Wartain.com, Kota Semarang || Ada-ada saja, menjelang perhelatan Pemilu 2024, suhu politik  sudah mulai memanas. Salah satunya, seorang kader PDIP dianiaya oleh kader partai yang lain. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Hendrar Prihadi membenarkan, ada anggotanya yang diduga dianiaya oleh Ketua DPC Partai Gerindra Semarang, seperti video yang viral di media sosial.

Hendrar mengatakan pihaknya mengecam aksi kekerasan anak buah Prabowo Subianto itu, apalagi perbuatan tidak beradab itu dilakukan di hadapan keluarga korban.

Hendrar menceritakan kronologi peristiwa pemukulan terhadap kader PDIP itu. Di mana, pada pukul 21.45 WIB Jumat 08/09/2023 malam, kader PDIP Suparjianto yang bertempat tinggal di Kelurahan Bandara, Semarang Utara, dihampiri oleh Ketua DPC Gerindra.

Hendrar mendapati informasi, kalau kader PDIP itu langsung dipukul tanpa menjelaskan duduk perkara sebelumnya.

“Tadi malam, Jumat, jam 21.45 WIB, ada kawan kami warga Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Bandara, Semarang Utara, yang didatangi oleh Ketua DPC Gerindra. Kemudian tanpa babibu, Ketua Gerindra yang juga anggota DPRD Kota Semarang itu memukul kader kami,” kata Hendrar di sela-sela mengikuti kegiatan Sicita di kawasan Senen, Jakarta, Sabtu 09/09/2023 pagi.

Hendrar mengatakan alasannya pemukulan terhadap kader PDIP itu, karena memasang bendera partai di sekitar perkampungan yang ditinggali Ketua Gerindra Semarang tersebut.

Atas adanya peristiwa itu, Hendrar melaporkan peristiwa itu kepada Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Dan perintah dari Pak Sekjen pagi hari ini, pertama kami diminta untuk meredam emosi kawan-kawan supaya di Semarang itu, tidak terjadi sebuah pertikaian yang keras antara partai kami dan Gerindra,” ucap dia.

PDIP mengecam aksi kekerasan anak buah Prabowo Subianto itu, apalagi perbuatan tidak beradab itu dilakukan di hadapan keluarga korban.

Dia juga mengatakan, Sekjen Hasto meminta kepada jajaran PDIP Semarang, untuk melaporkan persoalan tersebut ke ranah hukum.

“Kami akan segera laksanakan setelah acara ini, kami lakukan dua perintah Pak Sekjen itu. Meredam emosi kawan-kawan dan juga melaporkan kasus ini ke kepolisian,” terangnya.

Sementara otu, Sekjen Hasto mengatakan, peristiwa ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan kualitas demokrasi yang beradab, dan demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, dia juga menilai demokrasi tidak boleh mengedepankan suatu emosi, apalagi memaksakan kehendak.

“Dari hal yang sederhana, melempar handphone saja itu tidak diizinkan dalam alam demokrasi yang baik, apalagi melakukan suatu tindak kekerasan, karena itulah kami sangat menyesalkan terhadap suatu-suatu tindakan arogansi, apalagi menggunakan intimidasi menggunakan kekerasan, itu tidak boleh di dalam alam demokrasi kita,” jelas Hasto.

Hasto memerintahkan untuk tidak boleh melakukan suatu hal yang sifatnya justru semakin buruk.

“Kita harus membangun kondusivitas di dalam alam demokrasi kita yang berkebudayaan, sehingga langkah menempuh proses hukum itu merupakan hal yang sangat positif,” ungkap Hasto.***

Sumber/Foto : jpnn.com/Dok.PDIP

Editor : Aab Abdul Malik

(Ruswandi/Raika)

Wartain.com, Tuban || Wakil Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, menargetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi pasangan capres dan cawapres yang pertama kali mendaftar ke KPU.

“Kita akan daftar pertama (ke KPU), karena kita sudah yakin bahwa ini dua anak muda, duanya pemberani, lalu di belakangnya ada orang-orang yang anak-anak muda juga dan atas doa dan bimbingan para sesepuh,” kata Maman di Tuban, Jawa Timur, dikutip dari kumparannewa, Sabtu 09/09/2023.

Maman menjelaskan, tidak ada pihak mana pun yang menduga siapa berpasangan dengan siapa, termasuk dalam hal Anies dengan Cak Imin. Pasangan tersebut telah dideklarasikan di Surabaya, dan disebut siap langsung mendaftar ke KPU.

