Oleh : Salman Rizkatillah Abdussalam (Pemuda Pelopor Bidang Advokasi Dan Sosial Kab.Garut)
Wartain.com – Sistem desil dalam pemetaan kesejahteraan masyarakat dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius. Di tengah semakin kuatnya penggunaan data sosial-ekonomi sebagai dasar penentuan sasaran berbagai program pemerintah, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana sistem tersebut mampu menangkap realitas kehidupan masyarakat yang terus berubah.
Aktivis sosial Salman Rizkatillah Abdussalam, menilai desil pada dasarnya merupakan instrumen penting bagi negara. Namun, menurutnya, persoalan muncul ketika klasifikasi statistik tersebut terlalu menentukan akses masyarakat terhadap program dan intervensi pemerintah.
“Negara tentu membutuhkan data. Tetapi jangan sampai angka kemudian mengalahkan realitas kehidupan rakyat. Desil seharusnya menjadi alat untuk membaca kondisi masyarakat, bukan menjadi pagar administratif yang membatasi kesempatan rakyat untuk mendapatkan intervensi negara,” ujar Salman, Jumat 04/09/2026.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu dapat digambarkan hanya melalui posisi seseorang dalam kelompok desil. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dengan cepat akibat kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, biaya pendidikan, kesehatan, maupun perubahan kondisi usaha.
Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri menjelaskan bahwa desil merupakan peringkat relatif kesejahteraan, bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran tunggal pendapatan atau kekayaan seseorang. Dalam konteks Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), data tersebut digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan pemerintah.
Karena itu, Salman menilai diskusi publik seharusnya tidak diarahkan pada pertanyaan apakah desil perlu digunakan atau tidak, melainkan bagaimana negara menggunakan desil untuk mempercepat mobilitas sosial masyarakat.
“Pertanyaannya jangan berhenti pada ‘masyarakat ini desil berapa’. Kita harus bertanya, mengapa mereka berada di posisi tersebut dan apa intervensi yang diperlukan agar mereka bisa naik kelas,” katanya.
Jangan Hanya Mengelola Kemiskinan
Salman mengingatkan adanya perbedaan antara mengukur kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan.
Menurut dia, data yang baik memang dibutuhkan untuk memastikan bantuan dan program pemerintah tepat sasaran. Namun, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuan pemerintah mengidentifikasi masyarakat miskin atau rentan.
“Kalau kita hanya semakin pintar mengklasifikasikan kemiskinan, tetapi masyarakat yang sama tetap berada dalam kerentanan selama bertahun-tahun, maka kita perlu mengevaluasi efektivitas intervensinya,” ujarnya.
Ia menilai sistem desil idealnya tidak hanya digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, tetapi juga menjadi dasar untuk merancang jalan keluar dari kerentanan.
Intervensi tersebut, kata Salman, dapat berupa peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, perlindungan sosial, peningkatan kualitas kesehatan, hingga penguatan kapasitas masyarakat.
“Desil harus menjadi titik awal intervensi, bukan titik akhir penilaian,” tegasnya.
Negara Harus Mencegah Rakyat Jatuh
Lebih jauh, Salman menyoroti pentingnya pendekatan pencegahan.
Menurutnya, negara tidak boleh hanya hadir ketika seseorang sudah memenuhi kriteria kemiskinan tertentu. Pemerintah justru harus mampu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin dan memberikan intervensi sebelum kondisi mereka semakin memburuk.
“Jangan sampai rakyat harus menunggu menjadi cukup miskin untuk mendapatkan perhatian negara. Keluarga yang rentan harus dicegah agar tidak jatuh. Anak yang berpotensi putus sekolah harus diselamatkan sebelum benar-benar putus sekolah. Pelaku usaha kecil yang mulai terpuruk harus diperkuat sebelum usahanya benar-benar mati,” katanya.
Ia berpandangan, pendekatan semacam itu akan membuat data sosial-ekonomi tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi menjadi alat untuk mempercepat mobilitas sosial.
Rakyat Bukan Sekadar Angka
Salman menegaskan dirinya tidak mempersoalkan kebutuhan negara terhadap data. Justru menurutnya, negara modern membutuhkan data yang akurat, dinamis, dan terus diperbarui.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap angka pada akhirnya merepresentasikan kehidupan manusia. “Di balik satu angka desil ada keluarga. Di balik keluarga ada anak-anak, ada pendidikan, ada pekerjaan, ada harapan dan masa depan. Karena itu, jangan sampai manusia kehilangan kesempatan hanya karena kehidupannya tidak sepenuhnya terbaca oleh angka,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar keberhasilan sistem kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah masyarakat yang masuk kategori penerima program. Lebih dari itu, pemerintah perlu mengukur berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kerentanan dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan.
“Desil boleh menjadi angka, tetapi rakyat bukan angka. Data harus membantu negara menemukan rakyat yang membutuhkan pertolongan, sekaligus memastikan mereka memiliki jalan untuk keluar dari kerentanan,” pungkas Salman.
Menurutnya, arah kebijakan sosial ke depan harus bergeser dari sekadar mendata kemiskinan menuju mengentaskan kemiskinan; dari mengklasifikasikan rakyat menuju membuka kesempatan; dan dari menentukan siapa yang dibantu menuju memastikan sebanyak mungkin rakyat mampu berdiri secara mandiri.
“Ukuran keberhasilan negara bukan seberapa rapi rakyat dikategorikan, tetapi seberapa banyak rakyat yang berhasil naik kelas dan hidup lebih bermartabat,” tutup Salman.***
Editor : Aab Abdul Malik
(SAL/Biro Garut)
