Wartain.com || Ketua Panitia Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Kabupaten Sukabumi 2026, Heru Yuda Saputra, mengapresiasi soliditas dan kekompakan seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sukabumi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan HPN tahun ini.

Menurut Heru, keberhasilan pelaksanaan HPN bukan semata hasil kerja panitia, melainkan buah dari gotong royong seluruh anggota PWI yang menjadi motor penggerak kegiatan.

“Panitia memang menjalankan teknis, tetapi motor utamanya adalah seluruh anggota, termasuk peran Plt Ketua dan Plt Sekretaris PWI Kabupaten Sukabumi. Kekompakan inilah yang membuat seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Heru usai rapat evaluasi sekaligus pembubaran panitia HPN PWI Kabupaten Sukabumi 2026. Rapat itu menjadi penutup resmi dari seluruh rangkaian kegiatan HPN yang telah digelar selama beberapa pekan terakhir.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik dari unsur pemerintah daerah, instansi, maupun lembaga lainnya di lingkungan Kabupaten Sukabumi.

Heru menyebut dukungan tersebut menjadi bukti bahwa pers dan pemangku kepentingan di daerah memiliki hubungan yang harmonis. Sinergi ini penting untuk menjaga iklim keterbukaan informasi dan demokrasi yang sehat.

Dengan berakhirnya kepanitiaan, Heru berharap semangat kebersamaan yang terbangun selama HPN 2026 dapat terus dijaga. Menurutnya, soliditas internal PWI menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan dunia jurnalistik ke depan.

Sementara itu, Plt Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Nuruddin Zain Syamsi, atau yang akrab disapa Bah Anom, mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian acara yang telah direncanakan bersama dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

“Acara berjalan dengan lancar. Seluruh rangkaian kegiatan yang telah kita canangkan bersama terlaksana dengan baik. Adapun yang belum terlaksana dan ada beberapa yang masih kurang kita evaluasi untuk perbaikan kedepan,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sebatas seremonial, tetapi juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas para jurnalis, khususnya di internal organisasi.

“Harapan kami, kegiatan ini tidak hanya seremonial, tetapi mampu meningkatkan kesadaran kita sebagai jurnalis. Kita harus terus meningkatkan kredibilitas, karena dalam profesi ini proses belajar tidak pernah berhenti,” pungkasnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com || Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat melakukan audiensi ke kantor Lemhannas, dan diterima langsung Gubernur Lemhannas Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, Senin (13/4/2026). Audiensi ini antara lain untuk menyampaikan hasil penelitian “Media Habbit Gen Z, Perspektif Pancagatra + psikologi”, yang menyimpulkan terjadinya pergeseran interaksi sosial yang signifikan akibat penggunaan media sosial.

Pada audiensi itu, hadir Ketua KPID Jabar Dr. Adiyana Slamet, Wakil Ketua Dr. Almadina Rachmaniar dan 4 komisioner, Dr. Achmad Abdul Basith, Dr. Lukman M. Fauzi, M. Jalu Priambodo, M.T, dan Dadan Hendaya, M.M., serta Kabiro Humas Lemhannas Brigjen TNI Muhammad Arif Nur.

Menurut Ketua KPID Jabar, meminjam terminologi yang didengungkan Lemhannas, yakni geocybernetic, penetrasi global untuk menanamkan nilai-nilai ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya melalui media berbasis internet begitu luar biasa masifnya.

“Jika negara tidak membuat instrumen regulasi, maka akan menganggu ketahanan nasional. Sejauh ini, lembaga penyiaran baik radio maupun TV ikut serta dalam mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh, di tengah disrupsi informasi yang mendekonstruksi Ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Problemnya adalah, platform berbasis internet belum ada yang mengawasi, seperti halnya TV dan radio yang diawasi KPI atau KPID,” katanya.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, Adiyana menyebut, masif dan tak terkontrolnya penggunaan media berbasis internet berpengaruh terhadap gatra ideologi melalui perubahan nilai dan cara berpikir, serta pada gatra pertahanan dan keamanan melalui munculnya ancaman seperti hoaks dan penyalahgunaan informasi.

Peran Strategis KPID Jabar
Sementara itu, Gubernur Lemhannas menyebut, KPID Jabar punya peran strategis untuk menjaga masyarakat agar memperoleh siaran yang edukatif, informatif sekaligus terhibur (rekreatif), baik dari televisi maupun radio. Terlebih Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

“Masalahnya adalah, masyarakat kita semakin jarang nonton televisi. Begitupun pendengar radio menurun drastis. Di sisi lain, masyarakat mendapatkan informasi maupun tayangan lainnya dari platform digital berbasis internet. Nah di sini belum ada pihak yang mengawasi,” kata Ace.

Menurut Gubernur Lemhannas, perlindungan masyarakat dari konten berbasis internet melalui regulasi adalah sebuah keharusan. “Kita sekarang agak sulit. KPI tak punya kewenangan untuk lakukan upaya perlindungan masyarakat dari platform internet. Siapa yang bisa kontrol itu? Siapa kontrol Tiktok, Instagram atau platform medsos lain. Terlebih lagi, aspek perubahan demografi kita yang kini mungkin didominasi gen Alfa yang kecendrungan kuatnya adalah digital native. Itu berdampak pada semua aspek kehidupan,” jelas Ace.

Karena itu, Ace menyebut, Indonesia harus punya kedaulatan digital. “Kalo tidak, kita cuma akan jadi pasar negara asing, dengan berbagai kepentingan yang mereka susupkan, baik itu ekonomi, sosial budaya, bahkan ideologi dan politik. Sekarang ini kita bisa melihat penetrasi nilai-nilai asing yang negatif yang masuk, meracuni ke dalam mindset anak-anak muda kita, yang pada gilirannya melemahkan ketahanan nasional,” tambah Ace.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)