Wartain.com – Puasa Arafah merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam menjelang Hari Raya Idul Adha. Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, atau sehari sebelum Idul Adha, dan memiliki keutamaan besar sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa puasa Arafah diharapkan dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang.

Karena itu, banyak umat Islam memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Puasa Arafah dilaksanakan selama satu hari dan dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang menjalankan ibadah haji.

Sementara bagi jamaah haji yang sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah, puasa tidak dianjurkan agar kondisi fisik tetap kuat menjalankan rangkaian ibadah haji. Selain puasa Arafah, umat Islam juga mengenal puasa Tarwiyah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah.

Meski hukumnya sunnah, puasa Tarwiyah banyak diamalkan sebagai bentuk persiapan spiritual sebelum memasuki Hari Arafah dan Idul Adha. Dengan demikian, tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah sama-sama menjadi waktu pelaksanaan puasa sunnah.

Namun, yang secara khusus disebut puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, sedangkan tanggal 8 Dzulhijjah dikenal sebagai puasa Tarwiyah. Untuk tahun 2026, puasa Tarwiyah diperkirakan jatuh pada Senin, 25 Mei 2026.

Sedangkan puasa Arafah dilaksanakan pada Selasa, 26 Mei 2026, sehari sebelum Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

Selain menjalankan puasa, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak doa, dzikir, sedekah, dan berbagai amal saleh lainnya pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah yang dikenal sebagai hari-hari penuh kemuliaan dan keberkahan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Oleh: Dede Heri/ Sekretaris Jenderal Rumah Literasi Merah Putih

Wartain.com – Penetapan 31 desa/kampung wisata oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pariwisata di kawasan wisata Karang Para, Desa Kebonmanggu, Kecamatan Gunungguruh, pada 13 Mei 2026, patut diapresiasi sebagai langkah awal dalam membangun sektor pariwisata daerah.

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih Kabupaten Sukabumi kembali mendapatkan perpanjangan status UNESCO Global Geopark Ciletuh. Status internasional itu tentu bukan sekadar simbol prestise, melainkan amanah besar untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan potensi alam serta budaya yang dimiliki Sukabumi.

Namun pertanyaannya, sejauh mana keseriusan itu benar-benar diwujudkan di lapangan?

Pengembangan wisata tidak cukup hanya dengan seremoni, peluncuran program, pemasangan baliho, atau kegiatan formal yang menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata terhadap kualitas destinasi wisata itu sendiri. Pariwisata membutuhkan kerja konkret, perawatan berkelanjutan, penataan kawasan, infrastruktur yang memadai, serta keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan.

Realita di lapangan justru menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Saat mengunjungi kawasan wisata Karang Para beberapa waktu lalu, kondisi lokasi terlihat kurang terawat, dipenuhi ilalang, dan minim penataan. Padahal kawasan tersebut memiliki panorama alam yang luar biasa dan berpotensi menjadi salah satu ikon wisata unggulan Kabupaten Sukabumi.

Ironisnya, di tengah semangat pengembangan wisata, aktivitas pertambangan terlihat begitu dekat dengan kawasan wisata. Bukit-bukit yang seharusnya menjadi daya tarik alam perlahan mengalami pengikisan. Pemandangan indah yang mestinya dijaga untuk generasi mendatang justru terancam rusak akibat lemahnya konsistensi dalam penataan ruang.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai arah pembangunan daerah. Apakah pemerintah benar-benar ingin menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan, atau hanya sebatas program administratif untuk memenuhi target kegiatan tahunan?

Jika sektor wisata ingin dijadikan tulang punggung ekonomi daerah, maka pembangunan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada agenda seremonial yang bersifat simbolis, sementara kondisi destinasi wisata di lapangan terbengkalai.

Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi harus mampu membuktikan bahwa program desa wisata bukan sekadar proyek pencitraan. Sebab masyarakat hari ini tidak hanya melihat banyaknya acara yang digelar, tetapi juga melihat hasil nyata dari kebijakan tersebut.

Pengembangan wisata membutuhkan konsep yang matang dan keberanian mengambil sikap tegas terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Jangan sampai pariwisata dan pertambangan berjalan di kawasan yang sama tanpa pengawasan yang jelas. Sebab jika alam rusak, maka identitas wisata Sukabumi perlahan akan hilang.

Selain itu, transparansi penggunaan anggaran juga menjadi hal penting. Publik berhak mengetahui sejauh mana efektivitas anggaran pariwisata yang selama ini digelontorkan pemerintah daerah. Jangan sampai anggaran besar habis untuk kegiatan seremonial, sementara pengelolaan destinasi wisata tetap minim perhatian.

