Wartain.com || Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait keselamatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah tersebut.
Menurut Zainul, pemerintah perlu tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam menyikapi dinamika geopolitik global, termasuk konflik yang tengah memanas di Timur Tengah.
“Kita mendorong pemerintah untuk tetap menerapkan prinsip politik bebas aktif di tengah dinamika global hari ini, termasuk meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah. Pemerintah harus tetap berpedoman pada amanat konstitusi dengan menitikberatkan pada aspek kemanusiaan,” ujar Zainul di Sukabumi, Minggu (8/3/2026).
Selain itu, Zainul menilai pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan PMI di kawasan Timur Tengah.
Ia menyebut jumlah pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut cukup besar, baik yang bekerja secara resmi maupun yang tidak memiliki dokumen lengkap.
Beberapa negara yang menjadi tujuan utama PMI di kawasan tersebut antara lain Arab Saudi, Uni Emirate Arab, Bahrain, hingga Turki.
“Jumlah pekerja migran kita di Timur Tengah cukup besar, termasuk yang bekerja secara ilegal. Karena itu saya meminta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memitigasi kondisi para PMI kita di sana,” katanya.
Ia juga meminta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna memantau perkembangan situasi di lapangan.
Jika kondisi keamanan semakin memburuk, menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan langkah evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak konflik.
“Jika situasinya semakin tidak memungkinkan, KP2MI harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempertimbangkan proses evakuasi. Jangan sampai terlambat, karena kita tidak tahu satu atau dua minggu ke depan seperti apa situasinya,” ujarnya.
Zainul menegaskan bahwa langkah antisipatif perlu diambil demi melindungi keselamatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
“Kita harus memilih langkah antisipatif demi menyelamatkan nyawa warga bangsa,” tambahnya.
Terkait kemungkinan adanya pemulangan warga negara Indonesia akibat konflik tersebut, Zainul mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai proses evakuasi atau pemulangan.
Menurutnya, jumlah WNI di wilayah konflik seperti Gaza maupun Israel relatif tidak terlalu besar. Namun, ia menyebut jumlah warga Indonesia yang berada di Iran, khususnya pelajar, kemungkinan lebih banyak.
“Kalau yang di Israel atau Gaza jumlahnya relatif kecil. Tetapi di Iran ada beberapa pelajar kita yang sedang menempuh studi di sana,” ungkapnya.
Selain itu, Zainul juga menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan untuk menunda sementara pemberangkatan PMI ke kawasan yang berpotensi terdampak konflik hingga situasi dinilai benar-benar aman.
“Menurut saya layak dipertimbangkan untuk dipending dulu pemberangkatan PMI sampai situasinya benar-benar aman. Karena keselamatan dan nyawa jauh lebih utama dibandingkan pekerjaan yang akan ditempuh oleh para PMI kita,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
