Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Isu dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi pusat perhatian setelah Roy Suryo bersama timnya mempublikasikan hasil penelitian yang menyimpulkan adanya kejanggalan serius dalam dokumen akademik tersebut.
Di saat yang sama, Polda Metro Jaya menetapkan Roy dan dua rekannya sebagai tersangka. Langkah itu justru menimbulkan pertanyaan publik yang jauh lebih besar: mengapa yang dipidanakan adalah pihak yang meneliti, sementara objek utama sengketa—ijazah asli Jokowi—belum pernah diperlihatkan secara terbuka kepada masyarakat?
Inilah inti persoalan. Bukan soal siapa yang lebih kuat secara politik, tetapi apakah negara berani menghadapi kebenaran apa adanya.
Kita hidup di zaman ketika kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sedang berada di titik paling rapuh. Masyarakat tidak menuntut banyak—mereka hanya ingin kejujuran. Jika ijazah presiden benar, buka data dan uji forensiknya. Jika ada masalah, biarkan hukum bekerja tanpa tekanan politik.
Namun, ketika yang muncul justru kriminalisasi terhadap pihak yang bertanya, wajar publik bertanya: apakah hukum sedang dipakai untuk menjaga kehormatan seseorang atau menjaga kehormatan negara?
Kasus ini menjadi semakin penting karena menyangkut jabatan publik yang sangat strategis. Bila suatu hari pengadilan menyatakan bahwa dokumen pendidikan yang digunakan untuk pencalonan Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, dan Presiden tidak autentik, maka persoalannya bukan lagi sekadar perdata atau pidana. Ini menjadi persoalan konstitusional. Setiap jabatan publik hanya boleh diperoleh melalui syarat yang sah. Menggunakan dokumen palsu berarti cacat legalitas. Implikasinya bisa menjalar ke legitimasi kebijakan selama dua periode pemerintahan.
Namun, kita tidak boleh terjebak pada asumsi tanpa bukti. Justru karena itulah negara wajib membuka proses verifikasi secara ilmiah. Tidak boleh ada ketertutupan, tidak boleh ada perlindungan kepada kelompok tertentu, termasuk yang sering disebut publik sebagai “geng Solo”. Kita sudah berada di era baru: era pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintahan baru mesti membuktikan bahwa ia tidak tersandera oleh bayang-bayang masa lalu.
Di sinilah letak tanggung jawab moral dan politik Presiden Prabowo. Ia tidak perlu mengintervensi proses hukum. Yang ia butuhkan hanyalah memastikan bahwa polisi, jaksa, dan lembaga negara bekerja berdasarkan prinsip objektivitas. Pemerintah perlu menjamin bahwa aparat tidak tunduk pada jaringan kekuasaan lama yang mungkin masih ingin mempertahankan pengaruh. Di masa lalu, terlalu banyak kasus yang dikriminalisasi karena kritik dianggap ancaman; di masa kini, pola itu tidak boleh diulang.
Rakyat tidak membutuhkan drama. Rakyat membutuhkan kejelasan. Langkah paling tepat adalah membuka pemeriksaan forensik terhadap ijazah presiden secara transparan, melibatkan ahli independen, dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka. Dengan langkah itu, negara menyelamatkan dirinya. Karena kebenaran hukum tidak dapat ditegakkan melalui intimidasi, tetapi melalui verifikasi ilmiah.
Jika hasil verifikasi menyatakan bahwa ijazah asli dan sah, maka polemik selesai, dan pihak yang menuduh harus mempertanggungjawabkan tuduhannya.
Namun, bila terbukti sebaliknya, maka negara harus berani mengambil langkah hukum yang sesuai, tanpa memandang status mantan presiden sekalipun. Keadilan tidak boleh tunduk kepada jabatan.
Dalam negara hukum, tidak ada yang kebal dari pemeriksaan. Bukan karena ingin menghukum seseorang, tetapi demi menegakkan integritas republik.
Akhirnya, kasus ini bukan soal pro atau kontra Jokowi. Ini soal apakah kita sebagai bangsa berani menatap kebenaran yang selama ini ditunda. Pemerintahan Prabowo diberi mandat rakyat bukan untuk menjaga warisan politik lama, melainkan untuk menegakkan kembali kepercayaan kepada negara. Dan kepercayaan itu hanya dapat tumbuh jika negara menempatkan kebenaran di atas kepentingan siapa pun.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
