Menegakkan Kembali Kedaulatan Rakyat di Era Presiden Prabowo Subianto
Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Suara Nurani Majelis Dzikir Merah Putih.
Pendahuluan
Wartain.com || Dua puluh lima tahun pasca reformasi, cita-cita kedaulatan rakyat telah tergerus oleh oligarki politik dan penyelewengan kekuasaan legislatif. DPR dan partai-partai yang semestinya menjadi jembatan antara suara rakyat dan negara, justru menjelma menjadi penguasa baru yang menjarah kedaulatan, memperdagangkan kekuasaan, dan membuka celah kebocoran besar dalam keuangan negara.
Sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya menjadi puncak dari degradasi sistem: politik uang, mahalnya biaya pencalonan, dan hilangnya moral kebangsaan. Presiden Prabowo pernah mengingatkan—politik di Indonesia telah menjadi terlalu mahal, dan yang mahal itu akhirnya dibayar dengan penderitaan rakyat.
Bab I – Reformasi yang Menyimpang
Reformasi 1998 membuka pintu demokrasi, namun tanpa fondasi moral yang kokoh. Parpol lahir bukan sebagai wadah cita bangsa, melainkan menjadi korporasi kekuasaan.
Legislatif berubah dari lembaga pengawas menjadi komplotan perantara kepentingan modal. Kedaulatan rakyat yang dijanjikan UUD 1945 tersandera di ruang-ruang lobi, barter proyek, dan APBN yang bocor ke banyak tangan.
Bab II – Masa Gelap: Politik Transaksional dan Kebocoran Keuangan Negara
Selama satu dekade pemerintahan sebelumnya, berbagai kebijakan dan proyek strategis kerap dijadikan alat kepentingan elite.
APBN yang seharusnya menjadi urat nadi pembangunan berubah menjadi ladang bancakan, dengan pola mark-up, fiktif, dan kongkalikong antara legislatif dan kementerian.
Bahkan sumber daya alam bangsa—tanah, tambang, energi, dan laut—secara perlahan tergadaikan kepada kepentingan asing dengan skema baru yang “legal secara administrasi, namun haram secara moral.”
Bab III – Prabowo dan Jalan Kedaulatan
Presiden Prabowo hadir bukan sekadar pemimpin politik, tetapi mujahid kedaulatan nasional.
Beliau membawa semangat takhalli, membersihkan kotoran sistem dan mental pejabat yang busuk.
Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa—akademisi, intelektual, ulama, TNI, Polri, BIN, dan rakyat berakal sehat—untuk mengambil kembali kedaulatan dari partai dan parlemen yang menyimpang.
Sebab hak tertinggi bukan milik elit, melainkan milik umat dan bangsa yang memberi mandat.
Bab IV – Gerakan Kembali ke Amanah Para Pahlawan
Kini bangsa harus kembali kepada cita kemerdekaan: kedaulatan, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan.
Gerakan moral dan spiritual nasional harus lahir—dari kampus, masjid, barak, dan desa—menjadi kekuatan rakyat yang mengawal Presiden Prabowo untuk menata ulang NKRI.
Kedaulatan tidak boleh lagi dijual, keadilan tidak boleh lagi dinegosiasikan, dan kesejahteraan tidak boleh lagi menjadi janji palsu.
Penutup
Bismillahi nur Muhammad,
Saatnya bangsa ini kembali sadar bahwa politik tanpa nurani adalah bencana, dan kekuasaan tanpa amanah adalah pengkhianatan.
Dengan tekad suci dan keberanian moral, rakyat bersama Presiden Prabowo harus menegakkan kembali kedaulatan sejati bangsa Indonesia, sebagaimana diamanahkan oleh para pendiri dan pahlawan negeri ini.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
