Wartain.com || Warga Desa Sukamaju, yang merupakan korban bencana tanah mengadakan audensi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cikembar, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi dilaksanakan di Aula Desa Sukamaju, Selasa 17/06/2025.
Daris (40) salah satu korban bencana mengatakan audiensi ini dilakukan untuk mempertanyakan dana atau anggaran hunian sementara (Huntara) yang dijanjikan oleh pemerintah pusat di Bulan Desember.
“Hasil dari pertemuan ini, tadi pihak kecamatan dan BPBD sudah menjelaskan dan hasilnya sudah diterima oleh warga, semoga saja semuanya cepat terealisasi,” ucap Daris kepada media.
Iapun mengaku dana untuk hunian sementara dan relokasi belum cair. Ia bersama dengan keluarganya terpaksa bertahan dan tinggal dirumah yang retak akibat pergeseran tanah.
“Ya, walaupun dihantui rasa was-was setiap hari, apalagi kalau kondisinya hujan. Hampir semua korban tinggal kembali dirumah masing-masing yang sudah retak akibat pergeseran tanah. Ya, mau gimana lagi,” tambahnya.
Ditempat yang sama Plt Camat Cikembar, Lenni Nurliah mengaku mendapatkan informasi bahwa warga Desa Sukamaju korban bencana akan demo dan berorasi.
“Audensi dilakukan lantaran ada gejolak di masyarakat. Tadinya masyarakat akan orasi ditempat, dan mereka minta untuk dikumpulkan di desa,” tuturnya.
“Kemudian, saya mengatakan kalau memang ingin bertemu dan mengeluarkan unek-unek silahkan, saya ajak semua untuk berkumpul di aula desa,” tegasnya.
Agar bisa menanggapi keluhan dari masyarakat, Lenni pun berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sukabumi, agar semua pertanyaan dari masyarakat kaitan dengan penanganan bencana bisa di jawab semua.
“Setelah dilakukan pertemuan dan dikasih pemahaman walaupun memang sulit untuk memahamkan masyarakat yang merasa terkatung-katung tanpa kepastian. Namun, pada akhirnya mereka pun mengerti,” bebernya.
Iapun mengaku komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait sudah dilakukan, hanya saja belum terealisasi. “Pasca bencana pun kami terus berupaya. Dari mulai, menyurati sampai mendatangi dinas terkait,” ucapnya.
“Tetapi, sekali lagi biar bagai manapun kita disini sebagai pemerintah itu hanya fasilitator tidak bisa memberikan pelayan lebih karena bukan diranah kebijakan kami. Tugas kami disini hanya mengamankan, mengkondusifkan wilayah,” bebernya.
“Barusan kita sudah berkomunikasi dengan BPBD, semoga saja semua aspirasi atau keinginan masyarakat korban bencana ini dapat segera terealisasi,” pungkasnya.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
