Wartain.com || Maraknya kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong Pemerintah Kota Sukabumi mengambil langkah strategis. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG, yang diatur melalui Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/253-SAHLI/2025.
Satgas tersebut akan berfokus pada empat tugas pokok, yaitu:
Menyusun dan menjalankan SOP jaminan keamanan pangan.
Memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan kewilayahan.
Melakukan deteksi dini potensi Kejadian Luar Biasa (KLB).
Memberikan edukasi masyarakat mengenai pola makan dan hidup sehat.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG harus menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, ia menekankan perlunya koordinasi lintas sektor mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, puskesmas, BKKBN hingga polsek.
“Satgas ini harus memastikan seluruh aspek program berjalan baik. Mulai dari penyusunan menu, kebersihan dan sanitasi dapur, pemilihan penerima manfaat, hingga keseimbangan gizi yang disajikan,” ujar Ayep, Jumat (26/9/2025).
Ia juga menyoroti masalah penggunaan bahan baku yang tidak segar. Menurutnya, hal tersebut kerap menjadi pemicu munculnya kasus keracunan. “Kualitas pangan yang diberikan kepada penerima manfaat harus benar-benar layak konsumsi. Ini tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Di sisi lain, Ayep mengingatkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dinas terkait, hingga unsur Forkopimcam berpegang teguh pada SOP keamanan pangan, memperkuat sinergi, serta meningkatkan peran edukasi di masyarakat.
Terkait kondisi di lapangan, Ayep menilai menjamurnya dapur baru di luar kuota yang ditetapkan justru menimbulkan persoalan distribusi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR berencana membangun dapur pemerintah daerah (dapur pemda).
“Ke depan, dapur pemda harus menjadi role model pengelolaan MBG. Mulai dari kualitas layanan, standar higienitas, hingga pemenuhan gizi bagi anak-anak,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
