26.7 C
Jakarta
Sabtu, Mei 16, 2026
Beranda blog Halaman 603

Penanaman Ribuan Pohon Serentak di MAN 4 Purabaya Bentuk Kolaborasi PLN dan Cisadane Resik

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Semangat pelestarian lingkungan bergema di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Purabaya, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (7/5/2025), saat ribuan bibit pohon produktif ditanam secara serentak. Kegiatan ini merupakan kolaborasi apik antara pihak sekolah, PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa bagian Barat (UIT JBB) UPT Gandul, dan organisasi lingkungan Cisadane Resik Indonesia.

Sebanyak 670 siswa MAN 4 Purabaya dan 250 siswa SMPN 1 Purabaya antusias berpartisipasi dalam aksi penghijauan bertajuk “Transformasi Pohon di Area Ring 1 Jalur Transmisi” ini.

Bibit yang ditanam sejumlah 1.100 batang, terdiri dari jenis tanaman buah produktif seperti durian, alpukat, dan pala. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bumi dan Hari Menanam Pohon Nasional.

Acara penanaman pohon ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Camat Purabaya Sri Hayani, Kasi Madrasah Kemenag Sukabumi Maman Hidayat, perwakilan dari Kapolres Cikidang, Danpos Koramil Cikidang, Komite MAN 4 Purabaya, perwakilan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat, Kepala SMPN 1 Purabaya, serta perwakilan masyarakat setempat.

Program penghijauan ini merupakan inisiatif PT PLN (Persero) untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penanaman Ribuan Pohon Serentak di MAN 4 Purabaya Bentuk Kolaborasi PLN dan Cisadane Resik (foto : Istimewa)

Selain menanam pohon pelindung, PLN juga memilih pohon produktif dengan harapan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar di kemudian hari.

Sutanandika dari Cisadane Resik Indonesia, yang mewakili PLN dalam kegiatan ini, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam menjaga kelestarian alam. Beliau menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam upaya mitigasi lingkungan.

“Memilih MAN 4 Purabaya sebagai mitra adalah langkah strategis karena sekolah merupakan wadah pendidikan masa depan. Program TJSL PLN ini harus terhubung dengan sekolah-sekolah agar siswa dapat menjadi subjek aktif dalam gerakan lingkungan,” ujar Ki Sutan, sapaan akrabnya.

Kepala MAN 4 Purabaya Asep Supyadi Ramatillah, S.Pd., M.Si., menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan ini. Ia berharap, selain menjadi sekolah yang mendukung ketahanan pangan melalui program petani milenial, MAN 4 Purabaya juga dapat memperoleh bimbingan terkait pengolahan sampah domestik.

“Kami berharap di kemudian hari akan muncul gerakan masyarakat peduli sampah yang digerakkan oleh para siswa di MAN 4,” katanya.

Camat Purabaya Sri Hayani turut memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Ia bahkan berharap program serupa dapat terus berlanjut secara berkelanjutan. Sementara itu, Sutanandika dari Cisadane Resik Indonesia menekankan pentingnya peran aktif pemuda dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Viral Kasus Pungli di Pasar Tipar Gede, Pemkot dan Polisi Perketat Pengawasan Parkir

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang mencuat di kawasan Pasar Tipar Gede, Kota Sukabumi, mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Video berdurasi 37 detik yang memperlihatkan seorang sopir truk diduga dimintai uang parkir sebesar Rp25 ribu oleh beberapa pria, menjadi viral dan menuai reaksi publik.

Pihak kepolisian segera bertindak. Dua orang telah diamankan dan dimintai keterangan oleh Polsek Citamiang. Mereka adalah seorang juru parkir berinisial S (56) yang merupakan petugas di bawah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, serta seorang calo angkot berinisial DS (29). Keduanya mengakui telah melakukan pungutan tanpa karcis resmi.

