26.7 C
Jakarta
Rabu, Juli 8, 2026
Beranda blog Halaman 187

Sinergi DPRD dan Pemkab Sukabumi Menguat, Infrastruktur Jadi Sorotan Utama

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang digelar pada Selasa (31/3/2026) berlangsung dinamis dengan membahas sejumlah agenda strategis daerah. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali dan dihadiri Bupati Sukabumi Asep Japar bersama Wakil Bupati Andreas.

Sejumlah agenda penting menjadi fokus pembahasan, mulai dari laporan hasil reses pertama tahun 2026, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD untuk penyusunan RKPD 2027, hingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyampaiannya, Budi menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyebut, aspirasi warga yang dihimpun melalui reses menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

“Peran DPRD bukan hanya pengawasan, tetapi juga memberikan masukan strategis yang bersumber dari kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Budi juga mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi selama tahun 2025 yang dinilai menunjukkan tren positif.

Beberapa indikator seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga penguatan sektor sosial dan infrastruktur dinilai mengalami kemajuan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani, khususnya terkait infrastruktur dasar seperti jalan.

“Capaian yang ada patut diapresiasi, namun perbaikan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan kontribusi dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan pembangunan.

“Kami sangat menghargai setiap masukan dari DPRD. Sinergi ini penting agar program yang dijalankan benar-benar efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, meskipun capaian pembangunan tahun 2025 cukup menggembirakan, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan, terutama pada sektor infrastruktur yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam menyatukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi ke depan, sekaligus memperkuat komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Sinergi BPBD dan Disdukcapil Sukabumi, Pembangunan Rumah Khusus di Cikadu Disiapkan Lebih Matang

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satunya melalui sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pembangunan Rumah Khusus di Kampung Mubarokah, Desa Cikadu, Kecamatan Palabuhanratu. Hal tersebut terungkap dalam rapat persiapan peletakan batu pertama yang digelar pada Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan proses pembangunan berjalan lancar, aman, dan terkoordinasi dengan baik.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam setiap program pembangunan daerah, khususnya dalam aspek mitigasi dan pengamanan di lapangan.

“BPBD tidak hanya berfokus pada penanganan bencana, tetapi juga memastikan setiap kegiatan pembangunan memperhatikan aspek keselamatan dan mitigasi risiko,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci penting agar seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan optimal tanpa hambatan berarti.

Di sisi lain, Kepala Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, Amir Hamzah, menekankan pentingnya dukungan administrasi kependudukan dalam setiap program pemerintah. Ia memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dokumen secara mudah, cepat, dan tanpa biaya.

“Kami terus mengoptimalkan pelayanan dengan sistem jemput bola serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa data kependudukan yang akurat sangat berperan dalam menjamin masyarakat memperoleh haknya, termasuk dalam program pembangunan rumah khusus tersebut.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap dapat menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, terintegrasi, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di wilayah Cikadu dan sekitarnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

KDM “Sentil” Birokrasi Jabar: WFH Kamis Efektif, Tapi Anggaran Justru Membengkak

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com ||™Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengklaim kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) setiap hari Kamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan efektif. Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa tolok ukur kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya tidak lagi dipaku pada kehadiran fisik di kantor, melainkan pada hasil pembangunan yang nyata.

Pernyataan tersebut disampaikan KDM usai menggelar pertemuan konsolidasi dengan seluruh pegawai Pemprov Jabar dan kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi pembangunan wilayah, sekaligus mengevaluasi efektivitas birokrasi di tengah pola kerja fleksibel yang telah diterapkan.

KDM mengungkapkan bahwa meskipun secara administratif sistem WFH berjalan tanpa kendala, ia menemukan anomali pada sisi keuangan.

“Kami sudah menerapkan WFH (Work From Home) sejak lama, dan itu efektif. Lihat saja hasil pembangunan, apakah berhasil atau tidak. Sejauh ini, administrasi berjalan lancar, tetapi realisasi anggaran justru mengalami pembengkakan biaya,” ujar KDM.

