Wartain.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memantik wacana perampingan birokrasi. Sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jabar direncanakan untuk dimerger dalam upaya efisiensi anggaran.
Menurut KDM, kebijakan ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.
“Ya efesiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” tegas KDM di sela Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat (11/9/2026).
Ia menilai banyaknya OPD selama ini membuat beban belanja rutin membengkak. Mulai dari operasional, perjalanan dinas, hingga ATK.
Dengan digabung, KDM optimis anggaran bisa dialihkan untuk program yang berdampak langsung.
“Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” ujarnya.
Adapun skema merger yang diusulkan: Bappeda dan BP2D, DLH dan Tata Ruang, Koperasi dan Perindag, DP3AKB dan Disdukcapil, SDA fan Bina Marga, serta Pariwisata dan Pemuda Olahraga.
Implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada APBD tahun anggaran mendatang. “Ya, nanti nantikan berarti berlakunya anggaran tahun depan,” pungkas KDM.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