“Para pelaku telah diperiksa dan mengaku melakukan pemungutan liar dengan dalih biaya parkir. Kasus ini kini dalam pendalaman untuk mengetahui motif sebenarnya dan mencari korban lainnya,” kata Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Tatang Mulyana, Rabu (7/5/2025).

Kepala UPT Parkir Dishub Kota Sukabumi, Gatot Setiawan, menyatakan bahwa kedua pelaku kini dikenakan sanksi wajib lapor dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. “Jika terbukti kembali melanggar, mereka akan diproses hukum lebih lanjut. Ini menjadi peringatan tegas bagi seluruh juru parkir di Kota Sukabumi,” ujarnya.

Meski tidak diberhentikan secara resmi, jukir bersangkutan saat ini dinyatakan sedang beristirahat. Pemkot Sukabumi juga mengimbau seluruh petugas parkir agar mematuhi Perda No. 4 Tahun 2023 tentang tarif retribusi parkir, dan tidak melakukan penarikan di luar ketentuan.

Kasus ini menjadi momentum pembenahan sistem parkir di Sukabumi dan penegasan bahwa segala bentuk pungli tidak akan ditoleransi. Pemerintah dan aparat berkomitmen untuk menciptakan layanan publik yang bersih, tertib, dan berintegritas.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Sekda Ade Pastikan, Pemkab Sukabumi Komitmen Tingkatkan UHC BPJS Kesehatan 

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Sekda Ade Suryaman menyatakan bahwa Pemkab Sukabumi berkomitmen meningkatkan UHC BPJS Kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang cepat bagi masyarakat. Karena itu Dirinya menekankan pentingnya kerja sama, kerja keras, dan koordinasi antar perangkat daerah dalam memastikan cakupan kepesertaan program JKN yang tinggi di Kabupaten Sukabumi.

Hal itu disampaikan Sekda saat menghadiri Forum Komunikasi untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) Semester 1 Tahun 2025, Rabu, (7/05/25) di Kota Sukabumi.

Ditegaskan, Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan lagi cakupan UHC untuk memberikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi melalui layanan BPJS.

“Memperhatikan UHC berarti memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, cakupan UHC Kabupaten Sukabumi tahun 2025 adalah 97,24 % dan Keaktifan menjadi 69,98 % turun dari tahun 2024, Padahal target keaktipan tahun 2025 diangka 80%.” Ungkapnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Sawal Sani Tarigan mengatakan bahwa pertemuan ini sangat strategis untuk mengejar target UHC di kabupaten Sukabumi.

“UHC sendiri merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan biaya terjangkau,” terangnya.

Diketahui Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ada sekitar 167 Faskes terdiri dari 11( Fasilitas Kesehatan Rawat Tingkat Lanjut), 137 FKTT dan 19 Penunjang.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Pemkot Sukabumi Canangkan Penerapan Pajak Konsumen di Coffee Shop

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Pemerintah Kota Sukabumi mulai melirik sektor gaya hidup, khususnya kedai kopi, sebagai sumber pendapatan daerah melalui penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PB 1). Pajak ini ditujukan bagi konsumen yang membeli minuman di kedai-kedai kopi, dengan tarif awal sebesar 5%.

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk membebani masyarakat, melainkan bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan. “Kedai kopi tumbuh pesat di Sukabumi. Ini potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk kepentingan publik,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).

Dana yang terkumpul dari PB 1 akan dikelola secara digital melalui aplikasi Pantas dan langsung masuk ke kas daerah. Aplikasi ini terhubung dengan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), sehingga alur pajak lebih transparan dan terpantau.

“Setiap rupiah dari PB 1 akan digunakan untuk membiayai program pembangunan. Ini bentuk gotong royong modern. Masyarakat ikut membangun kota lewat secangkir kopi,” tambah Bobby.

Pemkot juga memastikan penerapan pajak ini disepakati para pelaku usaha. Sosialisasi telah dilakukan dan para pemilik kedai kopi menyatakan dukungannya.

