Wartain.com – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan pentingnya penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan desa menyusul mencuatnya dugaan keterlibatan seorang oknum kepala desa dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Iwan Ridwan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menilai pembinaan yang berkelanjutan harus menjadi perhatian seluruh pihak, khususnya perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa. Selain meningkatkan kapasitas aparatur, pembinaan juga diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai etika, disiplin, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Komisi I mendorong agar upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kesbangpol, kepolisian, serta instansi terkait. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan hingga ke tingkat desa.
“Upaya pencegahan harus menjadi prioritas bersama. Aparatur desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sehingga harus mampu menjadi teladan dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya, Kamis (6/8/2026).
Komisi I juga menyampaikan bahwa penguatan integritas aparatur desa menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa yang saat ini tengah dibahas DPRD Kabupaten Sukabumi. Salah satu usulan yang mengemuka adalah mendorong persyaratan bebas narkoba bagi calon kepala desa sebagai bagian dari proses pencalonan.
Menurut Komisi I, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas kepemimpinan di tingkat desa sekaligus membangun pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan berintegritas. Dengan pengawasan yang konsisten serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan desa diharapkan dapat dicegah sejak dini sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tetap terjaga.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
