Wartain.com – Pemerintah pusat mendorong pengembangan kawasan pesisir sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian, dengan rencana pengembangan budidaya perikanan air tawar yang didukung anggaran hingga Rp700 miliar.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam puncak peringatan Bulan Bakti Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dipusatkan di KNMP Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/11/2026).
Mengusung tema “KKP untuk Kesejahteraan Nelayan”, kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 27 lokasi di seluruh Indonesia.
Trenggono menegaskan, pembangunan KNMP merupakan bagian dari program prioritas nasional yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diarahkan untuk membangun kawasan pesisir menjadi pusat aktivitas ekonomi yang produktif, modern, dan berkelanjutan.
“Puncak Bulan Bakti KKP kita selenggarakan di Kampung Nelayan Merah Putih sebagai wujud nyata pengabdian untuk hadir lebih dekat. Mendengar kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menandai 27 tahun pengabdian KKP kepada masyarakat,” ujar Trenggono.
Menurutnya, pembangunan KNMP merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir yang selama ini dinilai belum mendapatkan sentuhan pembangunan secara terstruktur.
Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai target pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen.
“Salah satu bentuk kepedulian dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini adalah target beliau bagaimana menekan kemiskinan menjadi nol, lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen. Salah satu yang disentuh adalah sektor yang paling bawah. Di era sekarang inilah, setelah 80 tahun sebetulnya, baru dimulai pembangunan desa nelayan atau Kampung Nelayan Merah Putih. Yang namanya Merah Putih itu yang memberikan nama Bapak Presiden sendiri,” beber Trenggono.
Ia menjelaskan, pembangunan kawasan nelayan tidak semata-mata berorientasi pada penyediaan tempat tinggal, melainkan memperkuat fasilitas produksi agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri.
“Dibangunnya ini kenapa bukan rumahnya yang dibangun? Bukan. Rumah itu nanti para nelayan akan mampu sendiri kalau sarana prasarana produksi melautnya bagus, hasilnya nanti bagus, terjadi peningkatan, maka kemudian para nelayan pasti akan mampu membangun rumahnya sendiri,” tegasnya.
Selain pengembangan kawasan pesisir, KKP juga merancang program budidaya perikanan air tawar berbasis desa di Kabupaten Sukabumi.
Program tersebut direncanakan menyasar 386 desa dengan kebutuhan lahan sekitar 1.000 meter persegi di setiap desa. Pemerintah pusat disebut akan mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp700 miliar untuk mendukung program tersebut.
“Pemerintah Presiden Prabowo punya program pengembangan budidaya tematik atau budidaya darat untuk air tawar di setiap desa. Saya tanya sama beliau (Bupati), ‘Pak tolong 386 itu dicarikan setiap desanya 1.000 meter saja, nanti kita bangunkan di situ’. Akan diturunkan anggaran tidak kurang dari Rp700 miliar di Kabupaten Sukabumi!” terang Trenggono.
Target 5.000 Desa Pesisir
Dalam skala nasional, KKP menargetkan pembenahan 5.000 titik dari total sekitar 12.000 desa pesisir yang dinilai membutuhkan intervensi pembangunan.
Trenggono menyebut, program KNMP menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menekan angka kemiskinan.
“Ini adalah menjadi bagian program prioritas nasional, prioritas Presiden, membangun masyarakat yang paling pinggir, yang paling bawah, untuk di situ disentuh agar terjadi perbaikan dan perubahan secara menyeluruh, baik perubahan ekonomi, perbaikan ekonomi dan seterusnya. Karena ada 5.000 titik dari 12.000 desa pesisir yang harus kita koreksi. Itu menjadi satu program strategis yang dicanangkan oleh Bapak Presiden agar kemiskinan betul-betul bisa kita tekan dan kemudian ekonomi bisa bertumbuh dengan baik,” ungkapnya kepada wartawan.
KKP juga menargetkan pembangunan KNMP dapat diselesaikan secara bertahap. Evaluasi nantinya dilakukan melalui sejumlah indikator, mulai dari aktivitas transaksi, pendapatan nelayan, volume produksi hingga nilai tukar nelayan.
