Wartain.com || Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS Uden Abdunnatsir menyerap sejumlah aspirasi krusial saat melaksanakan Reses I Tahun 2026 di Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini dihadiri tokoh agama, pemuda, dan perwakilan perempuan.
Uden menyebut reses menjadi ruang penting untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput. Ia mengapresiasi keterbukaan warga Gunungguruh yang menyampaikan aspirasi secara lugas dan beragam.
“Alhamdulillah, reses berjalan lancar dan antusiasme warga sangat baik. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat masih berharap besar kepada wakil rakyat untuk memperjuangkan kebutuhan mereka,” ujar dia.
Dalam dialog bersama warga, isu BPJS Kesehatan kembali mengemuka dan menjadi keluhan yang paling sering disampaikan. Menurut Uden, persoalan akses dan keberlanjutan layanan BPJS masih menjadi problem struktural yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, warga juga menyoroti aktivitas pertambangan di wilayah Gunungguruh yang dinilai berdampak terhadap lingkungan. Uden menegaskan bahwa persoalan tambang tidak bisa disikapi secara gegabah dan harus ditelusuri berdasarkan aspek legalitas serta aturan yang berlaku.
“Kalau soal tambang, kita akan telusuri dulu, mulai dari izin, masa berlakunya, hingga dampak lingkungannya. Setelah itu baru bisa diambil tindakan sesuai aturan,” tegasnya.
Tak kalah penting, aspirasi lain datang dari para petani terkait pembangunan infrastruktur pertanian di Desa Cimanggu, Kecamatan Gunungguruh, yang hingga kini belum rampung. Padahal, proyek tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dengan nilai anggaran yang cukup besar.
Uden menilai, keterlambatan pembangunan itu berdampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani. Karena itu, ia mendorong adanya pengawalan dan pengawasan serius dari pihak terkait, agar proyek strategis tersebut tidak mangkrak dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses ini akan dibawa dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD sesuai dengan kewenangan dan jalur yang berlaku.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
