Menjelang Musda Golkar, Rekam Jejak Calon Ketua Harus Dibuka dan Diuji
Oleh: Dede Heri/Sekjen Rumah Literasi Merah Putih
Wartain.com – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, sejumlah nama dan figur mulai menjadi perhatian. Kontestasi untuk menduduki kursi Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi tentu merupakan bagian dari dinamika organisasi.
Namun, ada satu hal yang menurut saya tidak boleh ditawar:
Siapa pun yang akan maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi harus berani mempertanggungjawabkan rekam jejaknya kepada publik.
Bukan hanya soal berapa banyak dukungan yang dimiliki.
Bukan hanya siapa yang berada di belakangnya.
Bukan hanya seberapa kuat jaringan politiknya.
Tetapi yang paling penting adalah:
Seberapa bersih integritasnya?
Jangan Hanya Uji Dukungan, Uji Juga Integritas
Musda jangan hanya menjadi arena menghitung siapa mendapatkan dukungan terbanyak.
Publik juga harus ikut menghitung rekam jejak setiap figur yang akan memimpin partai.
Apakah selama perjalanan politik dan ketika memegang jabatan publik pernah terlibat praktik korupsi?
Apakah pernah tersangkut perkara korupsi?
Apakah pernah menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok?
Bagaimana integritasnya dalam mengelola amanah publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk kebencian terhadap seseorang.
Ini adalah bentuk kontrol masyarakat.
Sebab ketua partai bukan sekadar ketua organisasi biasa. Partai politik memiliki pengaruh besar terhadap proses pencalonan, pemerintahan, kebijakan publik dan arah pembangunan daerah.
Maka sangat wajar apabila publik menginginkan figur yang memiliki rekam jejak bersih dan dapat dipercaya.
Jangan Sampai Kekuasaan Melahirkan Kekuasaan Baru
Yang harus dihindari adalah politik yang menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir.
Jangan sampai seseorang mengejar kursi ketua partai hanya karena ingin memperbesar pengaruh dan memperluas akses terhadap kekuasaan.
Lebih berbahaya lagi jika kekuasaan politik kemudian beririsan dengan kepentingan ekonomi dan proyek-proyek pemerintahan.
Di sinilah integritas seorang ketua partai menjadi sangat penting.
Partai politik harus menjadi benteng pencegahan korupsi, bukan justru menjadi pintu masuk lahirnya praktik-praktik koruptif.
Karena itu, siapa pun yang ingin menjadi ketua harus siap menjalani ujian moral yang sederhana:
Bersihkah rekam jejaknya?
Kalau memang bersih, tidak ada alasan untuk takut diperiksa.
Kalau memang berintegritas, tidak ada alasan untuk alergi terhadap pertanyaan publik.
Jangan Berlindung di Balik Konflik Internal
Saya kira publik juga tidak perlu terjebak dalam drama siapa melawan siapa.
Pertarungan internal partai adalah urusan organisasi.
Tetapi integritas calon pemimpinnya adalah kepentingan masyarakat.
Jangan sampai perdebatan hanya berkutat pada siapa mendapat dukungan dari elite, siapa menguasai struktur, siapa memiliki kendaraan politik paling kuat, atau siapa paling berpeluang memenangkan Musda.
Pertanyaan yang lebih penting justru:
Siapa yang paling layak dipercaya?
Siapa yang memiliki rekam jejak paling bersih?
Siapa yang mampu menjaga partai dari praktik korupsi dan konflik kepentingan?
Dan:
Siapa yang benar-benar memiliki keberanian menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi?
Korupsi Bukan Sekadar Persoalan Hukum, Tetapi Persoalan Moral
Korupsi tidak boleh dipandang hanya sebagai perkara ketika seseorang sudah menjadi tersangka atau terdakwa.
Secara moral, politik harus dibangun dari budaya antikorupsi sejak awal.
Karena itu, Rumah Literasi Merah Putih mendorong agar setiap figur yang maju dalam kontestasi Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi memiliki komitmen yang jelas terhadap pemberantasan korupsi, transparansi dan konflik kepentingan.
Publik harus berani meminta penjelasan.
Bukan untuk mencari-cari kesalahan.
Tetapi untuk memastikan bahwa orang yang nantinya memiliki pengaruh politik besar memang layak mendapatkan kepercayaan.
Dan tentu, setiap informasi tentang dugaan korupsi harus diverifikasi berdasarkan fakta, dokumen, proses hukum dan sumber yang kredibel.
Jangan jadikan isu korupsi sebagai senjata untuk membunuh karakter lawan politik.
Tetapi jangan pula menutup mata terhadap persoalan integritas hanya karena seseorang memiliki kekuatan politik.
Musda Harus Melahirkan Pemimpin, Bukan Sekadar Pemenang
Inilah yang harus menjadi perhatian seluruh kader Golkar Kabupaten Sukabumi.
Musda jangan hanya melahirkan pemenang. Musda harus melahirkan pemimpin.
Pemenang adalah orang yang berhasil mendapatkan suara.
Tetapi pemimpin adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan tersebut.
Karena itu, figur yang akan maju harus siap diuji dari berbagai sisi:
Kapasitasnya, integritasnya, pengalaman politiknya, rekam jejaknya dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.
Jangan hanya bertanya:
“Siapa yang bisa menang?”
Tetapi bertanyalah:
“Siapa yang pantas menang?”
Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting.
Rumah Literasi Merah Putih: Jangan Tukar Masa Depan Sukabumi dengan Ambisi Politik
Rumah Literasi Merah Putih berharap seluruh kader dan pemangku kepentingan dalam Musda DPD Golkar Kabupaten Sukabumi mengedepankan kepentingan daerah.
Kami berharap tidak ada praktik politik yang menghalalkan segala cara.
Tidak ada politik transaksional yang merusak demokrasi.
Tidak ada manipulasi yang mengorbankan kepentingan organisasi.
Dan yang paling penting:
Jangan sampai figur dengan rekam jejak integritas yang bermasalah justru mendapatkan posisi strategis hanya karena memiliki kekuatan politik dan dukungan tertentu.
Kabupaten Sukabumi terlalu besar untuk dipimpin oleh politik yang hanya berorientasi pada perebutan kursi.
Sukabumi membutuhkan politik yang bersih.
Membutuhkan pemimpin yang berintegritas.
Membutuhkan partai politik yang berani berdiri paling depan melawan korupsi.
Maka menjelang Musda DPD Golkar Kabupaten Sukabumi, pesan Rumah Literasi Merah Putih tegas:
Silakan bertarung merebut kursi ketua. Tetapi sebelum meminta dukungan, buka terlebih dahulu rekam jejak kalian kepada publik.
Jika bersih, tunjukkan.
Jika berintegritas, buktikan.
Jika memiliki komitmen antikorupsi, jangan hanya ucapkan—jadikan prinsip dalam perjalanan politik.
Karena yang dipertaruhkan dalam Musda bukan sekadar kursi Ketua DPD Golkar.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat dan masa depan politik Kabupaten Sukabumi.
Dan publik berhak mendapatkan pemimpin partai yang bersih, berintegritas, transparan dan tidak memiliki beban persoalan korupsi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.***
Editor : Aab Abdul Malik
(DH)
