Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Dalam konteks ekonomi politik Indonesia kontemporer, pasca transisi kepemimpinan nasional ke tangan Presiden Prabowo Subianto, perhatian publik dan kalangan akademik tertuju pada langkah-langkah reformasi struktural di bidang keuangan negara. Salah satu figur kunci yang menempati posisi strategis dalam proses pemulihan fiskal ini adalah Purbaya, seorang ekonom profesional dan ahli moneter yang kini dipercaya memegang portofolio Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Esai ini membahas secara akademik rekam jejak, kebijakan, serta pendekatan reformasi keuangan negara yang dijalankan Purbaya dalam upaya menata ulang sistem fiskal nasional yang sebelumnya mengalami distorsi, kebocoran, dan degradasi moral birokrasi.
Rekam jejak Purbaya menunjukkan integrasi antara kapasitas akademik, pengalaman teknokratis, dan orientasi etik dalam tata kelola fiskal. Ia dikenal luas di kalangan ekonom nasional sebagai analis moneter dengan keahlian tinggi dalam kebijakan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan.
Sebelum menjabat sebagai menteri, Purbaya telah berkiprah di lembaga keuangan strategis, termasuk lembaga riset ekonomi dan otoritas fiskal, yang memberinya pemahaman menyeluruh tentang relasi antara kebijakan fiskal, stabilitas nilai tukar, dan keseimbangan neraca pembayaran.
Tantangan besar yang dihadapi Purbaya ketika memasuki jabatan menteri keuangan adalah pemulihan keuangan negara yang menderita “penyakit akut” akibat praktik rente dan korupsi struktural yang berlangsung bertahun-tahun. Dalam perspektif ekonomi politik, situasi ini disebut sebagai “fiscal pathology” — kondisi di mana struktur anggaran publik kehilangan fungsi distributif dan produktifnya akibat intervensi politik transaksional.
Purbaya, dengan pendekatan profesional dan independen, meluncurkan apa yang disebutnya sebagai “Operasi Besar Keuangan Negara”, yaitu serangkaian langkah korektif dan transformatif untuk mengembalikan keuangan negara pada asas akuntabilitas, efisiensi, dan integritas publik.
Langkah pertama yang dilakukan adalah audit komprehensif lintas lembaga untuk memetakan sumber-sumber kebocoran anggaran. Audit ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga analitis, mengaitkan perilaku fiskal dengan struktur kekuasaan ekonomi-politik yang melatarbelakanginya.
Purbaya kemudian membentuk Tim Reformasi Fiskal Nasional, terdiri dari akademisi, auditor profesional, dan analis kebijakan publik independen. Pendekatan ini merefleksikan model governance-based fiscal management, di mana pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui mekanisme transparansi data digital dan publikasi terbuka anggaran.
Kebijakan reformasi Purbaya meliputi tiga pilar utama:
Pemberantasan kebocoran dan distorsi fiskal, dengan fokus pada penghapusan proyek fiktif, pengendalian belanja non-produktif, serta pembatasan kewenangan pejabat dalam penggunaan dana publik.
Reorientasi belanja negara ke sektor produktif rakyat: pertanian, kelautan, dan UMKM, dengan prinsip “keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk oligarki.”
Digitalisasi sistem fiskal nasional, melalui pembangunan platform integratif anggaran dan pajak yang dapat dipantau secara real-time oleh publik, meningkatkan kepercayaan dan efektivitas kebijakan fiskal.
Pendekatan ini menunjukkan orientasi paradigma etis-ekonomik, di mana kebijakan fiskal bukan hanya instrumen teknis, melainkan sarana moral untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi negara. Secara teoritis, kebijakan Purbaya mencerminkan prinsip fiscal ethics—bahwa uang publik adalah amanah kolektif yang harus dikelola dengan tanggung jawab moral, bukan sekadar efisiensi ekonomi. Dalam kerangka inilah, kepemimpinan Purbaya menjadi simbol “moral recovery” di sektor keuangan negara.
Hubungan kerja antara Presiden Prabowo dan Purbaya mencerminkan sinergi antara visi politik dan rasionalitas teknokratis. Prabowo, dengan platform delapan Asta Cita-nya, menekankan pentingnya pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan menegakkan kedaulatan ekonomi nasional.
Purbaya berperan menerjemahkan visi tersebut ke dalam kebijakan fiskal yang konkret, terukur, dan berpihak pada keadilan sosial. Dalam kerangka teoritis ekonomi pembangunan, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk state-led inclusive growth, di mana negara berfungsi aktif mengarahkan pertumbuhan ekonomi agar inklusif dan berkeadilan.
Dampak awal dari kebijakan Purbaya sudah mulai terlihat melalui meningkatnya efisiensi anggaran, membaiknya kredibilitas fiskal, dan berkurangnya praktik manipulatif di tingkat birokrasi. Rakyat mulai merasakan kehadiran negara dalam bentuk distribusi anggaran yang nyata di lapangan—bantuan produktif, permodalan usaha kecil, serta pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan rakyat.
Akhirnya, dalam perspektif akademik, reformasi keuangan negara yang dijalankan Purbaya dapat dikategorikan sebagai transisi menuju tata kelola fiskal berkarakter moral, di mana profesionalisme dan kejujuran menjadi landasan utama.
Ia menunjukkan bahwa penyembuhan keuangan negara bukan sekadar persoalan angka, tetapi perjuangan etis untuk mengembalikan makna pengabdian dalam pelayanan publik. Di era Presiden Prabowo, Purbaya bukan hanya menteri keuangan, melainkan arsitek moral dan intelektual kebangkitan fiskal nasional.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