Selain menyoroti anggaran, Gubernur juga mengkritisi struktur organisasi pemerintahan yang dinilai terlalu gemuk di bagian manajerial. Menurutnya, birokrasi saat ini terlalu banyak atasan yang memberi instruksi daripada tenaga teknis yang mengeksekusi pekerjaan di lapangan.

“Masalah kita adalah kita memiliki lebih banyak posisi struktural, lebih banyak fungsi yang memberi perintah daripada yang melaksanakannya,” cetusnya.

Sebagai solusi, KDM berencana melakukan perampingan dengan menambah jumlah personel yang terjun langsung dalam layanan teknis publik di masa mendatang.

Di penghujung arahannya, KDM menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai atas kebijakan yang mungkin dirasa menantang. Ia juga mengingatkan jajarannya untuk tetap fokus pada agenda krusial daerah yang tengah berjalan, mulai dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (LKPJ) hingga proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).***

Editor : Aab Abdul Malik

(Sule)

Pengembangan Kasus Kuota Haji, KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru dari Perusahaan Swasta

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama.

Kedua tersangka itu yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa pihaknya akan memaparkan perkembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023–2024. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam perkara tersebut, KPK kembali menetapkan dua orang sebagai tersangka.

“Kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Di mana dalam perkara ini, KPK kembali menetapkan dua orang tersangka,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin, (30/3/2026).

Penetapan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya telah menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, serta mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

“Saat ini, jumlah tersangka dalam perkara ini berjumlah empat orang,” ujarnya.

Selanjutnya, tersangka Ismail Adham dan Asrul Azis Taba bersama pihak Kementerian Agama mengoordinasikan pengalokasian tambahan kuota haji khusus kepada sejumlah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan PT Makassar Toraja (Maktour).

“Sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan,” ucap Asep.

Diketahui, Ismail Adham diduga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Ishfah sebesar USD30.000, serta kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama sebesar USD5.000 dan 16.000 SAR.

Selain itu, tersangka Asrul Azis diduga memberikan sejumlah uang kepada Ishfah sebesar USD 406.000.

Kedua tersangka baru tersebut diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Ujeng)

RLPPD 2025 Dirilis, Pemkab Sukabumi Catat Capaian Tinggi Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 yang menggambarkan kinerja satu tahun kepemimpinan Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M bersama Wakil Bupati H. Andreas, S.E. Laporan tersebut menyoroti capaian signifikan pada sektor layanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, Selasa (31/3/2026).

Pada sektor pendidikan, tingkat pelayanan dasar menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Capaian pendidikan anak usia dini tercatat sebesar 99,15 persen, pendidikan dasar 99,68 persen, serta pendidikan kesetaraan mencapai 99,78 persen.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait rendahnya jumlah lembaga PAUD dengan akreditasi minimal B serta masih adanya tenaga pendidik PAUD yang belum memenuhi kualifikasi akademik D.IV atau S1.

Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik dan akreditasi lembaga menjadi fokus perbaikan ke depan. “Kami terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan agar lebih berkualitas dan merata,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, capaian layanan dasar juga menunjukkan tren positif. Pelayanan bagi ibu hamil mencapai 98,91 persen, bayi baru lahir 99,74 persen, dan balita 99,94 persen. Bahkan, layanan kesehatan bagi kelompok usia lanjut, penderita hipertensi, serta HIV telah mencapai 100 persen.

Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kesehatan masih menjadi tantangan. Bupati menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya menjaga kualitas pelayanan.

“Keterbatasan tenaga dan fasilitas kesehatan menjadi salah satu kendala dalam menjaga standar layanan. Ke depan, kami akan memperkuat SDM serta infrastruktur kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, pada sektor pekerjaan umum, capaian layanan dasar berhasil mencapai 100 persen, khususnya dalam penyediaan air minum layak dan pengelolaan air limbah domestik. Kendati demikian, laporan tersebut juga menyoroti belum optimalnya ketersediaan basis data yang akurat sebagai salah satu hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

“Keberadaan data yang lengkap dan valid sangat penting agar program yang dijalankan tepat sasaran,” tambah Bupati.