“Tahun ini kita sedang dalam proses penyelesaian konstruksi sebanyak 1.269 titik. Dan harapannya bulan Mei tahun 2027 nanti semuanya sudah selesai dan beroperasi, sehingga harapannya 2027 Juli itu semuanya sudah beroperasi sebanyak 1.369 titik. Dan nanti kemudian kita akan evaluasi di setiap KNMP: berapa transaksinya, pendapatan nelayannya berapa, produksinya berapa ton, hingga peningkatan kesejahteraan yang diukur dari nilai tukar nelayan,” jelas Trenggono.
Pemkab Sukabumi Siap Perkuat Pengelolaan
Bupati Sukabumi Asep Japar (Asjap) menyambut pembangunan KNMP Ciwaru sebagai peluang strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Menurutnya, keberadaan kawasan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan perubahan dari sisi infrastruktur, tetapi juga mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat nelayan.
“Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih Ciwaru ini bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur semata, tetapi merupakan harapan baru bagi masyarakat pesisir. Kami berharap KNMP Ciwaru dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir Kabupaten Sukabumi, sekaligus contoh pengembangan kawasan perikanan yang produktif, modern, mandiri, dan berkelanjutan,” ungkap Asjap.
Ia menambahkan, Pemkab Sukabumi siap memperkuat koordinasi dengan KKP, khususnya dalam aspek kelembagaan, pengelolaan koperasi, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia nelayan.
“Pemerintah Kabupaten Sukabumi memandang penguatan aspek kelembagaan, tata kelola koperasi, kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi operasional fasilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program. Kami siap memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar program pembangunan berjalan terpadu dan berkelanjutan,” tegasnya.
Penguatan SDM Jadi Kunci Keberhasilan
Dukungan terhadap pembangunan KNMP juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI asal Sukabumi, drh. H. Slamet.
Ia mengapresiasi peningkatan fasilitas dan sarana prasarana di kawasan pesisir Ciwaru. Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik, melainkan juga dari kemampuan pengelola dalam mengoptimalkan fasilitas tersebut.
Slamet menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama pengelola koperasi nelayan, menjadi faktor penting agar program benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Kalau dari sisi peningkatan fasilitas, sekarang jauh lebih besar dan rapi. Tapi tantangan terbesarnya adalah sinergi dan asas kemanfaatannya. Jangan sampai fasilitas sudah megah tapi tidak meningkatkan kesejahteraan. Khususnya manajemen koperasi nelayan pengelola, SDM-nya harus terus di-upgrade agar profesional. Jangan sampai koperasi ini sejatinya korporasi yang berbaju koperasi. Pemerintah mau suntik permodalan seperti apa pun, tidak akan ada artinya kalau SDM pengelolanya tidak ditingkatkan,” pesan Slamet.
KKP Salurkan Bantuan dan Perkuat Ekosistem Pesisir
Dalam rangkaian peringatan tersebut, KKP turut menyalurkan berbagai bantuan untuk mendukung aktivitas nelayan dan pengembangan usaha perikanan.
Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako melaut, premi asuransi nelayan, benih ikan nila dan ikan lokal, sarana pergaraman, serta perangkat pengawasan berupa rompi dan handy talky.
Untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan nilai jual produk perikanan, KKP juga menyerahkan coolbox, chest freezer, mesin pencetak bakso, serta menggelar pelatihan diversifikasi olahan ikan.
Selain itu, dilakukan penerbitan sejumlah sertifikasi dan fasilitasi perizinan, di antaranya Sertifikat Mutu (SKP), Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN), CPIB di atas kapal, CBIB, serta stan perizinan KKPRL.
Kegiatan ditutup dengan aksi bersih pantai, penanaman mangrove, dan pelepasliaran puluhan ribu benih ikan lokal jenis tawes, wader, dan nilem ke habitatnya.
KKP juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi keluarga nelayan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Bakti HUT ke-27.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap pembangunan kawasan pesisir tidak hanya menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat kemandirian ekonomi, dan mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
