Ketika blunder komunikasi, tekanan ekonomi, perang narasi, dan kepentingan elite bertemu dalam satu medan politik
Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – Dalam politik, sebuah pemerintahan tidak selalu jatuh karena kudeta. Tidak pula selalu karena oposisi yang secara terbuka menyerangnya. Dalam era perang informasi, sebuah pemerintahan dapat mengalami pelemahan legitimasi melalui proses yang jauh lebih halus: krisis ekonomi, kesalahan komunikasi, konflik internal, ledakan kemarahan publik, dan pembentukan persepsi secara terus-menerus.
Pertanyaannya kemudian menjadi serius:
Apakah berbagai gejolak yang mengiringi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya merupakan konsekuensi alamiah dari dinamika politik, atau ada pihak yang memanfaatkannya untuk mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan teori konspirasi. Tetapi juga tidak boleh ditutup hanya dengan mengatakan semuanya kebetulan.
Dalam perspektif intelijen strategis, yang harus dibaca bukan sekadar peristiwa, melainkan pola. Krisis Bisa Menjadi Senjata Sebuah pemerintahan dapat memiliki kebijakan yang benar, tetapi kehilangan dukungan publik karena komunikasi yang buruk.
Sebaliknya, persoalan yang sebenarnya kecil dapat berubah menjadi krisis politik ketika terus-menerus diperbesar melalui media dan media sosial.
Di sinilah perang modern mengalami perubahan.
Medan pertempuran bukan lagi hanya wilayah geografis. Medannya adalah persepsi masyarakat. Satu potongan video dapat membentuk citra seorang pemimpin. Satu pernyataan kontroversial pejabat dapat berkembang menjadi kemarahan nasional.
Satu kebijakan ekonomi dapat dikonstruksi menjadi simbol ketidakadilan. Dan ketika semuanya terjadi secara berulang, masyarakat mulai membentuk kesimpulan:
pemerintah tidak peduli kepada rakyat.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya siapa yang membuat kesalahan, tetapi siapa yang mendapatkan keuntungan dari kesalahan tersebut.
Kerentanan Prabowo Ada pada Komunikasi
Prabowo memiliki gaya komunikasi yang lugas, spontan, dan terkadang emosional. Karakter tersebut bisa menjadi kekuatan politik karena memberikan kesan langsung dan tidak berjarak.
Namun karakter yang sama juga dapat menjadi titik kerentanan.
Dalam perang persepsi, ucapan yang sebenarnya merupakan bagian dari konteks tertentu dapat dipotong, dikemas ulang, kemudian disebarluaskan sebagai bukti bahwa seorang pemimpin tidak terkendali.
Maka sebuah proses dapat terjadi:
ucapan → potongan video → viral → kemarahan → pembentukan opini → delegitimasi.
Apakah itu otomatis berarti operasi intelijen? Tidak. Bisa saja itu murni akibat buruknya komunikasi politik.
Tetapi apabila pola tersebut terjadi berulang kali, melibatkan jaringan akun yang sama, muncul secara terkoordinasi, dan memiliki sumber pembiayaan atau hubungan politik tertentu, maka persoalannya layak masuk ke wilayah investigasi.
Blunder dari Dalam Pemerintahan
Ancaman terhadap sebuah pemerintahan tidak selalu datang dari luar.
Kadang-kadang pemerintah menghasilkan sendiri bahan yang kemudian digunakan untuk menyerangnya.
Pernyataan kontroversial pejabat, respons yang tidak sensitif terhadap persoalan masyarakat, atau perilaku elite yang dianggap tidak mencerminkan penderitaan rakyat dapat menjadi amunisi politik yang sangat efektif.
Dalam kondisi seperti ini setidaknya ada tiga kemungkinan. Pertama, ketidakmampuan komunikasi. Kedua, lemahnya koordinasi internal pemerintahan. Ketiga, adanya kepentingan tertentu di dalam lingkaran kekuasaan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan agenda Presiden. Kemungkinan ketiga tentu merupakan tuduhan serius. Karena itu tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan prasangka. Bukti harus berbicara.
Ekonomi Adalah Titik Paling Sensitif
Rakyat tidak mengalami negara melalui pidato politik. Rakyat mengalami negara melalui harga kebutuhan pokok, pekerjaan, pajak, biaya pendidikan, listrik, transportasi, dan daya beli.
Karena itu tekanan ekonomi merupakan bahan bakar paling mudah untuk membangun kemarahan politik.
Sebuah persoalan fiskal dapat dengan cepat berubah menjadi narasi:
pajak → beban rakyat → ketidakadilan → kemarahan → ketidakpercayaan kepada pemerintah.
Jika kemarahan itu kemudian diperbesar oleh aktor politik tertentu, masalah ekonomi berubah menjadi persoalan legitimasi.
Di sinilah perbedaan penting harus dibuat.
Ada perbedaan antara menciptakan krisis dan mengeksploitasi krisis yang sudah ada. Aktor politik tidak perlu menciptakan penderitaan rakyat. Mereka hanya perlu menemukan penderitaan yang sudah ada, kemudian memberikan arah politik terhadap kemarahan tersebut.
