Wartain.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pemkab berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Tahun 2025.
Pencapaian ini semakin istimewa karena merupakan Opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Konsistensi 12 tahun berturut-turut menunjukkan stabilitas dan kedisiplinan pengelolaan keuangan daerah.
Prestasi tersebut dinilai mencerminkan komitmen kuat Pemkab Sukabumi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit BPK jadi tolok ukur kredibilitas laporan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP bersama jajaran pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi langsung. “Saya mengapresiasi penghargaan dan kerja keras seluruh unsur pemerintah daerah yang telah menjaga kualitas pengelolaan keuangan sehingga kembali mendapatkan penilaian terbaik dari BPK-RI,” ungkapnya, Rabu 10/06/2026.
Budi Azhar menegaskan WTP bukan sekadar prestasi administratif. Lebih dari itu, WTP adalah bukti nyata pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, opini terbaik dari BPK menunjukkan sistem pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan Pemkab Sukabumi sudah sesuai standar. Hal ini penting agar setiap rupiah APBD benar-benar tepat sasaran.
Lebih jauh Budi Azhar menambahkan keberhasilan ini mencerminkan sinergi baik antara eksekutif dan legislatif. Kolaborasi dalam fungsi pemerintahan, pengawasan, dan pengelolaan anggaran daerah menjadi kunci utama raihan WTP ke-12.
“Dengan kolaborasi yang terus terjalin, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukabumi dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun,” katanya. DPRD berperan aktif mengawasi agar penggunaan anggaran sesuai peruntukan.
DPRD Kabupaten Sukabumi berharap capaian WTP ke-12 ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah. Integritas harus terus dipertahankan, kinerja ditingkatkan, dan pelayanan terbaik diberikan kepada masyarakat.
Budi Azhar menekankan, predikat WTP harus diikuti peningkatan kualitas belanja. Anggaran yang akuntabel perlu diiringi output pembangunan yang dirasakan langsung, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Dengan raihan tersebut, Kabupaten Sukabumi kembali menegaskan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Prinsip good governance jadi fondasi pembangunan daerah berkelanjutan.
“Demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Budi Azhar. DPRD siap terus bersinergi dengan Pemkab agar kepercayaan BPK dan publik tetap terjaga.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
