Wartain com, Surabaya, || Usul Partai Bulan Bintang menyandingkan Prabowo-Yusril sebagai Capres-Cawapres pada Pemilu 2024, disikapi oleh  Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, beliau mengatakan menghormati usulan Partai Bulan Bintang (PBB) yang menyodorkan nama Yusril Ihza Mahendra, sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

“Tentu saja kami menghormati tokoh-tokoh yang diajukan partai politik tersebut sebagai calon wakil presiden,” kata Muzani, usai menghadiri Konsolidasi Pemenangan PBB Zona II di DBL Arena, Surabaya, Minggu 03/09/2023.

Menurutnya, baik usulan PBB maupun tawaran partai-partai lain dari Kaolisi Indonesia Maju, patut buat diperhitungkan dulu oleh pihaknya.

“Karena tentu saja partai politik yang mendukung Pak Prabowo punya cara pandang tersendiri,” ucapnya.

Namun, keputusan untuk menentukan bakal cawapres, ialah wewenang Prabowo serta pimpinan partai koalisi yang lain.

“Pokoknya 16 Oktober itu hari terakhir pendaftaran. Insya Allah tentu sebelum itu diputuskan. Insya Allah Pak Prabowo akan memutuskan bersama dengan partai koalisi,” kata dia.

Sementara itu, Sekjen PBB Afriansyah Noor mengatakan, pihaknya telah mengusulkan nama Ketua Umum mereka, Yusril Ihza Mahendra, sebagai bakal cawapres Prabowo.

Yusril, kata dia, adalah tokoh yang sangat berpengalaman di pemerintahan.

Dia merupakan penulis naskah pidato presiden sejak era Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yusril pun, sambung Afriansyah, beberapa kali ditunjuk sebagai menteri pada era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri.

“Kami menyodorkan Ketum PBB. Seperti yang sudah kita ketahui, Pak Yusril ini rekam jejaknya mulai zaman orde baru, beliau sebagai penulis naskah pidato Presiden Soeharto, Menteri era Gus Dur, era Bu Mega dan era Pak SBY,” kata Afriansyah.

“InsyaAllah beliau orang yang komit orang yang punya jiwa negarawan, beliau juga pakar hukum, pakar hukum tata negara yang pas untuk bersanding dengan capres kami Pak Prabowo,” pungkasnya.***

Sumber/Foto : CNN Indonesia/ Aditya Pradana Putra

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Wartain.com, Jakarta, || Menyikapi memanasnya situasi bangsa dutahun politik, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta, agar masyarakat tak memilih sosok pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik di Pilpres 2024.

“Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih,” ujar Yaqut dalam keterangan tertulis, Minggu 02/09/2023.

Yaqut juga meminta agar masyarakat lebih jeli dalam menentukan pilihan, terlebih sosok yang pernah memecah belah umat.

“Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden (capres) kita ini, memecah-belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih,” ucapnya.

“Bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diberikan amanah untuk memimpin bangsa besar. Bangsa yang memiliki keragaman, bangsa yang memiliki banyak perbedaan, tetapi itu menjadi kekuatan kita,” sambungnya.

Selain itu, Yaqut juga berpesan agar masyarakat melihat rekam jejak suatu tokoh sebelum menentukan pilihan.

“Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat ini agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden, kita, lihat betul rekam jejaknya,” tuturnya.***

Sumber/Foto : CNN Indonesia /Panji Septo Raharjo

Editor : Aab Abdul Malik

(Bayu/Godam)

Wartain.com, Jakarta || Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Partai Demokrat lebih condong untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto usai menarik dukungan dari Anies Baswedan.

Dilansir dari cnnindonesia, menurutnya, kans Demokrat untuk merapat ke PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres lebih kecil lantaran terganjal hubungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Jadi potensi Demokrat untuk bergabung memang lebih besar ke Pak Prabowo. Meski pun lagi-lagi kita perlu lebih sabar untuk menunggu pergerakan Partai Demokrat ke depan,” katanya.

Kendati demikian, Burhanuddin menekankan ada langkah yang harus dipenuhi Demokrat jika bergabung dengan salah satu dari dua koalisi itu.

Ia mengatakan Demokrat harus mengubah narasi perubahan yang selama ini disuarakan. Menurutnya, Prabowo yang diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PAN maupun Ganjar sama-sama menjadi bagian dari pemerintah Presiden Joko Widodo.

Demokrat selama ini menyuarakan narasi perubahan dengan mengusung Anies Baswedan yang berasal dari luar pemerintahan untuk menjadi calon presiden.

“Misalnya masuk ke dalam salah satu koalisi pendukung pemerintah, Partai Demokrat harus melakukan packaging ulang terhadap narasi perubahan yang selama ini mereka suarakan,” ujarnya.

Burhanuddin berpendapat partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu sebenarnya masih memiliki alternatif lain setelah berpisah dari Partai NasDem dan PKS.

Ia menyebut Partai Demokrat dapat membentuk poros baru bersama PPP dan PKS seperti yang dicita-citakan Sandiaga Uno. Namun, opsi itu cukup sulit terwujud.

Ia melihat PKS masih berat meninggalkan Koalisi Perubahan karena basis massa mereka adalah pendukung Anies Baswedan, sehingga terlalu berisiko jika PKS pindah gerbong dengan mengusung capres baru.

“PKS ini basis massanya sudah terlalu Anies, jadi kalau mereka mengusung capres baru bersama Demokrat tentu akan menimbulkan bumerang dari kalangannya sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Burhanuddin menjelaskan Partai Demokrat juga semakin berisiko jika memutuskan tidak mengusung siapa pun dalam Pilpres 2024. Sebab, menurut UU Pemilu, partai yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon bisa dijatuhi sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya jika tidak mengajukan capres-cawapres.

“Kalau tidak mengusung mereka tidak boleh mengikuti Pemilu 2029. Jadi pilihannya memang memilih antara Ganjar dan Prabowo atau menarik mitra koalisi baru untuk membentuk poros baru,” katanya.

Sumber: cnnindonesia.com

Foto: tirto.id/Andrey Gromico

Editor: Raka A. Firmansyah

(SRM)