Wartain.com – Polemik klaim pembangunan rumah bantuan bagi masyarakat yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, mendapat tanggapan dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) GRIB JAYA Sukalarang.
Ketua PAC GRIB JAYA Sukalarang, Iqbal yang akrab disapa Baduy, secara terbuka menantang anggota DPRD yang bersangkutan untuk duduk bersama dan menginventarisasi berbagai persoalan yang hingga kini menjadi perhatian masyarakat Sukalarang.
Iqbal menegaskan, program bantuan rumah bagi masyarakat seharusnya tidak dijadikan objek konten politik ataupun sarana membangun pencitraan oleh pihak tertentu.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek politik. Kalau memang berbicara tentang keberpihakan kepada masyarakat, jangan hanya muncul ketika ada program atau kegiatan yang bisa diklaim sebagai keberhasilan pribadi,” tegas Iqbal, Kamis 05/11/2026.
Menurutnya, masyarakat juga perlu melihat rekam jejak serta keterlibatan wakil rakyat dalam menyikapi berbagai persoalan strategis di wilayah Sukalarang.
Ia menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya polemik rencana pembangunan RSUD Sukalarang dan penggunaan lahan yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Iqbal mempertanyakan sejauh mana keterlibatan anggota dewan tersebut ketika berbagai persoalan itu mencuat dan menjadi perhatian masyarakat.
“Ketika polemik rumah sakit Sukalarang dan persoalan KDMP mencuat, kami mempertanyakan sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, ketika ada pembangunan rumah bantuan dari ormas, justru muncul klaim. Ini yang perlu kita dudukkan bersama agar semuanya jelas,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai siapa yang berhak mendapatkan pengakuan atas pembangunan rumah bantuan. Lebih dari itu, GRIB JAYA ingin memastikan komitmen keberpihakan kepada masyarakat diwujudkan melalui tindakan nyata.
Atas dasar itu, Iqbal mengajak anggota DPRD yang bersangkutan untuk membuka ruang dialog dan membahas seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat Sukalarang.
“Kami tantang, kalau memang betul-betul berpihak kepada masyarakat, ayo kita duduk bersama. Kita inventarisasi seluruh persoalan di Sukalarang, mulai dari RSUD, KDMP, bantuan masyarakat, infrastruktur, pelayanan publik, hingga persoalan lainnya. Mari kita cari solusi dan selesaikan bersama-sama,” tegasnya.
Menurut Iqbal, keberadaan wakil rakyat tidak cukup hanya terlihat ketika ada kegiatan yang dapat dipublikasikan atau dikaitkan dengan keberhasilan politik. Wakil rakyat juga diharapkan hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan pengawalan aspirasi, fungsi pengawasan, serta dorongan penyelesaian kepada pemerintah daerah.
Ia juga menegaskan bahwa tantangan tersebut bukan dimaksudkan untuk menciptakan konflik dengan lembaga legislatif. Sebaliknya, ajakan itu merupakan bentuk keterbukaan GRIB JAYA dalam membangun komunikasi, mempertemukan berbagai kepentingan, dan mencari jalan keluar atas persoalan yang dirasakan masyarakat.
PAC GRIB JAYA Sukalarang berharap anggota DPRD yang bersangkutan bersedia hadir dalam forum dialog terbuka bersama elemen masyarakat dan organisasi yang selama ini turut mengawal berbagai persoalan di Kecamatan Sukalarang.
“Jangan jadikan masyarakat sekadar objek politik. Kalau memang ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat, mari hadir dalam persoalan-persoalan mereka. Bukan hanya ketika ada sesuatu yang bisa diklaim, tetapi juga ketika ada masalah yang harus dikawal dan diselesaikan,” pungkas Iqbal.
Tantangan terbuka tersebut diharapkan menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara wakil rakyat, organisasi masyarakat, dan elemen masyarakat demi mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Kecamatan Sukalarang.***
Editor: Aab Abdul Malik
(DH)
