Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai fase kritis bagi demokrasi Indonesia. Di tengah ekspektasi publik untuk melihat perubahan mendasar, komposisi kabinet hasil reshuffle 16 September 2025 justru menegaskan pola lama: dominasi figur yang terafiliasi dengan jejaring kekuasaan masa lalu, khususnya lingkar dinasti politik yang menguat sejak era Presiden Joko Widodo.
Pergantian menteri yang semestinya menjadi momentum koreksi, malah menghadirkan wajah lama dengan jabatan baru. Beberapa kursi kunci, termasuk bidang pemuda dan olahraga serta jabatan strategis seperti Kepala Staf Kepresidenan, diisi tokoh yang identik dengan kepentingan politik praktis. Fenomena ini mempertegas bahwa reshuffle tidak serta-merta melahirkan pemerintahan yang segar dan independen, melainkan menjaga keseimbangan kekuatan antara kelompok politik dominan.
Dinamika tersebut memunculkan kekhawatiran akan “Nepalisasi”—istilah yang merujuk pada pengalaman Nepal, di mana transisi demokrasi terjebak dalam lingkaran elitisme, patronase, dan ketidakmampuan negara mendengar aspirasi rakyat. Nepal mengalami ketidakstabilan berkepanjangan akibat konsolidasi kekuasaan elit dan kegagalan merespons jeritan masyarakat akar rumput. Situasi itu menjadi peringatan serius bagi Indonesia.
Secara geopolitik, dunia sedang mengalami turbulensi. Di Asia Selatan, ketegangan India–Pakistan terus membara. Di Timur Tengah, konflik Gaza dan dinamika Iran–Israel menimbulkan ketidakpastian energi global. Di Eropa, perang Ukraina–Rusia belum menunjukkan tanda akhir, memicu fluktuasi pangan dan energi. Di Asia Timur, rivalitas Tiongkok–Amerika Serikat mengenai Taiwan menambah ketegangan rantai pasok internasional. Semua ini menuntut kesiapsiagaan nasional dan kepemimpinan yang responsif.
Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar, justru berisiko terjebak pada politik transaksional yang melemahkan daya tanggap pemerintah. Ketika struktur kekuasaan terlalu sibuk menjaga harmoni antar-elit, jeritan rakyat terkait kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan krisis lingkungan dapat terabaikan. Apalagi, kepercayaan publik pada institusi negara seperti Polri, TNI, KPU, Mahkamah Konstitusi, hingga kementerian strategis, tergerus jika dianggap sebagai perpanjangan tangan oligarki.
Presiden Prabowo dihadapkan pada pilihan mendasar: meneruskan kompromi politik yang menumpulkan reformasi, atau mengembalikan arah kebijakan kepada amanat konstitusi dan kedaulatan rakyat. Jalan pertama mungkin menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi berpotensi menyiapkan “bom waktu” ketidakpuasan sosial. Jalan kedua menuntut keberanian mereformasi institusi dan menolak dominasi dinasti politik, sekalipun berisiko menimbulkan gesekan dengan kelompok kepentingan yang selama ini menopang kekuasaan.
Pemerintah juga perlu memperkuat legitimasi melalui kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial: pengendalian harga bahan pokok, perlindungan buruh, investasi pada pendidikan dan kesehatan, serta tata kelola sumber daya alam yang transparan. Kebijakan luar negeri bebas aktif harus dijalankan secara tegas, menjaga jarak yang sehat dengan kekuatan besar dunia tanpa kehilangan kepentingan nasional.
Pelajaran Nepal menunjukkan bahwa demokrasi bisa runtuh bukan hanya karena kudeta militer, tetapi juga akibat kealpaan mendengar suara rakyat. Ketika elit sibuk mempertahankan kekuasaan, ketidakpuasan sosial mudah menyulut protes besar yang mengguncang fondasi negara.
Indonesia masih memiliki modal sosial dan institusional untuk menghindari jebakan itu. Namun, modal ini hanya berarti bila Presiden Prabowo berani memutus siklus ketergantungan pada dinasti politik dan menegakkan kepemimpinan yang visioner, transparan, dan akuntabel.
Masa depan Indonesia ditentukan bukan oleh jumlah reshuffle atau manuver politik di lingkaran kekuasaan, melainkan oleh kemampuan mendengar dan menanggapi jeritan rakyat. Menghindari “Nepalisasi” berarti menegakkan kembali semangat reformasi: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat—bukan untuk segelintir elit yang berganti wajah namun mempertahankan pola lama.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