Secara keseluruhan, capaian yang diraih menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di berbagai sektor strategis.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Menkop RI, Ferry Juliantono: Kopdes Merah Putih  untuk Kesejahteraan Indonesia

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com || Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantono, S.E. Ak., M.Si. mengadakan temu wicara dengan Pengurus Ikatan Alumni Sastra dan Ilmu Budaya (Ika Sadaya) Universitas Padjadjaran, di Pawon Pitoe, Jl. Lengkong Besar, Bandung, Minggu, 29/3/2026.

Tampak hadir Ketua Umum Ika Sadaya Unpad Nuning P. Hallet, S.S., M.Hum., Ph.D., Wakil Ketua Umum Ika Sadaya Unpad Desmanjon Purba, S.S., Joe P. Project, Ummy Latifah, S.S., Doni Sutardiana, S.S. dan Penasehat IKA Sadaya Budi Hermansyah, beserta puluhan pengurus lainnya.

Menkop RI secara singkat bercerita tentang perkembangan koperasi sejak era kolonial (1896-1945) tentang Hulp en Spaarbank sebagai cikal bakal koperasi di Indonesia; era kemerdekaan (1945-1998) tentang koperasi sebagai soko guru perekonomian; era reformasi (1998-2025) tentang Indonesia menuju koperasi modern; hingga Program Koperasi Merah Putih (2025) tentang era baru Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP).

Ferry yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Unpad tersebut sempat bercerita tentang peristiwa pada 15 Januari 1998, ketika Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent (LoI) atau nota kesepakatan kedua dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Penandatanganan LoI disaksikan langsung oleh Direktur Pelaksana IMF saat itu, Michel Camdessus yang yang menandai babak baru krisis multidimensional dan menjadi awal mula goncangan hebat yang berujung pada runtuhnya rezim orde baru.

“LoI tersebut memaksa pemerintah agar turut mengecilkan peran negara dan menyerahkan sistem ekonomi Indonesia pada mekanisme pasar. Saat itu badan-badan usaha yang besar semakin mengerdilkan usaha-usaha yang lebih kecil, termasuk koperasi. Koperasi menjadi terpinggirkan (termarginalisasi) karena tidak mampu bersaing dengan korporasi swasta yang lebih besar,” papar Ferry

Ferry menjelaskan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto saat ini membuat terobosan baru terkait keputusan tentang pendirian koperasi desa sekaligus tetap memberikan kewenangan kepada masyarakat dalam mengelola koperasi. Negara ingin mendukung, memfasilitasi, dan turut membina agar Kopdes jangan sampai kehilangan otonominya sebagai organisasi bisnis rakyat yang profesional dan modern.

“Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) menandai babak baru dalam sejarah perkoperasian Indonesia. Program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia,” kata Ferry.

KD/KMP memiliki inovasi sedemikian rupa, antara lain terdiri dari 7 tujuh unit bisnis wajib seperti kios sembako terintegrasi, klinik kesehatan desa, apotek harga murah, unit simpan pinjam, cold storage untuk pangan, sistem logistik desa, dan kantor administrasi.

KD/KMP juga terintegrasi secara digital, seperti aplikasi Kopdes untuk manajemen, dashboard keuangan real-time, e-commerce untuk produk lokal, dan sistem pembayaran digital (QRIS). Selain itu KD/KMP memiliki struktur organisasi modern yaitu kepala desa sebagai ketua pengawas ex-officio, pengurus profesional dengan syarat bebas SLIK, sistem pengawasan berlapis, dan transparansi penuh dalam pengelolaan.

“Dua bulan yang akan datang, kita punya 34 ribu retail yang dikelola secara modern yang ada di desa-desa dan kelurahan. Jumlah itu sama dengan jumlah Alfamart dan Indomaret,” kata Ferry.

Dia mengakui bahwa Alfamart dan Indomaret sempat agak viral ketika dirinya mengatakan bahwa Alfamart Indomaret stop. “Maksud saya stop bukan dalam pengertian berhenti seketika. Tetapi terhadap Alfamart Indomaret yang sudah ada, saya ucapkan terima kasih dan sudah menyediakan lapangan pekerjaan, tapi jangan kemudian mengintervensi ke desa-desa lagi. Karena di desa-desa itu sudah ada koperasi desa melaksanakan fungsi yang hampir sama dengan Alfamart Indomaret, yaitu sama-sama mengelola retail modern,“ papar Ferry.

