Oleh : Muhamad Rafi Asyam Putra Hadad Santan/ CEO Bisnisnews.net
Wartain.com – Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dunia pers kembali dihadapkan pada tantangan besar. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat yang dijamin konstitusi kini harus berjuang di tengah derasnya disinformasi, algoritma media sosial, dan tekanan ekonomi industri media.
Jika 17 Agustus 1945 menandai kemerdekaan bangsa dari penjajahan, maka hari ini pers dituntut menjaga “kemerdekaan berpikir” masyarakat. Pers yang bebas, independen, dan bertanggung jawab menjadi pilar penting demokrasi.
“Dirgahayu RI ke-81. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan rakyat untuk tahu yang benar,” ujar salah satu pimpinan redaksi di Jakarta. Pesan ini menggema di berbagai ruang redaksi yang tetap berjaga meski di hari libur nasional.
Tantangan pertama: banjir informasi dan disinformasi. Di era digital, siapa pun bisa menjadi “wartawan”. Kecepatan mengalahkan akurasi. Hoaks, deepfake, dan narasi kebencian menyebar lebih cepat dari berita verifikasi.
Pers profesional dituntut menjadi penjernih. Tugas jurnalisme bukan lagi sekadar meliput, tetapi juga memverifikasi, mengedukasi, dan memberi konteks agar publik tidak tersesat di tengah bisingnya media sosial.
Tantangan kedua: tekanan ekonomi. Iklan yang dulu menjadi darah bagi media cetak dan online, kini 70% lebihnya lari ke platform digital global. Banyak media lokal terpaksa tutup atau mem-PHK jurnalis.
Kondisi ini mengancam keberagaman informasi. Jika media daerah mati satu per satu, maka suara dari Cibaregbeg, Nagrak, atau Ciemas bisa hilang dari peta pemberitaan nasional.
Tantangan ketiga: kriminalisasi dan intimidasi. UU ITE, gugatan perdata, hingga tekanan dari pemilik modal masih menjadi momok. Padahal, pers yang kritis justru dibutuhkan untuk mengawal jalannya pemerintahan yang bersih.
Di sisi lain, ada peluang. Literasi digital masyarakat meningkat. Publik mulai haus pada media yang kredibel. Model bisnis baru seperti langganan, membership, dan konten berbasis komunitas mulai tumbuh.
“17 Agustus 1945 kita merdeka dari penjajah. Hari ini kita berjuang memerdekakan informasi dari kepentingan dan kebohongan,” kata seorang jurnalis muda. Semangat itu yang membuat banyak media tetap bertahan.
Dewan Pers dan organisasi jurnalis mendorong penguatan regulasi yang adil. Misalnya, penerapan Peraturan Presiden tentang Publisher Rights agar platform digital berbagi pendapatan secara layak dengan penerbit berita.
Kemerdekaan pers juga harus dibarengi tanggung jawab. Kode Etik Jurnalistik, keberimbangan, dan keberpihakan pada kepentingan publik harus tetap jadi kompas di tengah godaan klik dan viral.
Di HUT RI ke-81 ini, mari selaraskan semangat kemerdekaan ke dalam dunia pers. Jadikan jurnalisme sebagai alat untuk mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal cita-cita kemerdekaan. Karena bangsa yang merdeka, butuh pers yang merdeka. Dirgahayu Indonesia!***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