Apakah Ada “Dalang”? Belum Tentu
Kesalahan terbesar dalam membaca intelijen adalah membayangkan selalu ada satu dalang yang mengendalikan seluruh peristiwa dari satu ruang rahasia.
Politik jauh lebih kompleks.
Berbagai aktor dapat bergerak dengan kepentingannya masing-masing:
oposisi ingin melemahkan pemerintah;
pengusaha ingin memengaruhi kebijakan;
influencer ingin mendapatkan perhatian;
media mengejar trafik;
kelompok masyarakat menyuarakan kekecewaan;
dan akun media sosial berlomba mendapatkan viralitas.
Mereka tidak harus berkomplot. Namun kepentingan mereka dapat bertemu dan menghasilkan satu akibat:
menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Karena itu, investigasi yang serius harus membedakan antara aktor, kepentingan, jaringan, dan bukti koordinasi.
Siapa yang Diuntungkan?
Pertanyaan paling penting dalam investigasi politik bukan hanya:
“Siapa yang menyerang?”
Tetapi:
“Siapa yang memperoleh keuntungan ketika pemerintah melemah?”
Siapa yang mendapatkan keuntungan ekonomi?
Siapa yang mendapatkan keuntungan politik?
Siapa yang memperoleh kembali akses terhadap sumber daya negara?
Siapa yang mendapatkan ruang untuk mengubah kebijakan?
Siapa yang siap mengisi ruang kekuasaan apabila legitimasi pemerintahan mengalami keruntuhan?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum membuktikan adanya operasi. Tetapi pertanyaan tersebut dapat menjadi pintu masuk investigasi. Sebab beneficiary bukan otomatis mastermind.
Orang yang memperoleh keuntungan dari sebuah krisis belum tentu merupakan orang yang menciptakannya.
Tiga Hipotesis
Setidaknya ada tiga kemungkinan yang perlu diuji.
Pertama, krisis organik.
Pemerintah melakukan kesalahan, masyarakat kecewa, media memberitakan, dan kemarahan berkembang secara alami.
Kedua, krisis organik yang dieksploitasi.
Persoalan memang nyata, tetapi kelompok politik atau ekonomi tertentu memanfaatkannya untuk memperlemah pemerintah.
Ketiga, operasi pengaruh yang terkoordinasi.
Ada aktor yang secara sistematis mengidentifikasi kelemahan pemerintah, memproduksi atau memasok narasi, memperbesar konflik, dan mengarahkan kemarahan masyarakat terhadap Presiden.
Hipotesis ketiga adalah yang paling serius.
Karena itu pula ia membutuhkan bukti paling kuat.
Jangan Jadikan Jurnalisme sebagai Alat Kekuasaan
Pada titik ini, jurnalisme harus mengambil jarak dari semua kubu.
Jurnalis tidak bertugas menyelamatkan Presiden.
Tetapi jurnalis juga tidak bertugas menjatuhkan Presiden.
Tugas jurnalisme adalah mencari fakta.
Jika pemerintah salah, katakan salah.
Jika pejabat melakukan penyalahgunaan kekuasaan, bongkar.
Jika terdapat permainan oligarki, telusuri.
Jika tidak ada bukti operasi untuk menjatuhkan Presiden, katakan pula:
tidak ada bukti.
Namun jika suatu hari ditemukan dokumen, aliran dana, komunikasi, jaringan aktor, atau bukti digital yang menunjukkan adanya operasi pengaruh, maka fakta tersebut juga harus dibuka kepada publik.
Sebab demokrasi tidak membutuhkan rakyat yang selalu membela pemerintah.
Demokrasi membutuhkan rakyat yang mampu membedakan kritik dari manipulasi.
Epilog: Siapa Sebenarnya yang Sedang Memainkan Negara?
Mungkin tidak ada operasi untuk menjatuhkan Prabowo.
Mungkin semua gejolak merupakan konsekuensi normal dari pemerintahan yang sedang menghadapi persoalan ekonomi dan politik.
Tetapi mungkin juga terdapat aktor yang melihat kelemahan tersebut sebagai peluang.
Kita tidak boleh memilih jawabannya berdasarkan kesukaan politik.
Kita harus menyelidikinya.
Sebab persoalan terbesar Indonesia bukan sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan politik.
Persoalan yang lebih mendasar adalah:
siapa yang mengendalikan arah negara ketika perhatian rakyat sedang dialihkan oleh perang persepsi?
Jika yang dipertarungkan hanya Prabowo melawan lawan politiknya, persoalannya sederhana.
Tetapi jika di balik pertarungan tersebut terdapat perebutan sumber daya, kebijakan, akses kekuasaan, dan kedaulatan ekonomi, maka rakyat Indonesia berhak mengetahui siapa saja yang bermain.
Pada akhirnya, yang harus dibela bukan figur.
Bukan partai.
Bukan oligarki.
Bukan pula kepentingan kelompok tertentu.
Yang harus berdiri di atas seluruh pertarungan kekuasaan adalah kebenaran, kepentingan rakyat, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