Ia kemudian menjelaskan bahwa KD/KMP adalah penterjemahan dari pasal 33 UUD 1945. “KD/KMP adalah entitas bisnis yang harus untung. KD/KMP harus memiliki profit agar anggotanya memiliki pendapatan dan meningkat kesejahteraannya. Harapannya dengan perputaran uang yang dikelola oleh Kopdes akan ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa yang secara agregate nanti maka pertumbuhan ekonomi nasional nanti bisa naik,” kata Ferry.

Gen Z, Koperasi, dan Surat Kepada Bung Hatta

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sepakat dengan Pengurus Ika Sadaya Unpad bahwa pamor koperasi, khususnya di kalangan anak muda saat ini harus mendapatkan perhatian serius. Koperasi memiliki kesamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia, yaitu kolektivisme dan budaya gotong-royong serta tolong-menolong. Selain itu, koperasi-koperasi di Indonesia harus terus berusaha beradaptasi dan berkembang.

Ferry berharap bahwa koperasi jangan sebatas program semata tetapi merupakan gerakan bersama. Jadi saya setuju ”Surat untuk Bung Hatta” itu sebagai bagian tak terpisahkan dalam membangun gerakan. Dan saya pernah mengunjungi rumah Bung Hatta tepat pada tanggal 12 Juli 2025. Silakan itu bagus dan kita kolaborasi langsung,” kata Ferry.

Menurut Ferry, yang terpenting sekarang bagaimana kita bisa membuktikan koperasi bisa menjadi alternatif. “Dan khusus buat anak muda milenial dan Gen Z, itu mereka banyak yang tertarik sekarang. Karena ciri dari milenial dan Gen Z, mereka tidak mau terikat dan menyenangi dunia entrepreneurship (kewirausahaan),” papar Ferry.

Sebelumnya, para alumni Sastra Unpad seperti Airiyanto Assa pegiat Koperasi di Bandung Raya bersama Hikmat Gumelar penyair Indonesia menyampaikan prolog kepada Menkop RI bahwa Ika Sadaya Unpad sepakat bahwa gerakan koperasi harus melibatkan banyak pihak dan dapat dilaksanakan dengan melakukan serangkaian kegiatan yang terorganisir dan berkesinambungan. Kegiatan “Surat untuk Bung Hatta” akan melibatkan keluarga di Indonesia dan para ekspert di bidang koperasi, sastra, ekonomi, seni budaya, dan lainnya.

“Surat untuk Bung Hatta diperlombakan untuk anak SMA/SMK se-Indonesia. Diharapkan pihak guru maupun orangtua akan membantu anak-anak itu untuk berbincang tentang koperasi dan Bung Hatta. Alhasil, koperasi pun menjadi objek pembicaraan di dalam keluarga Indonesia,” kata Hikmat.

Lomba ini mengajak masyarakat, khususnya pelajar, untuk mengekspresikan pengetahuan, pemikiran, pendapat, ide, dan perasaan mereka tentang Koperasi dan Bung Hatta lewat sebuah surat.

Katanya lagi, sekitar 25 (dua puluh lima) surat nominasi terbaik akan dibukukan. Dalam buku tersebut akan ada catatan dan buah pikiran para ahli, kementerian koperasi, dan panitia. Selanjutnya buku tersebut akan diluncurkan dan dibagikan secara gratis. Pada saat peluncuran akan dilaksanakan serangkaian bincang-bincang Koperasi dibarengi dengan kegiatan lainnya seperti unjuk kreativitas dan performance lainnya. Pemilihan tempat juga disesuaikan dengan parameter yang tepat, seperti kota-kota yang memiliki sejarah yang kuat terhadap keberadaan koperasi dan sosok Bung Hatta. “Di sana, dalam acara peluncuran buku “Surat Untuk Bung Hatta” akan menampilkan seni budaya setempat,” kata Hikmat.

