Wartain.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan implementasi Biodiesel B50 di SPBU Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7/2026). Dengan peresmian tersebut, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan wajib penggunaan Biodiesel B50 secara nasional.
Program ini dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebesar 50 persen dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan B50 merupakan capaian penting bagi Indonesia, baik dari sisi teknologi maupun upaya memperkuat kemandirian energi nasional.
“Dengan peluncuran ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory Biodiesel B50,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
“B50 ini membuktikan bukan sekadar pencapaian teknologi, tapi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat. Menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut implementasi B50 akan mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Selama ini konsumsi solar nasional mencapai sekitar 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun, dengan impor sekitar 3 hingga 4 juta kiloliter.
“Untuk solar, total konsumsi kita di angka 38 sampai 40 juta kiloliter per tahun, awalnya kita masih impor 3 sampai 4 juta kiloliter per tahun, dengan implementasi B50 kita alhamdulillah tidak lagi melakukan impor produk solar,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, program B50 juga akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) diperkirakan meningkat dari Rp20,92 triliun menjadi sekitar Rp23,49 triliun. Selain itu, implementasi B50 diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO2 pada 2026.
Dari sisi penghematan devisa, manfaat yang dihasilkan juga diperkirakan semakin besar. Jika pada 2025 program B40 mampu menghemat devisa sekitar Rp133,3 triliun, maka melalui implementasi B50 pada 2026 nilainya diproyeksikan meningkat hingga sekitar Rp170 triliun.
“Jadi dari B40 ke B50, itu bisa menambah devisa negara hingga Rp170 triliun,” ujarnya.
Untuk mendukung proses transisi, pemerintah memberikan waktu kepada badan usaha penyedia BBM hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel dengan spesifikasi B40. Pelaksanaan program B50 juga akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan oleh Kementerian ESDM.
Pemerintah menegaskan badan usaha BBM yang tidak memenuhi kewajiban pencampuran biodiesel, maupun badan usaha BBN yang tidak menyalurkan biodiesel sesuai target implementasi 50 persen, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelum diterapkan secara nasional, Biodiesel B50 telah melalui serangkaian pengujian pada enam sektor pengguna mesin diesel, yakni otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, transportasi laut, pembangkit listrik, serta kereta api. Hasil sementara menunjukkan B50 aman digunakan dan tetap memenuhi standar kinerja maupun kompatibilitas pada berbagai jenis mesin diesel, meski sejumlah pengujian lanjutan masih terus dilakukan.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
