Wartain.com || Bupati Sukabumi H. Asep Japar Menghadiri Acara Rapat koordinasi Penataan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Wilayah Jawa Barat dan KPK RI. Bertempat di Ruang Rapat Sohoed Warnaen Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jl. Ir. H. Juanda No 287 Bandung. Kamis (23/10/2025).
Rapat yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK ini dihadiri pula oleh Bupati / Walikota Se-Jawa Barat, dimana kegiatan ini di fokuskan pada pengelolaan tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB), sektor yang dinilai rawan korupsi sekaligus berdampak besar terhadap lingkungan dan penerimaan daerah.
Dalam arahannya Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan, KPK hadir untuk mengakselerasi seluruh OPD teknis di Provinsi Jawa Barat agar dapat mendeteksi, mengungkap, hingga memberantas berbagai praktik kotor yang dapat terjadi pada sektor pertambangan, terlebih pada aktivitas penambangan MBLB yang tak memiliki izin.
“Salah satu aktivitas penambangan MBLB yang tak termanfaatkan, tentu berdampak buruk terhadap keseimbangan lingkungan yang dapat menimbulkan bencana alam. Untuk itu, penataan tata ruang di Provinsi Jawa Barat merupakan langkah strategis yang tepat dilakukan,” tegasnya.
Bahtiar menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perizinan tambang. Menurutnya, penataan izin menjadi krusial untuk mencegah penyimpangan, kerusakan lingkungan, dan kebocoran pendapatan daerah.
Lebih lanjut Ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif OPD dan pelaku usaha dalam mengurus izin secara legal dan sesuai regulasi.
“Diharapkan, para OPD terkait serta pelaku usaha dapat bersikap proaktif dalam mengurus perizinan sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