Kabupaten Sukabumi memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dari pegunungan, pantai, geopark, hingga desa-desa dengan potensi budaya yang kuat. Semua itu bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah jika dikelola dengan sungguh-sungguh dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

Momentum status UNESCO Global Geopark Ciletuh seharusnya menjadi titik kebangkitan pariwisata Sukabumi, bukan sekadar slogan yang dibanggakan dalam pidato-pidato resmi. Pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan yang nyata, terukur, dan berdampak langsung terhadap kualitas destinasi wisata serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Karena pada akhirnya, wisata bukan hanya soal promosi dan seremoni. Wisata adalah tentang komitmen menjaga alam, merawat identitas daerah, dan memastikan generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan Sukabumi yang sesungguhnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)

Oleh : Aam Abdul Salam/Aktivis 98, Sekjen PPJNA 98, Penasehat SMSI/PWI Kab.Sukabumi, Presidium MD KAHMI Sukabumi, Sekjen Komite Nasional Kedaulatan Energi

Wartain.com – Minggu pagi, 20 Oktober silam, barangkali menjadi salah satu momen paling sakral di gedung DPR/MPR. Di hadapan podium, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang tidak sekadar normatif, melainkan sebuah maklumat kebangsaan yang menghentak.

Keputusan besar telah diambil: ekspor Sumber Daya Alam (SDA) kini resmi diputuskan satu pintu melalui Badan Pengelola Investasi Danantara. Langkah ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan babak baru untuk menegakkan Pasal 33 UUD 1945 yang selama ini seperti macan kertas.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tata kelola dan ekspor SDA kita selama dekade terakhir berjalan timpang. Bumi, air, dan kekayaan alam yang melimpah ruah di bawahnya justru mengalir deras ke kantong-kantong segelintir oligarki, menyisakan remah-remah bagi kas negara.

Kebijakan satu pintu lewat Danantara adalah pukulan telak yang tegas. Ini adalah momentum mengembalikan kekayaan nusantara untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, persis seperti mandat yang dititipkan oleh para pendiri bangsa.

Filsafat, Budaya, dan Akar Spiritual Kemandirian

Jika dibedah secara mendalam, langkah berani ini bukan sekadar hitung-hitungan angka produk domestik bruto (PDB) atau neraca perdagangan. Ada falsafah hidup yang sangat mendasar di dalamnya. Secara budaya dan spiritual, masyarakat Nusantara sejak dahulu kala memahami alam bukan sebagai komoditas yang bisa diperas habis demi keserakahan pribadi. Alam adalah ibu bumi (Umarati) yang menghidupi, yang harus dikelola dengan rasa syukur dan keadilan sosial.

Ketika negara mengambil alih kendali penuh atas hasil buminya, kita sedang memulihkan martabat dan kemandirian ekonomi yang sejati. Ini adalah laku spiritual sebuah bangsa yang merdeka: berhenti mengemis pada sistem global yang eksploitatif dan mulai berdiri di atas kaki sendiri.

Ketahanan bangsa tidak akan pernah tercapai jika urat nadi perekonomian kita masih disetir oleh kepentingan asing dan segelintir pemburu rente.

Manunggaling Pemimpin dan Rakyat

Ketegasan Presiden Prabowo ini tentu akan menghadapi badai tantangan dari pihak-pihak yang kenyamanannya terganggu. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak bisa berjalan sendirian di atas kertas. Ia membutuhkan perisai terkuat bernama persatuan nasional.

Dalam kosmologi budaya kita, dikenal konsep manunggaling kawula gusti—sebuah kesatuan yang utuh antara pemimpin dan rakyatnya. Ketika pemimpin melangkah demi kemaslahatan publik, rakyat bergerak menjadi penyokong utamanya. Dukungan ini bukan sekadar sorak-sorai, melainkan kesadaran kolektif untuk menjaga kedaulatan domestik dan mengawal transisi besar ini dari segala bentuk sabotase ekonomi.

Pada akhirnya, ikhtiar fisik melalui Danantara ini harus digenapi dengan ketukan pintu langit. Doa bersama untuk kedamaian, keselamatan, dan keberkahan negeri adalah energi spiritual yang akan menjaga momentum ini tetap murni.

