Wartain.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya menggelar aksi Mimbar Rakyat di kawasan Tugu Adipura, Jalan R.E. Martadinata, Kota Sukabumi, Senin (15/6/2026) sore. Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Sejumlah peserta aksi tampak membawa poster berisi pesan-pesan kritik serta membentangkan spanduk bertuliskan “Pemimpin dan Birokrasi Negara Gagal”. Massa juga melakukan pembakaran ban sebagai bentuk simbolik atas kekecewaan terhadap kondisi bangsa yang dinilai tengah menghadapi berbagai tantangan di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
Dalam orasi dan pernyataan sikap yang disampaikan di hadapan peserta aksi, GMNI menilai Indonesia sedang menghadapi persoalan yang kompleks. Mulai dari tekanan ekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya beban anggaran negara, ancaman kenaikan harga energi, hingga tingginya angka pengangguran yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Menurut mereka, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi nasional masih rentan terhadap berbagai gejolak global. Di sisi lain, peningkatan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat dinilai semakin memperberat beban kelompok berpenghasilan rendah maupun kelas menengah.
GMNI juga menyoroti arah pembangunan nasional yang dianggap belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbagai program strategis yang menyerap anggaran besar dinilai perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, kualitas layanan publik, hingga persoalan lingkungan hidup.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi mahasiswa tersebut mengakui program tersebut memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun pelaksanaannya dinilai harus dibarengi dengan transparansi anggaran, sistem pengawasan yang kuat, serta ukuran keberhasilan yang jelas.
Selain isu ekonomi, GMNI turut mengangkat persoalan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Mereka menilai terdapat gejala melemahnya supremasi sipil, menurunnya fungsi kontrol terhadap kekuasaan, serta masih adanya praktik birokrasi yang belum sepenuhnya profesional dan akuntabel.
Melalui Mimbar Rakyat, GMNI DPC Sukabumi Raya menyatakan ingin membangun ruang diskusi publik sekaligus mengonsolidasikan gerakan mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya meminta stabilisasi nilai tukar rupiah dan perlindungan daya beli masyarakat, menolak kebijakan yang berpotensi memicu kenaikan harga BBM maupun kebutuhan pokok, menolak dwifungsi Polri dan multifungsi TNI, serta mendesak reformasi birokrasi untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain itu, GMNI juga meminta pemerintah meningkatkan transparansi penggunaan APBN, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan proyek-proyek strategis nasional, memperkuat upaya penanggulangan pengangguran, kemiskinan, serta krisis ekologis, hingga menjaga kualitas demokrasi dan supremasi sipil.
GMNI DPC Sukabumi Raya menegaskan bahwa kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa. Mereka berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat serta mengembalikan orientasi pembangunan nasional pada cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