“Kami tidak ingin asal pungut. Kami ingin masyarakat tahu ke mana uangnya mengalir,” tegas Bobby. Ia pun meminta masyarakat tidak salah paham dan memberi waktu bagi pemerintah untuk membuktikan efektivitas kebijakan ini.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Program Wakaf Uang ASN Kota Sukabumi Disorot, DPRD Minta Regulasi Diperjelas

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Program wakaf uang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diinisiasi oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, tengah menjadi sorotan publik. Sorotan ini muncul lantaran pengelolaan dana wakaf tersebut dipercayakan kepada Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB), sebuah lembaga yang diketahui didirikan oleh Wali Kota sendiri.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Sukabumi pada Rabu (7/5/2025), berbagai pihak hadir untuk membahas program tersebut, termasuk jajaran DPRD, Bagian Hukum Pemerintah Kota, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Program wakaf ini sempat berjalan selama kurang lebih satu bulan. Namun, pelaksanaannya kini dihentikan sementara karena belum adanya regulasi atau payung hukum yang jelas. Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak konsep wakaf. Sebaliknya, DPRD mendukung sepenuhnya program tersebut selama prosesnya berjalan sesuai aturan.

“Kami DPRD pada dasarnya mendukung program wakaf ini. Namun, pelaksanaannya perlu diatur dengan regulasi yang tepat dan melibatkan pihak-pihak yang kompeten,” ujar Wawan.

Menurut Wawan, salah satu persoalan utama adalah kurangnya keterlibatan DPRD dan sejumlah lembaga penting lainnya dalam tahap perencanaan awal. Bahkan, dalam proses penandatanganan kerja sama, DPRD mengaku tidak diundang, begitu pula dengan BWI dan MUI.

“Kami tidak pernah diajak berdiskusi secara komprehensif sejak awal. Padahal, ini program baik yang bisa berdampak nasional jika dikelola dengan tepat,” tambahnya.

Meskipun demikian, DPRD tetap membuka ruang dialog dan mendorong semua pihak untuk duduk bersama demi menyempurnakan program ini. Mereka berharap pembahasan bisa tuntas sebelum tenggat waktu penyusunan RPJMD yang dijadwalkan selesai paling lambat 20 Agustus 2025—enam bulan pasca pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Kementerian Agama Kota Sukabumi melalui Samsul Puad menyatakan bahwa secara administratif, YPPDB telah memenuhi syarat sebagai nadzir atau pengelola wakaf. Namun, mengingat adanya keterkaitan langsung antara pendiri YPPDB dan jabatan Wali Kota, DPRD diminta untuk lebih mendalami aspek teknis dan etis pengelolaan wakaf ini.

“Secara regulasi YPPDB memang layak menjadi nadzir, tapi karena ada hubungan langsung dengan pendirinya yang kini menjabat Wali Kota, maka perlu pembahasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Samsul.

Dengan diskusi yang lebih terbuka dan melibatkan seluruh stakeholder, diharapkan program wakaf uang ini bisa berjalan secara transparan dan menjadi percontohan nasional yang positif.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Pemkab Sukabumi Apresiasi Kebijakan Pemprov Jabar Tentang Larangan Menahan Ijazah

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Pemkab Sukabumi mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang di instruksikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tentang larangan sekolah menahan ijazah siswa. Berkat kebijakan yang pro rakyat itu, sejumlah masyarakat tentu saja akan merasakan dampak positifnya.

Pemprov Jabar menegaskan sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa, karena ijazah adalah hak siswa yang tidak boleh ditahan dengan alasan apapun

Penahanan ijazah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pendidikan dan hak asasi manusia, karena ijazah merupakan dokumen penting yang dibutuhkan siswa

Sebagaimana ditegaskan oleh Kasubag Tata Usaha KCD Pendidikan Wilayah V Jawa Barat, Yuni Maryuni, bahwa tidak dibenarkan adanya penahanan ijazah oleh sekolah. Maka dari itu, ijazah harus diberikan kepada siswa/siswi.

