Wartain.com || Pemerintah Kota Sukabumi terus mengakselerasi transformasi pengelolaan sampah ke arah yang lebih berkelanjutan melalui pendekatan kolaboratif dengan sektor industri. Salah satu langkah konkret dilakukan lewat pertemuan Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, bersama jajaran manajemen PT Semen Jawa (SCG) yang berlangsung di Balai Kota Sukabumi, Selasa (5/8/2025).
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari diresmikannya Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPSA) Cimenteng sebagai fasilitas pengolahan berbasis teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, beberapa waktu lalu.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, Asep Irawan, yang memaparkan kondisi terkini pengelolaan sampah serta tantangan yang dihadapi kota ini.
“Kami ingin agar RDF Sukabumi bukan hanya berjalan optimal, tapi juga menjadi role model nasional, bahkan viral di media sosial. Ini bagian dari strategi komunikasi publik sekaligus dorongan partisipasi masyarakat,” kata Bobby.
Ia juga menegaskan target Pemkot Sukabumi untuk mengalihkan minimal 30 persen sampah terpilah langsung ke SCG tanpa perlu dipilah ulang. Ini dinilai akan mempercepat proses dan efisiensi distribusi RDF. “Kalau skemanya memungkinkan, saya ingin tahu detail kerja samanya agar bisa disinkronkan dengan bantuan kementerian. Target penutupan open dumping harus tercapai akhir 2025,” tambahnya.
Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya inovasi dalam meraih predikat Adipura Kencana, di mana indikator penilaiannya kini mencakup keberadaan TPA sanitary landfill serta peniadaan TPS liar.
Pihak PT Semen Jawa (SCG) menyambut baik peluang kolaborasi ini. Mereka menyatakan kesiapan menjadi operator maupun offtaker RDF, selama disepakati skema pembiayaan yang saling menguntungkan. “Kami membuka peluang berbagai skema kerja sama. Fasilitas RDF kami di Kabupaten Sukabumi sudah beroperasi sejak 1 Agustus 2025 dan siap menerima suplai RDF dari Kota Sukabumi,” ujar perwakilan SCG.
Menurut mereka, RDF menjadi bahan bakar alternatif utama dalam upaya menghapus penggunaan batu bara secara bertahap hingga 2050. Saat ini saja, SCG mengklaim telah memangkas 30 persen pemakaian batu bara di pabrik mereka.
Sementara itu, Kadis LH Asep Irawan menyampaikan bahwa kerja sama dengan SCG telah disiapkan sejak penandatanganan MoU pada Agustus 2024 lalu. Saat ini, penyusunan skema teknis serta Detailed Engineering Design (DED) RDF telah mencapai 80 persen.
Namun Asep menggarisbawahi bahwa dana pembangunan RDF dari Kementerian PUPR baru akan tersedia pada tahun 2027. Untuk itu, pihaknya mulai mengeksplorasi sumber pendanaan lain, termasuk melalui skema pinjaman luar negeri lewat Bappenas dan kemitraan swasta.
“Usia TPA Cikundul sudah di ambang batas, diperkirakan hanya sanggup menampung hingga akhir 2026. Karena itu, alternatif seperti mengaktifkan kembali landfill lama sedang kami pertimbangkan, meski tidak ideal,” jelasnya.
Ia menambahkan, opsi penghancuran sampah juga sedang disusun sebagai langkah jangka pendek sembari mengawal kelanjutan proyek RDF. “Harus ada langkah konkret sebelum 2026. Kita tidak bisa menunggu,” tegas Asep.
Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi modern. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan industri seperti SCG menjadi harapan besar untuk mendorong terciptanya ekosistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, inovatif, dan ramah lingkungan.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
