Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi menyiapkan penataan tiga kawasan permukiman kumuh yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027.
Tiga wilayah tersebut yakni Situmekar, Cikundul dan Karangtengah. Ketiganya merupakan bagian dari lima wilayah yang diajukan Pemkot Sukabumi untuk mendapatkan dukungan program penanganan permukiman kumuh.
Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana mengatakan, penataan kawasan kumuh ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses penataan lingkungan.
Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Menurut Bobby, terdapat perbedaan pola dalam penataan kawasan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Jika sebelumnya penataan memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah, program selanjutnya akan melibatkan hibah sebagian lahan masyarakat untuk mendukung pelebaran jalan, pembangunan drainase dan fasilitas lingkungan.
“Pemerintah Kota Sukabumi melalui Bappeda dan DPUTR akan melakukan pendekatan serta membangun kolaborasi dengan masyarakat agar penataan kawasan dapat berjalan optimal dan mewujudkan lingkungan yang lebih tertib, asri, sehat, memiliki sanitasi serta air bersih yang baik,” kata Bobby.
Bobby menjelaskan, Pemkot Sukabumi sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam penanganan kawasan kumuh secara terpadu. Salah satunya dilakukan di kawasan Cipelang melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik pada 2025.
Penataan di kawasan tersebut mencakup bangunan, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pemerintah juga melakukan konsolidasi lahan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui sertifikat hak milik.
Bobby menegaskan, pendekatan serupa akan terus dikembangkan dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penataan kawasan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga memberikan kepastian dan manfaat bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut.
Sementara itu, Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu menjadi momentum pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam menangani kawasan kumuh di berbagai daerah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, penanganan kawasan kumuh membutuhkan integrasi program pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta partisipasi masyarakat.
Penanganan dilakukan secara terpadu, mulai dari perbaikan rumah, penyediaan air bersih dan sanitasi hingga persampahan, ruang terbuka hijau, serta fasilitas umum dan sosial.
Forum tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, para wakil menteri, kepala badan kementerian, gubernur, bupati dan wali kota, pejabat kementerian dan lembaga terkait, serta unsur organisasi masyarakat dan mitra pembangunan.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
