Wartain.com || Pemerintah Kota Sukabumi menyalurkan bantuan hibah kepada seluruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Sukabumi, termasuk tujuh lembaga di bawah koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dalam sebuah seremoni yang digelar di Balai Kota, Senin (21/07/2025).
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam sambutannya menegaskan bahwa bantuan hibah ini bukan sekadar dukungan anggaran, melainkan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
“LPM adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis komunitas. Perannya sangat vital sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan,” ujar Ayep.
Ia menyampaikan bahwa pemberian hibah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong penguatan peran LPM, terutama dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi warga ke dalam program-program nyata di lingkungan masing-masing.
Lebih jauh, Ayep mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun mendatang, Pemerintah Kota Sukabumi akan menyesuaikan berbagai kebijakan guna merespons dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.
Salah satu langkah konkritnya adalah pemberian insentif kepada para pelaku sosial di tingkat akar rumput, seperti ketua RT dan RW, guru ngaji, marbot masjid, anggota Linmas, dan ke depan akan diperluas hingga mencakup guru madrasah.
“Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat daya beli masyarakat sekaligus bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam membangun lingkungan. Insentif ini akan terus ditingkatkan baik dari sisi jumlah maupun penerima,” paparnya.
Ayep juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan gerakan wakaf sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis partisipasi dan keadilan sosial.
Dalam waktu dekat, Pemkot juga akan menyalurkan bantuan beras kepada 3.540 penerima manfaat yang datanya telah diverifikasi, bersumber dari CSR mitra strategis.
“Kami pastikan penyaluran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Tidak ada ruang bagi politisasi bantuan sosial. Prinsip kami jelas: bantuan hanya untuk yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Terkait wakaf, Wali Kota menjelaskan bahwa dana wakaf yang telah dikelola pemerintah tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan fisik seperti masjid atau makam, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi umat, seperti santunan anak yatim, program Qordhul Hasan bagi pelaku UMKM, dan kegiatan sosial lainnya.
“Wakaf harus dimaknai sebagai instrumen ekonomi umat. Ini soal kemandirian dan keberdayaan masyarakat, bukan sekadar pembangunan simbolik,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Ayep kembali menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik. Ia meminta seluruh ASN menjauh dari praktik politik praktis dan fokus menjalankan tugas secara profesional.
“Bekerjalah untuk rakyat. Tunjukkan kinerja melalui hasil nyata, bukan janji. Netralitas ASN adalah fondasi kepercayaan publik yang tidak boleh dikompromikan,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