Sudah terlalu lama kekayaan kita dinikmati secara sepihak; kini saatnya bumi Indonesia benar-benar berkah dan memakmurkan pemilik sahnya: seluruh rakyat Indonesia.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com – Esensi Hari Raya Idul Adha dinilai memiliki kedekatan filosofis yang sangat erat dengan ruh perjuangan dunia jurnalistik. Momentum ini menjadi alarm pengingat bagi seluruh insan pers untuk kembali meneguhkan idealisme, keikhlasan, dan keberpihakan pada kebenaran di tengah belantara informasi digital.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sukabumi Raya, Eman Sulaeman, menegaskan bahwa ritual penyembelihan hewan kurban harus dimaknai secara mendalam dan kontekstual oleh para pemilik media serta jurnalis saat ini.

Menurutnya, tantangan terbesar media siber hari ini adalah terjebak dalam pusaran arus informasi yang acap kali mengabaikan prinsip dasar verifikasi.

“Kurban itu simbol memotong sifat kebinatangan dan ego. Di dunia pers hari ini, yang paling keras harus kita ‘sembelih’ adalah syahwat mengejar views dan kecepatan yang mengorbankan ketepatan. Kita harus berani menyembelih kepentingan pragmatis demi merawat integritas,” ujar pria yang karib disapa Kang Sule.

Pria yang kini tengah menempuh studi Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) ini melihat, ada korelasi kuat antara tata kelola informasi (administrasi publik) dengan kemaslahatan masyarakat.
Kang Sule menganalogikan hasil kurban dengan produk jurnalistik yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.

“Jika daging kurban didistribusikan untuk memberi gizi fisik dan kebahagiaan bagi warga, maka berita yang diproduksi media harus menjadi ‘gizi informasi’ yang mencerdaskan nalar publik. Menghasilkan berita yang sehat, akurat, dan berimbang itu butuh pengorbanan waktu, tenaga, dan idealisme di lapangan,” urai CEO PT Media Jurnal Sukabumi tersebut.

Lebih lanjut, Kang Sule mengingatkan bahwa tanpa adanya semangat keikhlasan berkorban, ruang redaksi akan sangat rentan disusupi oleh kepentingan sepihak, sensasionalisme, hingga penyebaran hoaks yang merusak tatanan sosial. Independensi media, tegas dia, tidak dibeli dengan kemudahan, melainkan dirawat dengan komitmen.

“Informasi adalah konsumsi publik. Jika kita menyajikan berita yang bias, tidak valid, atau sekadar clickbait yang menyesatkan, sama saja kita memberi ‘racun’ bagi nalar masyarakat. Idul Adha ini adalah momen bagi kita semua, khususnya di lingkungan SMSI Sukabumi Raya, untuk menyajikan jurnalisme yang bersih dan berdampak nyata,” jelasnya.

Kang Sule mengajak seluruh elemen pers di Sukabumi Raya untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai momentum gotong-royong dalam menjaga ruang digital yang kondusif, edukatif, dan bermartabat.

“Selamat Hari Raya Idul Adha. Mari kita kurbankan ego kelompok dan kepentingan pribadi, untuk bersama-sama melahirkan karya jurnalistik yang mencerahkan, mengedukasi, dan ikut serta membangun daerah,” pungkas Kang Sule.***

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Oleh : Dadang Sahroni/Warek I UMN Sukabumi dan Presidium MD KAHMI Sukabumi 

Wartain.com – Idul Adha selalu identik dengan pemotongan hewan kurban. Di balik prosesi itu, ada muatan pendidikan yang jauh lebih dalam daripada sekadar pembagian daging. Kurban sejatinya adalah ruang belajar nilai-nilai kehidupan yang jarang didapat di bangku sekolah.

Nilai pertama adalah pendidikan ketauhidan dan ketaatan. Kisah Nabi Ibrahim AS yang siap menyembelih putranya, Ismail AS, menjadi bukti kepasrahan mutlak kepada Allah SWT. Dari sini anak dan orang dewasa belajar menempatkan perintah Tuhan di atas logika dan ego pribadi.

Kedua, kurban mendidik kepedulian sosial. Daging yang dibagikan ke fakir miskin dan tetangga mengajarkan bahwa rezeki bukan untuk dinikmati sendiri. Melihat proses pembagian sejak kecil menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab terhadap sesama.

Ketiga, ada pendidikan pengorbanan dan keikhlasan. Kata _qurban_ sendiri berasal dari _qaruba_ yang berarti mendekat. Untuk mendekat kepada Allah, manusia diajarkan merelakan harta yang dicintai. Ini melatih karakter melepas sesuatu demi tujuan yang lebih besar.

Keempat, kurban melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Semua ada aturannya: jenis hewan, usia, waktu penyembelihan, hingga cara pembagian. Panitia kurban di masjid pun tanpa sadar belajar manajemen, kerja sama tim, dan transparansi pengelolaan.