“Syarat mendapatkan BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal), tidak boleh ada penahan ijazah oleh sekolah,” tegas Yuni saat ditemui Di kantor KCD Pendidikan Wilayah V Desa Perbawati Sukabumi, Rabu 7 Mei 2025

Dirinya juga menyampaikan ada call center pelayanan terkait ijazah. Ketika ada informasi penahanan ijazah, kami bertindak cepat dengan antara lain melakukan konfirmasi ke sekolah melalui pengawas pembina.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Lapas Cianjur Ikuti Pembukaan Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Siswa  

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Pada hari ini, Selasa tanggal, 6 Mei 2025 Pukul 07.00 WIB s/d Selesai, Kepala Lapas Cianjur ikuti Pembukaan Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Generasi Emas Cianjur.

Kegiatan Pembukaan ini dilaksanakan bertempat di Batalyon Infanteri Raider 300 dan dibuka secara langsung oleh Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian dan dihadiri oleh Danyon Yonif Raider 300/ Brajawijaya, Letkol.Inf. Ardha Cairova Pari Putra, S.I.P.,M.I.P., Kepala BNNK Cianjur M. Affan Eko Budi Santoso, S.IP., M.Si beserta perwakilan Forkopimda Cianjur. Kepala Lapas Cianjur, Eris Ramdani turut mengikuti kegiatan tersebut.

Sebanyak 30 Siswa Generasi Emas Cianjur akan mengikuti kegiatan tersebut dibawah pengawasan dari Bupati Cianjur.

Dalam sambutannya, Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian berharap “Dengan adanya Program ini dapat mengubah perilaku kenakalan remaja dan membentuk Perilaku dan karakter yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan penandatanganan penyerahan pelajar untuk mengikuti kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Generasi Emas Cianjur.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Laksanakan Fungsi Pengawasan, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dadang Hermawan Kunjungi Poktan Cikaramat 

Penulis
Staf Redaksi
-
0
Oplus_131072

Wartain.com || Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang Hermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kelompok Tani (Poktan) Cikaramat yang berada di Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu (3/5/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan monitoring sebagai anggota legislatif.

Dalam kunjungan tersebut, Dadang Hermawan meninjau langsung bantuan mesin pengering ( dryer) yang diterima oleh Poktan Cikaramat. Bantuan tersebut bersumber dari dua anggaran, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Poktan Cikaramat sejatinya berasal dari Dusun Cikaramat, namun lokasi pembangunan mesin pengering ini berada di Dusun Penanggapan. Hal ini terjadi karena di Dusun Cikaramat tidak tersedia lahan, dan tidak ada warga yang bersedia menghibahkan tanah untuk pembangunan fasilitas tersebut. Beruntung, di Dusun Penanggapan terdapat warga bernama H. Oting yang bersedia menghibahkan tanahnya untuk pembangunan dryer, dengan beberapa kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU).

Dalam MoU tersebut juga terdapat komitmen pembagian hasil dari penyewaan dryer kepada masyarakat sekitar, di mana 20 persen dari pendapatan akan diserahkan kepada pihak ketiga sebagai bentuk kontribusi dan tanggung jawab sosial.

“Saya berkunjung ke sini sebagai bagian dari fungsi anggota Dewan, yaitu pengawasan dan monitoring. Saya ingin memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Dadang Hermawan.

Menanggapi isu status lahan yang sempat muncul di media, Dadang memastikan bahwa status hibah lahan telah jelas.

“Alhamdulillah, saya diperlihatkan langsung dokumen status hibahnya yang sudah ditandatangani. Tinggal pembuatan akta hibahnya saja. Secara hukum, ini sudah sah sebagai hibah untuk kelompok tani,” jelasnya.

Ia juga berharap agar mesin pengering ini dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung kesejahteraan para petani di Desa Cikangkung.

“Mudah-mudahan dryer ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, khususnya para petani di Desa Cikangkung,” tambahnya.

Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen DPRD Kabupaten Sukabumi dalam memastikan bahwa bantuan pemerintah dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

DKUKM Kabupaten Sukabumi Persiapkan Pembentukan Ratusan Kopdes Merah Putih

Penulis
Staf Redaksi
-
0
Oplus_131072

Wartain.com || Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi desa.

Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah setelah pembentukan koperasi desa secara serentak di 386 desa yang tersebar di 47 kecamatan beberapa waktu lalu.

Kepala DKUKM Kabupaten Sukabumi, Sigit Widarmadi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para camat dan kepala desa atas semangat dan partisipasi aktif mereka dalam menyukseskan program ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh camat dan kepala desa yang telah aktif dan bergerak secara masif. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun ekonomi kerakyatan di tingkat desa,” kata Sigit di Palabuhanratu, Selasa (6/5/2025).

Terkait tindak lanjutnya, Sigit mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu proses legalitas koperasi desa melalui akta notaris dan administrasi umum. Ditargetkan seluruh proses tersebut rampung pada akhir Juni 2025.

“Insya Allah, awal Juli kita sudah siap. Bahkan kami rencanakan launching koperasi desa secara resmi pada 12 Juli 2025. Ini akan menjadi momentum penting bagi penguatan kelembagaan ekonomi di pedesaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa setelah launching nantinya, DKUKM akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar koperasi yang dibentuk dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

“Koperasi bukan hanya soal badan hukum, tetapi bagaimana keberadaannya bisa menggerakkan ekonomi desa secara berkelanjutan. Maka pembinaan dan pengawasan akan menjadi agenda penting kami ke depan,” tuturnya.

Dengan hadirnya koperasi desa yang terstruktur dan legal, diharapkan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Sukabumi dapat tumbuh lebih mandiri, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Hari Ketiga Pendidikan Karakter Gapura Panca Waluya, Hadirkan Psikolog 

Penulis
Staf Redaksi
-
0
Oplus_131072

Wartain.com ||  Di hari ketiga kegiatan Pendidikan Karakter Gapura Panca Waluya di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi Lembang, Kab. Bandung Barat pada Selasa (6/5/2025) ini, para siswa mengikuti sesi tes psikologi.

Mereka tampak serius, namun tetap santai mengerjakan tes yang diberikan oleh tim Ikatan Psikolog Klinis Indonesia.

Psikolog Forensik Klinis, Kasandra Putranto menjelaskan, tes psikologi ini adalah asesmen awal, dimana pada proses ini pihaknya memotret kondisi psikologis para siswa.

Sebagai psikolog klinis yang juga merupakan tenaga kesehatan, pihaknya sangat mendukung dan tergerak mengoptimalkan upaya untuk memastikan kesejahteraan psikologis anak-anak.

“Jadi, dengan adanya keinginan dan tanggung jawab kami untuk memastikan kesejahteraan psikologis anak-anak ini, kami sebagai tenaga kesehatan tentu saja bekerja berdasarkan kode etik psikolog klinis dan semua menggunakan teknik-teknik yang memang sudah terbukti secara ilmiah,” ungkapnya.

Dalam proses ini, pihaknya melibatkan teknik dan metode yang sudah teruji. “Jadi, ada observasi, tes tertulis, grafologi, dan wawancara klinis. Ini harus dibedakan antara psikolog saja sama psikolog klinis,” jelasnya.

Namun yang pasti, pihaknya sangat menghindari label. “Kami tidak menyebut mereka anak nakal. Karena, biar bagaimanapun mereka masih dalam proses mencari jati diri. Kami juga ingin membuktikan bahwa program ini bukan hukuman dan tentu saja kita juga harus melepaskan label anak nakal kepada mereka,” tegasnya.

Ia berharap, program ini benar-benar menghasilkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat.

Usai mengikuti sesi pertama tes psikologi, para siswa mengikuti salat Zuhur berjamaah dan makan bersama.***

Foto : Disdik Jabar

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

1...602603604...1,767Halaman 603 dari 1,767

Satu

Dua

Tiga

empat

Tetap Terhubung

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Hubungi Kami