Mohammad Hatta, atau Bung Hatta, adalah Bapak Koperasi Indonesia yang memandang koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, didasarkan pada semangat gotong royong dan asas kekeluargaan. Baginya, koperasi adalah alat untuk mengangkat kemandirian ekonomi rakyat kecil, melawan kapitalisme, dan mewujudkan demokrasi ekonomi, bukan sekadar badan usaha.

Hal yang menarik lainnya tentang Bung Hatta adalah dia merupakan sosok intelektual proklamator yang memiliki keterikatan kuat dengan sastra dan literasi. Hatta gemar membaca sastra, menulis puisi perjuangan (seperti Beranta Indera, 1921), serta menjadikan buku sebagai kebutuhan pokok dalam hidupnya.

Bung Hatta menerima jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam bidang politik perekonomian di Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tanggal 30 November 1957. Pidato pengukuhannya yang terkenal berjudul “Teori Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi” disampaikan pada hari pengukuhan tersebut. Pidato tersebut menjabarkan pemikiran Bung Hatta mengenai perlunya menyelaraskan teori ekonomi dengan kenyataan sosial dan kebijakan politik yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, yang menitikberatkan pada kesejahteraan bersama (koperasi). ***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Sekda Sukabumi Dampingi Bupati Serahkan LKPD 2025 ke BPK Jabar

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartaim.com || Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman mendampingi Bupati Sukabumi H. Asep Japar dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, Senin (30/3/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat di Bandung, bersama sejumlah kepala daerah lainnya. Penyerahan LKPD diawali dengan penandatanganan berita acara laporan keuangan unaudited sebagai tahapan awal pemeriksaan oleh BPK.

Dalam kesempatan itu, Sekda turut hadir bersama Inspektur serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi.

Sekda Ade Suryaman menyampaikan bahwa penyerahan LKPD merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penguatan pengawasan serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, target untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah agar konsisten menjaga profesionalitas dalam pengelolaan anggaran.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

KDM Buka Liga Sabrengna Piala Gubernur Jabar 2026

Penulis
Staf Redaksi
-
0
Oplus_131072

Wartain.com || Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi membuka Liga Sabrengna Piala Gubernur Jabar 2026 di Lapangan Sepak Bola Arcamanik, Kota Bandung, Senin (30/3/2026).

Liga tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar.

“Ini tujuannya untuk menghibur, kita mencari kebahagiaan bersama,” ungkapnya.

Ke depan, Gubernur berencana merapikan kembali fasilitas olahraga yang ada di Sport Jabar Arcamanik.

Pada hari pembukaan, kesebelasan Disdik Jabar menjalani laga perdana melawan Dinas Kesehatan Jabar.

Disdik Jabar pun harus mengakui keunggulan “tetangga sebelah” dengan skor akhir 3–0.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

PPJNA 98 Kecam Serangan Israel, Anto Kusumayuda: Tidak Ada Toleransi

Penulis
Staf Redaksi
-
0
Oplus_131072

Wartain.com || Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, mengecam keras serangan yang dilakukan Israel hingga menyebabkan gugurnya prajurit TNI, Praka Faizal Rhomadhon tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon.

Menurut Anto, peristiwa tersebut bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip internasional yang melindungi pasukan penjaga perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Pasukan perdamaian memiliki mandat jelas untuk menjaga stabilitas, bukan menjadi sasaran serangan,” ujar Anto dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Ia juga menyoroti sikap tegas Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang secara terbuka mengecam serangan tersebut. Menurutnya, langkah Dasco mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan bangsa sekaligus menolak segala bentuk penjajahan.

“Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam ketika warganya, apalagi prajurit yang membawa misi perdamaian dunia, menjadi korban. Ini adalah sikap tegas yang mencerminkan kedaulatan bangsa dan semangat antipenjajahan,” tegasnya.

Diketahui, Praka Faizal Rhomadhon merupakan bagian dari pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Misi ini bertugas menjaga stabilitas di wilayah perbatasan Lebanon-Israel yang kerap dilanda konflik.

