Wartain.com – Pemerintah pusat memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan nelayan melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Selain pembangunan infrastruktur pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah dukungan untuk menjawab persoalan permodalan, ketersediaan bahan bakar, hingga kualitas hasil tangkapan.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri puncak peringatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 sekaligus HUT ke-27 KKP di KNMP Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan bertema “KKP untuk Kesejahteraan Nelayan” tersebut berlangsung serentak di 27 lokasi utama di Indonesia.
Dalam kunjungannya, Trenggono didampingi anggota Komisi IV DPR RI drh. Slamet dan Bupati Sukabumi Asep Japar. Mereka berdialog langsung dengan nelayan untuk menyerap berbagai persoalan, mulai dari kebutuhan sarana dan prasarana kawasan KNMP, pasokan bahan bakar minyak (BBM), hingga akses pembiayaan usaha.
Trenggono menegaskan, pembangunan KNMP merupakan program prioritas nasional yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
“Ini adalah bagian dari program prioritas nasional, membangun masyarakat yang paling pinggir dan bawah untuk disentuh agar terjadi perbaikan dan perubahan ekonomi secara menyeluruh,” ujar Trenggono di hadapan para nelayan.
1.369 KNMP Ditargetkan Beroperasi pada 2027
KKP mencatat, pembangunan KNMP telah dimulai dengan penyelesaian 100 lokasi pada 2025. Sementara pada 2026, pemerintah tengah mempercepat pembangunan di 1.269 titik tambahan.
Trenggono berharap seluruh konstruksi dapat rampung pada Mei 2027, sehingga total 1.369 kawasan KNMP bisa beroperasi penuh pada Juli 2027.
“Harapannya pada bulan Mei 2027 semuanya sudah selesai dan beroperasi, sehingga pada Juli 2027 total sebanyak 1.369 KNMP sudah dapat beroperasi penuh,” tambahnya.
Pemerintah nantinya akan mengevaluasi kinerja setiap kawasan berdasarkan aktivitas transaksi, jumlah produksi perikanan, serta perkembangan pendapatan nelayan.
Peningkatan kesejahteraan juga akan diukur melalui indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN), sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan program.
Empat Strategi Menjawab Persoalan Nelayan
Dalam audiensi bersama nelayan Sukabumi, KKP turut memaparkan sejumlah langkah untuk memperkuat aktivitas usaha perikanan dan mengatasi kendala operasional melaut.
Pertama, memperluas akses permodalan. KKP menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan diarahkan kepada Koperasi Merah Putih agar dapat berperan sebagai penampung hasil tangkapan nelayan atau off-taker.
Skema ini diharapkan membantu nelayan memperoleh akses pembiayaan sekaligus memperkuat pemasaran hasil perikanan.
Kedua, meningkatkan kualitas hasil tangkapan. KKP menyiapkan fasilitas pabrik es portabel dengan teknologi slurry ice berbahan dasar air laut.
Teknologi tersebut dirancang untuk menjaga kesegaran dan mutu ikan selama proses penyimpanan, sehingga kualitas produk tetap terjaga dan memiliki daya saing di pasar, termasuk pasar ekspor.
Ketiga, memperkuat ketersediaan BBM. KKP berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan KNMP.
Pembangunan fasilitas tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas armada kapal di masing-masing lokasi, sehingga distribusi BBM bagi nelayan diharapkan lebih mudah dan tepat sasaran.
Keempat, memperluas perlindungan nelayan. Pemerintah memastikan aspek keselamatan dan perlindungan sosial menjadi bagian dari pengembangan KNMP.
Dukungan diberikan melalui fasilitas asuransi nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai upaya memberikan perlindungan bagi nelayan yang menghadapi risiko saat bekerja di laut.
Bantuan dan Pelestarian Lingkungan Pesisir
Puncak peringatan Bulan Bakti KKP 2026 di Sukabumi juga diisi dengan penyerahan berbagai bantuan untuk mendukung kegiatan usaha nelayan.
Bantuan tersebut meliputi paket sembako, asuransi nelayan, bibit ikan, serta sarana pengolahan hasil perikanan.
Selain itu, KKP menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, pelatihan teknis bagi nelayan, serta kegiatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan pesisir.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan aksi bersih pantai dan penanaman mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem laut.
Melalui pembangunan KNMP dan penguatan berbagai fasilitas pendukung, pemerintah berharap kawasan pesisir mampu berkembang menjadi pusat ekonomi perikanan yang produktif.
Upaya tersebut sekaligus diharapkan membuka peluang peningkatan pendapatan, memperkuat kemandirian usaha, dan mendorong kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
