Wartain.com || Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, melayangkan kritik terhadap arah pembangunan daerah saat forum Musrenbang tingkat kota. Ia menilai persoalan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan.
Menurutnya, tingkat pengangguran di Kota Sukabumi saat ini masih berada di kisaran 8 persen, bahkan melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Pengangguran kita masih tinggi, kemiskinan juga belum menunjukkan kondisi yang baik. Ini jadi sorotan serius, dan harus ditangani bersama,” tegasnya, Sabtu (11/4/2026).
Di sisi lain, Wawan menjelaskan bahwa DPRD telah menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil reses masyarakat yang telah disusun sesuai ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2017. Dokumen tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan rencana pembangunan tahun 2027.
Ia menekankan, forum Musrenbang harus mampu menyatukan kebijakan pemerintah yang bersifat top-down dengan aspirasi masyarakat yang datang dari bawah (bottom-up).
“DPRD akan mengawal ketat arah kebijakan pembangunan agar tepat sasaran,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian DPRD, di antaranya penguatan sektor ekonomi berbasis UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur, kesejahteraan sosial, serta akses layanan pendidikan dan kesehatan.
“Infrastruktur masih jadi persoalan klasik, terutama jalan. Ini harus jadi komitmen bersama, apalagi sejalan dengan arah pembangunan provinsi,” ucapnya.
Wawan juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari megahnya pembangunan fisik, tetapi sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan hanya bangga dengan gedung-gedung tinggi. Pembangunan itu harus masuk ke rumah-rumah kecil masyarakat, harus dirasakan secara merata,” katanya.
Meski demikian, ia mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi yang dinilai berada di atas rata-rata Jawa Barat. Namun, capaian tersebut dianggap belum cukup apabila tidak diiringi dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
Untuk itu, Wawan menekankan pentingnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program pembangunan.
“Kita harus buka lembaran baru. Dinamika itu biasa, tapi ke depan kita harus kompak. Pembangunan tidak akan jalan tanpa sinergi,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