Kelima, kurban menjadi pendidikan pengendalian diri. Bagi yang berniat berkurban, ada anjuran menahan diri memotong kuku dan rambut sejak 1 Dzulhijjah. Kebiasaan kecil ini melatih kesabaran dan fokus pada kesempurnaan ibadah.

Keenam, ada pendidikan etika terhadap makhluk hidup. Islam mewajibkan penyembelihan dilakukan dengan alat tajam dan cepat agar hewan tidak tersiksa. Lewat ini, anak belajar bahwa agama mengajarkan kasih sayang, bahkan kepada hewan yang akan disembelih.

Ketujuh, kurban adalah pendidikan sejarah dan identitas. Setiap tahun kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dihidupkan kembali. Nilai keteguhan, pengorbanan, dan keimanan itu terus diwariskan agar tidak terputus pada generasi berikutnya.

Proses kurban juga menjadi ruang pendidikan kebersamaan. Warga bergotong royong mulai dari penyembelihan, pengulitan, pencacahan, hingga distribusi daging. Semangat kolektif ini jarang ditemukan dalam aktivitas sehari-hari yang cenderung individualis.

Lebih jauh, kurban mendidik tentang manajemen harta. Seseorang yang berkurban belajar mengalokasikan penghasilan untuk ibadah sosial, bukan hanya kebutuhan pribadi. Ini membentuk pola pikir bahwa harta punya fungsi sosial, bukan hanya ekonomi.

Karena itu, Idul Adha bisa disebut “sekolah karakter” tahunan. Satu hari pemotongan kurban bisa menanamkan nilai ketaatan, kepedulian, keikhlasan, disiplin, dan empati yang dampaknya terasa jauh setelah daging terakhir dibagikan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Oleh: Muhammad Fadlan Anshori/ Guru Honorer PAI

Wartain.com – Muhammad Fadlan Anshori, Guru Honorer Pendidikan Agama Islam (PAI), menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan PENTAS PAI Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2025/2026 sebagai wadah pembinaan generasi Islami yang berprestasi, berkarakter, dan berakhlakul karimah.

PENTAS PAI bukan sekadar ajang perlombaan tahunan. Kegiatan ini merupakan ruang strategis untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat, membangun kepercayaan diri peserta didik, sekaligus menyiapkan putra-putri terbaik Kota Sukabumi untuk melangkah ke tingkat provinsi.

Namun, sebagai guru PAI yang terlibat dalam pembinaan dari tingkat kecamatan, saya merasa cukup prihatin melihat bentuk apresiasi yang diberikan kepada para juara. Sekali lagi, ini bukan semata-mata persoalan besar atau kecilnya piala. Tetapi ini tentang simbol penghargaan atas perjuangan besar para siswa yang telah berlatih, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi membawa nama baik sekolah serta kecamatan.

Jika alasan yang muncul adalah efisiensi anggaran, tentu hal itu bisa dipahami. Namun yang menjadi pertanyaan dan bahan refleksi bersama adalah ketika di sisi lain kita sering melihat pelaksanaan kegiatan atau perlombaan lain dapat terselenggara dengan sangat megah, dengan dukungan penuh, fasilitas yang memadai, dan bentuk apresiasi yang lebih representatif.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan: mengapa untuk ajang sebesar PENTAS PAI, yang notabene melahirkan wakil Kota Sukabumi untuk tingkat provinsi, justru terkesan minim perhatian ?

Apakah kegiatan ini belum menjadi prioritas ? Ataukah dukungan dari pihak terkait, baik Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Daerah, belum diberikan secara optimal ?

Padahal, investasi terbesar dalam dunia pendidikan bukan hanya pada aspek akademik umum, tetapi juga pada pembinaan nilai-nilai keagamaan dan karakter peserta didik.

PENTAS PAI adalah bagian penting dari upaya membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral.

Saya berharap ini menjadi evaluasi bersama. Ke depan, pelaksanaan PENTAS PAI harus lebih terstruktur, lebih profesional, dan mendapat dorongan penuh dari K3S, Dinas Pendidikan, serta Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Jika kegiatan lain bisa diselenggarakan dengan megah, maka PENTAS PAI pun layak mendapatkan perhatian yang sama, bahkan lebih, karena dari sinilah lahir generasi penerus yang akan membawa nama baik Kota Sukabumi di tingkat provinsi hingga nasional.

Mari naikkan kelas PENTAS PAI. Karena yang dipersiapkan di sini bukan hanya para juara lomba, tetapi calon pemimpin berakhlak untuk masa depan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)