Wartain.com || Kondisi Gedong Seni Aher di Jalan Lingkar Selatan, Kota Sukabumi, kian memudar dari cita-cita awalnya sebagai pusat geliat seni dan budaya. Bangunan yang pernah digadang menjadi ruang ekspresi seniman lokal itu kini mengalami kerusakan di sejumlah bagian dan untuk sementara tidak lagi difungsikan.
Gedung tersebut diresmikan pada 1 April 2018 oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heryawan, bersama Wali Kota Sukabumi. Pembangunannya merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadirkan gedung kesenian di setiap kabupaten/kota. Proyek senilai Rp10 miliar dari bantuan keuangan provinsi itu menjadi simbol komitmen pengembangan sektor kebudayaan daerah.
Namun, belum genap sepuluh tahun berdiri, gedung itu justru terhenti aktivitasnya dan membutuhkan perbaikan menyeluruh.
Menjawab kondisi tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi memasukkan agenda renovasi gedung seni ke dalam daftar prioritas pembangunan tahun 2026. Saat ini, proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) tengah disiapkan sebagai langkah awal sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Kepala Bidang PPED Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, menjelaskan bahwa anggaran yang telah tersedia mencapai Rp2,3 miliar dan difokuskan untuk perbaikan struktur fisik bangunan. Sementara itu, kebutuhan total renovasi diperkirakan sekitar Rp3,5 miliar.
“Anggaran yang siap saat ini Rp2,3 miliar untuk pekerjaan fisik. Kekurangannya sekitar Rp1,2 miliar akan dialokasikan untuk melengkapi sarana pendukung seperti sistem peredam suara dan perangkat audio,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).
Ia menegaskan, proyek tersebut telah tercantum dalam RKPD 2026 dan menjadi bagian dari prioritas kepala daerah, sehingga pelaksanaan fisik ditargetkan dapat dimulai tahun ini.
Selain renovasi gedung seni, pembangunan jembatan penghubung menuju kawasan Cibeureum juga menjadi proyek strategis yang disorot. Dengan nilai anggaran lebih dari Rp12 miliar, jembatan ini dinilai krusial untuk mendukung rencana pemindahan pusat pemerintahan kota.
Menurut Asep, tanpa akses infrastruktur yang memadai, pengembangan pusat pemerintahan baru hanya akan menjadi wacana. Proyek jembatan tersebut bahkan telah tercantum dalam RPJPD Kota Sukabumi 2025–2045 sebagai bagian dari arah pembangunan jangka panjang.
“Pusat pemerintahan tidak akan berjalan tanpa akses. Jembatan menjadi kunci utama. Tanpa itu, rencana hanya akan menjadi konsep,” tegasnya.
Selama ini, keterbatasan akses menjadi kendala pengembangan kawasan Cibeureum. Dengan terbangunnya jembatan, wilayah tersebut diharapkan berkembang sebagai pusat administrasi sekaligus kawasan ekonomi baru. Pemerintah Kota juga masih memiliki cadangan lahan di area tersebut untuk pengembangan bertahap.
Strategi pembangunan, lanjutnya, akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, dengan prioritas awal pada penyediaan infrastruktur dasar.
Di luar dua proyek utama itu, sejumlah agenda lain juga masuk daftar prioritas 2026, di antaranya pembangunan Kantor Kecamatan Gunungpuyuh senilai sekitar Rp5,6 miliar, Gedung Assessment Center BKPSDM, serta landfill sebagai infrastruktur pendukung kawasan baru. Seluruh pembiayaan direncanakan bersumber dari APBD Kota Sukabumi.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
