Wartain.com || Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) Zona III yang meliputi wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Lembang, 11–15 Februari 2026. Forum ini diikuti oleh 24 kampus Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Zona III.
Rakorwil tersebut menjadi ruang konsolidasi gerakan mahasiswa berbasis gagasan, riset, dan advokasi kebijakan publik dalam menyongsong Indonesia 2045.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, yang hadir dalam forum itu menegaskan pentingnya generasi muda menjaga nilai konstitusi dan etika bernegara.
“Indonesia 2045 hanya dapat dicapai apabila demokrasi dirawat dengan komitmen kebangsaan dan integritas moral. Generasi muda harus menjadi penjaga konstitusi,” ujarnya.
Sementara itu, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung mendorong mahasiswa untuk mempertajam daya kritis dan menjaga independensi intelektual.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian berpikir, kebebasan akademik, dan tradisi kritik yang berbasis argumentasi,” kata Rocky dalam sesi diskusi.
Dalam forum tersebut, peserta menyepakati komitmen untuk mengaktivasi kesadaran kolektif lintas kampus, mengonstruksi narasi bersama menuju Indonesia 2045, serta mengarusutamakan isu-isu strategis daerah ke tingkat nasional.
Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Vicran Patinailaya Namadullah, menegaskan bahwa kampus di daerah harus berani menasionalisasi isu lokal.
“Isu daerah bukan isu pinggiran, melainkan cerminan problem struktural nasional. Kampus harus berani keluar dari isolasi wacana lokal dan menghadirkan data serta rekomendasi kebijakan,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah persoalan strategis yang perlu diangkat, seperti krisis lingkungan dan alih fungsi lahan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, konflik reforma agraria, ketidakadilan distribusi anggaran, hingga lemahnya tata kelola pelayanan publik.
Soroti Normalisasi Maladministrasi
Vicran juga menyoroti praktik maladministrasi birokrasi yang dinilai kerap dinormalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Mahasiswa tidak boleh membiarkan budaya permisif terhadap penyimpangan administratif berkembang. Jika maladministrasi terus dinormalisasi, kepercayaan publik terhadap negara akan terus tergerus,” ujarnya.
Beberapa contoh persoalan yang disoroti dalam forum antara lain perizinan lingkungan dan tata ruang yang minim transparansi, ketimpangan infrastruktur akibat perencanaan anggaran yang tidak berbasis kebutuhan objektif, konflik agraria akibat tumpang tindih administrasi pertanahan, hingga lambannya pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan UMKM.
Sebagai tindak lanjut, Rakorwil BEM PTMA Zona III menyepakati pembentukan pusat kajian advokasi kebijakan berbasis riset kampus, mendorong pengawasan partisipatif terhadap tata kelola pemerintahan daerah, serta menginisiasi forum nasional untuk mengangkat isu-isu daerah ke tingkat kebijakan pusat.
Rakorwil ini menegaskan komitmen mahasiswa PTMA Zona III sebagai kekuatan intelektual-organik yang menjembatani realitas lokal dengan imajinasi nasional.
Menuju Indonesia 2045, mahasiswa tidak hanya menghadirkan kritik, tetapi juga membangun konstruksi gagasan serta mengawal kebijakan publik demi terwujudnya Indonesia yang berkeadilan, transparan, dan berkemajuan.***
Editor : Aab Abdul Malik
(DH)
