Wartain.com || Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) Zona III yang meliputi wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Lembang, 11–15 Februari 2026. Forum ini diikuti oleh 24 kampus Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Zona III.

Rakorwil tersebut menjadi ruang konsolidasi gerakan mahasiswa berbasis gagasan, riset, dan advokasi kebijakan publik dalam menyongsong Indonesia 2045.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, yang hadir dalam forum itu menegaskan pentingnya generasi muda menjaga nilai konstitusi dan etika bernegara.

“Indonesia 2045 hanya dapat dicapai apabila demokrasi dirawat dengan komitmen kebangsaan dan integritas moral. Generasi muda harus menjadi penjaga konstitusi,” ujarnya.

Sementara itu, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung mendorong mahasiswa untuk mempertajam daya kritis dan menjaga independensi intelektual.

“Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian berpikir, kebebasan akademik, dan tradisi kritik yang berbasis argumentasi,” kata Rocky dalam sesi diskusi.

Dalam forum tersebut, peserta menyepakati komitmen untuk mengaktivasi kesadaran kolektif lintas kampus, mengonstruksi narasi bersama menuju Indonesia 2045, serta mengarusutamakan isu-isu strategis daerah ke tingkat nasional.

Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Vicran Patinailaya Namadullah, menegaskan bahwa kampus di daerah harus berani menasionalisasi isu lokal.

“Isu daerah bukan isu pinggiran, melainkan cerminan problem struktural nasional. Kampus harus berani keluar dari isolasi wacana lokal dan menghadirkan data serta rekomendasi kebijakan,” tegasnya.

Ia menyebut sejumlah persoalan strategis yang perlu diangkat, seperti krisis lingkungan dan alih fungsi lahan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, konflik reforma agraria, ketidakadilan distribusi anggaran, hingga lemahnya tata kelola pelayanan publik.

Soroti Normalisasi Maladministrasi
Vicran juga menyoroti praktik maladministrasi birokrasi yang dinilai kerap dinormalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Mahasiswa tidak boleh membiarkan budaya permisif terhadap penyimpangan administratif berkembang. Jika maladministrasi terus dinormalisasi, kepercayaan publik terhadap negara akan terus tergerus,” ujarnya.

Beberapa contoh persoalan yang disoroti dalam forum antara lain perizinan lingkungan dan tata ruang yang minim transparansi, ketimpangan infrastruktur akibat perencanaan anggaran yang tidak berbasis kebutuhan objektif, konflik agraria akibat tumpang tindih administrasi pertanahan, hingga lambannya pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan UMKM.

Sebagai tindak lanjut, Rakorwil BEM PTMA Zona III menyepakati pembentukan pusat kajian advokasi kebijakan berbasis riset kampus, mendorong pengawasan partisipatif terhadap tata kelola pemerintahan daerah, serta menginisiasi forum nasional untuk mengangkat isu-isu daerah ke tingkat kebijakan pusat.

Rakorwil ini menegaskan komitmen mahasiswa PTMA Zona III sebagai kekuatan intelektual-organik yang menjembatani realitas lokal dengan imajinasi nasional.

Menuju Indonesia 2045, mahasiswa tidak hanya menghadirkan kritik, tetapi juga membangun konstruksi gagasan serta mengawal kebijakan publik demi terwujudnya Indonesia yang berkeadilan, transparan, dan berkemajuan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)

Wartain.com || Institut Madani Nusantara (IMN) mengadakan Seminar Moderasi Beragama dan Pendidikan Karakter pada Sabtu, 14 Februari 2026, di Aula Kampus IMN, Kota Sukabumi. Acara ini bertujuan menyeimbangkan pemahaman keragaman beragama dengan tradisi budaya masyarakat untuk menciptakan masyarakat harmonis.

Rektor IMN, Prof. Dr. H. Endin Nasrudin, M.Si, dalam sambutannya mengatakan, “Moderasi beragama bukan hanya sekedar wacana, tapi menjadi jembatan yang menghubungkan tentang keyakinan, kebijakan, perbedaan, persaudaraan, ilmu, dan akhlak.”

“Implementasi moderasi beragama bagi mahasiswa dan dosen merupakan respon terhadap perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, dinamika politik, dan transformasi budaya,” tambah Rektor IMN.

Prof. Endin juga mengatakan, “Moderasi beragama merujuk pada PMA nomor 3 Tahun 2024, menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat.”

Sementara itu Narasumber utama pada kegiatan seminar tersebut, Prof. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si, menyatakan, “Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 288 juta dengan keanekaragaman agama dan budaya yang menjadi potensi moderasi beragama untuk menjadi sebuah negara yang kuat, modern, dan maju.”

“Dengan proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama diharapkan mahasiswa dan dosen memiliki kemampuan individu untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan, dan moderasi beragama bukan berarti menghilangkan identitas agama,” tambah Prof. Bambang.

Diketahui, seminar tersebut dilakukan dengan cara Hybrid, dimana, 400 orang hadir secara offline dan 312 orang secara online, denga total yang hadir sebanyak 712 orang. Rektor IMN juga menyebut, kegiatan tersebut sebagai upaya dan langkah strategis, dalam permohonan penerbitan SK alih status dari Institut menjadi Universitas Madani Nusantara (UMN) segera keluar.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)