Wartain.com – Belum tersedianya fasilitas dermaga tambat labuh di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Pantai Ujunggenteng dan Pantai Muara Cikaso Kesik Urug menjadi perhatian kalangan nelayan di Kabupaten Sukabumi. Ketiadaan fasilitas tersebut dinilai masih menyisakan persoalan dalam menunjang aktivitas operasional perahu nelayan.
Keluhan itu mendapat perhatian Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet. Ia menyatakan akan mengupayakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat setelah menerima masukan terkait kondisi fasilitas KNMP di dua wilayah tersebut.
Hal itu disampaikannya seusai menghadiri kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/11/2026).
Slamet mengakui, pembangunan KNMP secara umum telah memberikan perubahan terhadap kondisi kawasan pesisir, terutama melalui penataan lingkungan dan penyediaan sarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pertama, dengan adanya pembangunan KNMP ini minimal secara sarana prasarana mereka cukup terbantu. Dibuang secara rapi, ada beberapa ruko, dan fasilitas pendukung lainnya. Dari sisi peningkatan fasilitas, ini jauh lebih besar,” ujar Slamet.
Meski demikian, menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu terus dievaluasi agar fasilitas yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan nelayan dan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.
Aspirasi Dermaga Akan Ditindaklanjuti
Secara khusus, Slamet menyoroti kebutuhan dermaga tambat labuh di KNMP Pantai Ujunggenteng, Desa Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, serta Pantai Muara Cikaso Kesik Urug, Desa Buniasih, Kecamatan Tegalbuleud.
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan nelayan ketika dirinya melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Slamet memastikan aspirasi tersebut akan menjadi bahan perhatian untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait. Ia berharap komunikasi yang berkelanjutan dapat membuka jalan bagi penyelesaian kebutuhan infrastruktur tersebut.
“Kemarin saya ke sana dan keluhan itu menjadi salah satu masukan yang diterima. Nanti pelan-pelan akan kita coba tindak lanjuti. Yang penting kita komunikasi terus, mudah-mudahan satu demi satu permasalahan ini bisa terjawab,” jelasnya.
Pengelolaan Koperasi Jangan Diabaikan
Di luar persoalan pembangunan fisik, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu juga mengingatkan pentingnya kesiapan kelembagaan dalam mengelola fasilitas KNMP.
Menurutnya, koperasi nelayan yang nantinya menjalankan operasional kawasan harus memiliki kemampuan manajerial dan sumber daya manusia yang memadai. Terlebih, pengelolaan koperasi membutuhkan pemahaman mengenai administrasi, tata kelola usaha, hingga pengembangan kegiatan ekonomi.
“Di sini kan ada koperasi. Saya melihat konsep manajemen koperasinya yang harus terus di-upgrade. Bagaimanapun teman-teman pelaku usaha ini punya latar belakang yang mungkin tidak mendalami koperasi. Selalu saya sampaikan, jangan sampai koperasi ini sebenarnya adalah korporasi yang ‘berbaju’ koperasi, sehingga memang harus dididik,” kata Slamet.
Ia menilai, dukungan pemerintah melalui pembangunan fasilitas maupun bantuan permodalan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas pengelola.
Sebab, tanpa manajemen yang profesional, berbagai fasilitas dan dukungan pembiayaan berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan nelayan.
“Ide-idenya sudah bagus. Kalau ada kekurangan, SDM pengelolanya yang tinggal ditingkatkan. Tidak akan ada artinya pemerintah memberikan dukungan KUR atau bantuan lainnya kalau SDM-nya tidak ditingkatkan. Makanya aspek ini yang terus kita dorong,” pungkasnya.
Slamet berharap pengembangan KNMP di Kabupaten Sukabumi tidak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan riil nelayan serta memastikan sistem pengelolaannya berjalan secara profesional dan berkelanjutan.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
