah di evaluasi dengan alasan efesiensi anggaran.

“Untuk itulah, pemanggilan OPD tersebut menjadi hal penting bagi DPRD Jabar, untuk memastikan bahwa kebijakan- kebijakan Dedi Mulyadi benar-benar dapat di laksanakan untuk kepentingan masyarakat Jabar bukan hanya orang per orang yang di munculkan dalam konten YouTube yang di miliki nya,” ungkap UF kepada wartain.com, Kamis 15/05/2025.

Dan kami dari forum parlemen Jabar 2009-2014 meminta DPRD Jabar, untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap berbagai kebijakan Dedi Mulyadi tersebut, dan apabila kebijakan-kebijakan tersebut dianggap tidak melalui proses pembahasan dan persetujuan DPRD Jabar atau instan ke inginan sendiri, seyogianya nya DPRD Jabar, segera memanggil Dedi Mulyadi, karna apabila memang kebijakan- kebijakan tersebut tidak melibatkan DPRD Jabar, itu bisa di katakan Gubernur Jabar melanggar Undang Undang No. 23 Tahun 2014, tentang penyelengaraan pemerintahan ditingkat daerah.

“Dimana, Gubernur bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dibantu Sekda serta dinas-dinas atau OPD yang ada, sehingga dewan bisa menggunakan hak-hak konstitusinya, semisal interplasi atau hak angket,” pungkasnya.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)