“Ternyata ada pasangan pertama yang mendeklarasikan namanya Anies-Muhaimin. Nah kalau Anies-Muhaimin sudah di-declare seperti itu, pembukaan KPU pun kita tidak usah nunggu lama,” ungkapnya.

Namun demikian, Maman menegaskan menjadi pendaftar pertama di KPU bukan berarti secara serta merta saat KPU membuka pendaftaran di hari pertama. Hari baik untuk mendaftar, tetap akan dikonsultasikan kepada kiai-kiai.

Biasanya tanya dulu kiai-kiai, hari apa yang bagus ya supaya menang,” tandas dia sembari tersenyum.

Foto: Antara/Moch Asim

Editor: Raka A. Firmansyah

Foto by : campusnesia

Wartain com, Jakarta || Bakal Calon Presiden RI dari PDI-P, Ganjar Pranowo, mengungkapkan gaji guru di Indonesia terbilang sangat memprihatinkan. Banyak pendidik yang penghasilannya di bawah Rp 1 juta per bulan.

Ganjar berujar, guru di Indonesia idealnya digaji di kisaran Rp 30 juta per bulan, sehingga tak kalah dengan penghasilan para manajer di perusahaan-perusahaan besar.

Dengan gaji yang besar pula, maka secara otomatis bisa menarik talenta-talenta cerdas di Tanah Air untuk mengabdikan diri menjadi pahlawan tanpa tanda jasa.

“Dugaan saya orang pintar mau jadi guru (gaji pertama Rp 10 juta). Kalau kemudian sekian tahun bisa Rp 20 juta, bisa (naik lagi) Rp 30 juta. Nggak usah cerita Rp 50 juta, Rp 30 juta (gaji guru yang layak),” ucap Ganjar dikutip dari akun YouTube Rheinald Kasali, Jumat 08/09/2023.

Gaji sebesar Rp 30 juta itu berlaku untuk guru yang sudah beberapa tahun mengajar. Sementara untuk guru yang baru mengajar di tahun-tahun pertama, bayaran yang layak adalah Rp 10 juta per bulan.

Kisaran perhitungan gaji yang layak versinya tersebut, kata dia, bukan asal hitung. Tapi sudah dihitung dengan cermat oleh ahli keuangan dan pakar pendidikan yang dimintai dirinya secara pribadi untuk melakukan perhitungan.

“Saya kemarin minta tolong teman-teman yang ahli pendidikan dan keuangan, saya bayangkan kalau guru kita masuk pertama, masih baru gajinya Rp 10 juta,” kata Ganjar.

Bagaimana merealisasikannya?

Ganjar mengungkapkan, merealisasikan gaji guru di Indonesia di kisaran Rp 30 juta sebulan tanpa membebani keuangan negara bukanlah hal yang mustahil.

Menurutnya, Indonesia saat ini hingga beberapa tahun ke depan tengah dalam kondisi yang sangat diuntungkan oleh bonus demografi.

Apabila pemerintah bisa memanfaat bonus demografi ini, Indonesia bisa melakukan lompatan dalam berbagai hal di bidang ekonomi, sehingga penerimaan negara juga bisa ikut terdongkrak.

“Saya coba hitung dong, hari ini saya minta tolong, kalau anggaran kita keluarkan agar bonus demografi itu betul-bentul kita swicth, ending-nya kita dapat dividen (keuntungan). Saya minta hitung, bisa mulai dari berapa (gaji guru),” tegas Ganjar Pranowo.

Saat ini, Ganjar mengaku masih terus mendiskusikan format bagaimana merealisasikan gaji guru yang layak tersebut bersama dengan pakar pendidikan dan keuangan.

Hal inilah yang nantinya bisa saja ia terapkan apabila memang mendapatkan mandat memimpin negara ini pada Pilpres 2024 mendatang. Perbaikan gaji guru bisa menjadi program pemerintah.

“Makanya saya sampaikan dulu, bahwa saya sekarang lagi minta tolong coba dihitung, berapa, dan kita bisa mulai dari berapa. Guru lho, karena dari mereka bisa ada orang seperti kita,” beber Ganjar.

