Wartain.com || Di tengah eskalasi konflik di Iran yang kian memanas, kemampuan diplomasi Amerika Serikat kini berada dalam sorotan tajam. Biro Urusan Timur Dekat di Departemen Luar Negeri, yang merupakan garda terdepan kebijakan AS di kawasan tersebut, dilaporkan mengalami krisis sumber daya manusia dan kekosongan kepemimpinan yang mengkhawatirkan di tengah krisis geopolitik.
Biro yang bertanggung jawab mengoordinasikan kebijakan luar negeri AS di 18 negara kawasan Timur Tengah ini justru mengalami penyusutan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Mengutip laporan AP News, Kamis (19/3/2026), kondisi ini terjadi tepat saat wilayah tersebut kembali bergolak akibat konflik antara AS, Israel, dan Iran.
Penyusutan ini diperparah dengan kebijakan penunjukan personel yang kontroversial. Pemerintahan Presiden Donald Trump sempat menunjuk Mora Namdar, seorang pengacara keturunan Iran dengan pengalaman terbatas di bidang manajemen, sebagai kepala sementara biro tersebut sebelum akhirnya dipindahkan ke posisi lain.
Langkah ini dinilai sangat kontras dengan pendahulunya yang merupakan diplomat senior berpengalaman panjang di Timur Tengah dan pernah menjabat sebagai duta besar AS untuk Uni Emirat Arab.
Dari sisi finansial, biro ini juga dihantam pemangkasan anggaran. Proposal awal pemerintah bahkan mengusulkan pemotongan hingga 40 persen, meski Kongres kemudian mengurangi besaran pemangkasan tersebut. Selain itu, kantor khusus yang menangani Iran dihapus dan digabungkan dengan kantor yang menangani Irak.
Kombinasi pemangkasan anggaran dan restrukturisasi organisasi ini dilaporkan telah menghambat kemampuan Washington dalam merespons situasi darurat global. Lebih dari 80 staf di biro Urusan Timur Dekat dilaporkan telah dipangkas.
Banyak diplomat senior dengan pengalaman puluhan tahun memilih pensiun, dipindahkan, atau diberhentikan, dan digantikan oleh pejabat yang lebih muda atau penunjukan politik.
Saat ini, posisi kunci seperti Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat masih kosong. Sejumlah posisi duta besar penting di kawasan juga belum terisi, sementara empat dari lima pengawas di biro tersebut hanya menjabat secara sementara.
Kondisi ini membuat analisis dan rekomendasi kebijakan dari para diplomat tidak lagi menjadi faktor utama, bahkan beberapa pejabat mengaku bahwa masukan mereka kerap diabaikan dalam proses penentuan kebijakan.
Max Stier, CEO Partnership for Public Service, memberikan peringatan keras terhadap pendekatan yang mengabaikan keahlian birokrasi ini.
“Keputusan diambil tanpa memanfaatkan keahlian yang ada di seluruh pemerintahan. Ini berisiko pada isu-isu besar yang membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai sisi,” ujarnya.
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Departemen Luar Negeri melalui juru bicara Tommy Pigott memberikan bantahan keras. Ia menyatakan bahwa laporan yang beredar tidak akurat dan terlalu bergantung pada pihak luar.
“Juru bicara Tommy Pigott menyebut laporan yang beredar tidak akurat dan terlalu bergantung pada sumber eksternal maupun mantan pejabat.” ujarnya
Namun, data menunjukkan tren pengurangan personel yang nyata. Sejak Trump menjabat, lebih dari 3.800 pegawai Departemen Luar Negeri dilaporkan telah meninggalkan posisi mereka. Data dari American Foreign Service Association menunjukkan bahwa pegawai senior terdampak secara tidak proporsional, yang berpotensi mengurangi kapasitas institusional AS dalam menangani krisis global yang semakin kompleks di masa depan.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Sule)