PPJNA 98 mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik yang tegas di forum internasional, termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, guna memastikan adanya investigasi menyeluruh serta pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

Selain itu, Anto juga meminta komunitas internasional tidak tinggal diam terhadap serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian, karena hal itu dapat merusak kepercayaan global terhadap misi kemanusiaan PBB.

“Jika pasukan perdamaian saja tidak aman, maka stabilitas dunia berada dalam ancaman serius,” pungkasnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Melukis Epistemologi Pariwisata Sukabumi; Antara Ritual Liburan dan Kedaulatan Ekonomi

Penulis
Staf Redaksi
-
0
Oplus_131072

Oleh : Aam Abdul Salam/Dewan Pembina Yayasan Majelis Dzikir Merah Putih, Presidium Korp Alumni HMI (KAHMI) Sukabumi

Wartain.com || Paska Idul Fitri 1447 H musim liburan penuh keceriaan dan kebahagiaan telah membawa arus kunjungan wisata dalam skala masif menuju jantung Sukabumi. Secara ekonomi, ini adalah angka-angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan napas baru bagi UMKM. Namun, secara filsafat dan seni, fenomena ini adalah sebuah pementasan kolosal tentang bagaimana sebuah daerah mengelola “hasrat” manusia para wisatawan.

Seni Persiapan: Estetika Ruang dan Pelayanan

Mempersiapkan pariwisata bukan sekadar memperbaiki aspal atau mengecat pagar. Dalam kacamata seni, pariwisata adalah performance art. Wisatawan datang membawa ekspektasi akan keindahan. Ketika infrastruktur siap dan keramahan (hospitality) menyatu, terjadilah harmoni. Kegagalan menyiapkan potensi pariwisata adalah “cacat estetika” yang akan membekas pada memori kolektif pengunjung. Sukabumi harus menjadi kanvas yang rapi bagi para pencari ketenangan, wisatawan yang berlibur ke Sukabumi.

Ekonomi Dialektis: Dari PAD Menuju Kesejahteraan Akar Rumput

Secara materialistik, lonjakan kunjungan adalah momentum emas. Namun, filsafat ekonomi mengingatkan kita pada distribusi keadilan. Naiknya kunjungan wisatawan ke Sukabumi harus seiring dengan meningkatkan PAD selain itu jangan sampai pariwisata hanya menjadi naiknya PAD tanpa menyentuh substansi perekonomian rakyat. UMKM bukan sekadar pelengkap dekorasi, melainkan aktor utama. Menyiapkan potensi berarti memastikan produk lokal—dari kerajinan hingga kuliner—memiliki “panggung” yang setara di tengah arus modernisasi wisata. Ini adalah upaya memutar roda ekonomi yang organik, bukan sekadar statistik di atas kertas.

Dimensi Spiritual: Wisata sebagai Katarsis

Di balik hiruk-pikuk perjalanan, ada dimensi spiritual yang sering terabaikan: pencarian makna. Orang berwisata untuk mencari “titik nol” setelah lelah dengan rutinitas. Sukabumi, dengan kekayaan alamnya, adalah ruang kontemplasi. Jika kita mengelola pariwisata dengan kesadaran spiritual, kita tidak akan merusak alam demi profit jangka pendek. Kita akan menjaga kesucian lingkungan sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta. Pariwisata yang berkelanjutan adalah pariwisata yang menghargai ruh dari tanah itu sendiri.

Pembelajaran ke Depan

Dalam sepekan ini liburan paska Idul Fitri 1447 H menjadi pengingat bahwa kesiapan adalah sebuah keharusan eksistensial. Sukabumi tidak boleh hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Menggerakkan potensi pariwisata adalah kerja integratif: memadukan ketajaman logika ekonomi, kelembutan rasa dalam seni, dan ketulusan niat secara spiritual.

Mari kita jadikan musim libur kali ini sebagai momentum pembuktian bahwa Sukabumi adalah tuan rumah yang tidak hanya mengejar materi, tapi juga merawat nilai dan martabat masyarakatnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

1...186187188...1,874Halaman 187 dari 1,874

Satu

Dua

Tiga

empat

Tetap Terhubung

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Hubungi Kami