“Sebenarnya pemerintah kita sudah mulai melakukan standarisasi sertifikasi (guru), dan itu jelas sangat membantu. Maksud saya ketika ada indikator-indikator bisa menaikkan, yang saya bayangkan tuh begini bisa nggak ya gaji guru itu minimal Rp 30 juta, kalau itu dilakukan bertahap kapan dimulai,” tambah dia.

Ia mengaku, upaya perbaikan kesejahteraan guru sudah ia terapkan saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di provinsi yang ia pimpin, gaji guru sudah diupayakan setara dengan minimal upah minimum yang berlaku.

“Saya cek dengan bayaran sekitar Rp 200.000 – Rp 300.000, saya tetapkan saja. Sekarang saya paksa, hitung, seluruh guru minimal UMK,” beber Ganjar.

Ganjar mengaku miris dengan kondisi ekonomi para guru yang dibayar pas-pasan. Banyak para pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya dibayar di bawah Rp 1 juta dalam sebulan.

Bahkan, kata dia, banyak pendidik yang terjerat pinjaman online. Setelah perbaikan kesejahteraan dengan menyamakan gaji guru minimal setara UMK, menurutnya para guru sudah bisa menata keuangan lebih baik.

“Ditanyalah beberapa guru yang sudah sekian tahun yang sudah (digaji) UMK, saya tanya, sekarang sudah bisa punya usaha, menata kredit rumah, ini lompatan tinggi,” ungkap dia.***

Sumber : kompas com

Editor : Aab Abdul Malik

(Rd. Haraqi Siliwangi)

Foto by : Dok. KPU

Wartain.com, Jakarta || Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengusulkan perhitungan suara di Pemilu 2024, dapat dilakukan dengan metode 2 panel. Usulan ini masuk dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Sebagaimana dilansir dilaman KPU, Jumat 08/09/2023, aturan ini tepatnya berada di draf PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, pasal 45 ayat 1, 2 dan 3.

Dituliskan, penghitungan suara dapat dilakukan dengan dua panel A dan B. Panel A mencakup Pilpres dan Pemilu anggota DPD, sementara panel B mencakup Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten kota.

Namun, terdapat kriteria yang diperlukan untuk melaksanakan 2 panel tersebut. Beberapa di antaranya yaitu lokasi TPS yang memadai, sarana dan prasarana, hingga persetujuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan pengawas.

Selain itu, komposisi KPPS di setiap panel berbeda. Panel A terdiri dari ketua KPPS dan 2 anggota KPPS, sedangkan panel B terdiri dari 4 anggota KPPS lain yang tidak bertugas pada panel A.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan, metode panel ini dilakukan agar tidak lagi ada petugas yang kelelahan maupun meninggal dunia saat hari pemungutan suara. Diketahui pada Pemilu serentak 2019 banyak petugas KPPS, PPS hingga PPK yang sakit.

“Metode panel ditujukan agar tidak ada lagi korban kecelakaan kerja (wafat) badan adhoc (KPPS) di hari Pemilu, akibat terlalu lelah dalam bekerja,” ujar Idham kepada wartawan.

“Metode panel diyakini dan berdasarkan hasil simulasi penghitungan suara di Kota Bogor, Kota Palembang, dan Kabupaten Kutai Kertanegara dapat memangkas waktu pelaksanaan penghitungan suara di TPS yang cukup signifikan,” sambungnya.

Ia berharap dengan metode dua panel tersebut petugas dapat menyelesaikan penghitungan suara dengan cepat.

“Dengan metode panel tersebut, KPPS dalam bekerja menyelesaikan proses penghitungan suara di TPS tidak sampai larut malam atau dini hari,” tuturnya.

Berikut isi pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 dalam draf PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, tentang penghitungan suara dua panel:

Pasal 45

(1) Penghitungan Suara dapat dilakukan dengan metode 2 panel, yaitu:

a. panel A mencakup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu anggota DPD; dan
b. panel B mencakup Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Penghitungan Suara dengan metode 2 (dua) panel dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

c. Lokasi TPS cukup memadai untuk dilaksanakan Penghitungan Suara dengan metode 2 panel;
a. Sarana dan Prasarana yang tersedia memadai.
b. disetujui oleh KPPS, Saksi dan Pengawas TPS yang hadir.

(3) Komposisi petugas KPPS pada setiap panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. panel A terdiri dari ketua KPPS dan 2 (dua) anggota KPPS lainnya; dan
b. panel B terdiri dari 4 (empat) anggota KPPS lain yang tidak bertugas pada panel A.***

Sumber : detik com

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)