Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi kembali melakukan penataan organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan terhadap 20 pejabat di lingkungan Pemkot Sukabumi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelantikan yang dipimpin langsung Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, berlangsung di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, Jalan R. Syamsudin, SH, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua TKPP, sejumlah kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Ayep Zaki menegaskan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan merupakan bagian dari proses penyegaran organisasi yang diperlukan agar pemerintahan dapat bekerja lebih optimal menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Langkah ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyegaran organisasi guna memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman,” ujar Ayep.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program yang dirancang, tetapi juga oleh soliditas aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar mampu bekerja secara profesional, menjunjung integritas, serta memahami posisi kepala daerah sebagai pemimpin konstitusional yang menjalankan amanah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ayep juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kinerja aparatur sipil negara. Ia berharap seluruh jajaran dapat menjaga kekompakan dan membangun sinergi yang dilandasi semangat pengabdian, bukan sekadar formalitas birokrasi.

“Seluruh aparatur diharapkan mampu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan serta mendukung arah kebijakan pembangunan daerah. Saya menginginkan terciptanya kekompakan yang tulus dan profesional, bukan sekadar loyalitas yang bersifat formalitas,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk membangun budaya kerja yang sehat dengan saling mendukung, membantu, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kota Sukabumi.

“Tidak boleh ada sikap saling menyalahkan, iri hati, maupun menjatuhkan satu sama lain,” tegasnya.

Dengan formasi pejabat yang baru, Ayep optimistis berbagai program pembangunan yang telah dirancang pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia berharap Kota Sukabumi mampu terus berkembang dan meningkatkan daya saingnya di tingkat regional maupun nasional.

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami pergantian, di antaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, hingga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Selain itu, sejumlah pejabat administrator dan pejabat fungsional juga turut dilantik untuk mengisi berbagai posisi penting di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Wartain.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi momentum spesial karena menandai keberhasilan Pemprov Jabar meraih opini WTP selama 15 kali secara berturut-turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Rabu (3/6/2026). Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dan harus menjadi pemacu peningkatan kualitas pelayanan publik secara riil, bukan sekadar pemenuhan aspek administratif semata.

“Semoga WTP yang diberikan ini merupakan cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Dan semoga kita tidak hanya puas pada WTP, tetapi juga pada kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat,” kata gubernur yang akrab disapa KDM tersebut.

Dalam sambutannya, KDM menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah mengawal akuntabilitas keuangan daerah, mulai dari legislatif hingga aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD Jabar, BPK RI dan BPK Jabar yang konsisten melakukan evaluasi, kritik, dan saran bagi perbaikan pelayanan di Provinsi Jabar. Juga kepada seluruh pegawai Provinsi Jawa Barat, mulai dari kepala OPD sampai yang menyusun SPJ,” tuturnya.

Meski meraih predikat tertinggi, KDM berharap ke depan BPK RI dapat memperluas cakupan pemeriksaannya secara komprehensif ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan hanya melalui metode sampel.

Terkait catatan BPK mengenai pengelolaan belanja daerah, KDM menjelaskan bahwa dinamika fiskal Jabar sangat dipengaruhi oleh realisasi transfer pusat. Ia mengungkapkan adanya hambatan pada Dana Bagi Hasil (DBH) serta kewajiban terkait dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pemprov Jabar punya kewajiban membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga hutang kita juga menjadi piutang kita dan catatan APBD bisa ditutup dengan baik,” ujarnya.

KDM juga menyoroti pola pencairan dana transfer pusat yang kerap terlambat di akhir tahun anggaran sehingga mengganggu arus kas daerah.

“Kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kami berharap konsisten sampai Desember. Yang terjadi pada 2025, dana tersebut justru dibayarkan menjelang kontraktor harus dibayarkan sehingga mengalami penundaan,” kata KDM menambahkan.

Selain masalah transfer pusat, Pemprov Jabar juga mengantongi catatan evaluasi internal mengenai pengelolaan biaya pendidikan dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masih terkendala administrasi akibat minimnya tenaga pengelola di tingkat sekolah.

Merespons dinamika tersebut, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan dukungannya terhadap komitmen Pemprov Jabar dan DPRD untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Bobby mengingatkan agar setiap anggaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap Rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat,” pungkas Bobby.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Sule)

Wartain.com — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi melalui Bidang Bina Marga menggelar Pre-Construction Meeting (PCM) sebagai langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tahun anggaran 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di UPTD Bengkel dan Peralatan (Benglap) Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Jalan Panggeleseran, Kecamatan Cikembar, Rabu (4/6/2026).

PCM menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pihak pelaksana, konsultan pengawas, serta penyedia jasa konstruksi sebelum pekerjaan fisik dimulai di lapangan.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai hal penting dibahas secara komprehensif, mulai dari teknis pelaksanaan pekerjaan, jadwal kegiatan, kesiapan sumber daya manusia dan peralatan, hingga sistem pengawasan, pelaporan, serta pengendalian mutu konstruksi.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Dudu Wahyudi, S.IP., mengatakan bahwa PCM merupakan tahapan penting guna memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan tepat waktu, tetapi juga dari kualitas hasil yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Melalui PCM ini kami ingin memastikan seluruh pihak memahami tanggung jawab masing-masing dan bekerja berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama,” ungkapnya.

Dudu menjelaskan, pada tahun anggaran 2026 terdapat tujuh paket pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga. Karena itu, seluruh rekanan diharapkan dapat menunjukkan profesionalisme serta komitmen dalam menjaga mutu pekerjaan sejak awal hingga proyek selesai.

Selain sebagai forum koordinasi teknis, PCM juga dimanfaatkan untuk memetakan berbagai potensi kendala yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan proyek, baik yang berkaitan dengan kondisi lapangan maupun faktor sosial di lingkungan sekitar lokasi pekerjaan.

Dengan identifikasi dini tersebut, Dinas PU optimistis berbagai tantangan dapat diantisipasi sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dapat berlangsung lebih lancar, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)