Wartain.com || Momentum Hari Kartini dan ambang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun ini menjadi saksi sejarah baru bagi kaum marjinal di Indonesia. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi titik balik yang memicu apresiasi luas dari berbagai lapisan masyarakat. Langkah politik ini bukan sekadar pemenuhan janji legislasi, melainkan sebuah pernyataan sikap yang tegas tentang ke mana arah keberpihakan negara saat ini.

Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98-PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menegaskan bahwa progres signifikan RUU PPRT ini merupakan bukti nyata keberpihakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Presiden Prabowo Subianto terhadap nasib “wong cilik”. Selama belasan tahun, para pekerja rumah tangga—yang mayoritas adalah perempuan—berada dalam ruang gelap tanpa payung hukum yang memadai. Dengan dorongan kuat dari kepemimpinan DPR dan restu eksekutif, kegelapan itu kini mulai sirna.

Senada dengan hal tersebut, Sekjen PPJNA 98, Aam Abdul Salam, melihat kebijakan ini sebagai manifestasi konkret dari visi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengesahan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya pandai beretorika, tetapi terus bekerja membuktikan komitmennya melalui kebijakan yang pro-rakyat kecil. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, perhatian terhadap aspek perlindungan buruh domestik menunjukkan bahwa keadilan sosial sedang diupayakan untuk menyentuh dapur-dapur rakyat, bukan hanya gedung-gedung bertingkat.

Pengesahan ini dengan semangat Kartini memberikan makna mendalam tentang emansipasi yang hakiki. Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk berdaya, dan RUU PPRT memberikan martabat serta perlindungan bagi jutaan perempuan yang menggantungkan hidupnya sebagai pahlawan domestik.

Sementara itu, menyongsong May Day, kebijakan ini menjadi kado bagi kelas pekerja yang selama ini sering terlupakan dalam struktur ketenagakerjaan formal.

Kita patut mengapresiasi keberanian politik para pemimpin yang berani mengambil langkah tidak populer demi kepentingan kemanusiaan. Kini, tantangan selanjutnya terletak pada implementasi di lapangan. Publik berharap agar semangat keberpihakan ini terus terjaga, memastikan bahwa setiap pekerja rumah tangga di pelosok negeri benar-benar merasakan kehadiran negara dalam setiap peluh keringat mereka.

Pengesahan RUU PPRT adalah kemenangan kecil bagi wong cilik, namun menjadi langkah besar bagi kemajuan peradaban hukum bangsa Indonesia.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan

Wartain.com || Pertanyaan tentang siapa yang benar dalam Islam sering kali muncul ketika wilayah kecintaan, loyalitas, dan otoritas keagamaan bersentuhan dengan klaim kebenaran yang eksklusif. Ketika seseorang berwilayah kepada Ahlul Bait—keluarga Nabi yang dimuliakan—lalu dituduh kafir oleh pihak lain, maka persoalan yang muncul bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi telah masuk ke wilayah yang lebih dalam: bagaimana manusia memahami agama, otoritas, dan Tuhan itu sendiri.

Dalam perspektif historis, kecintaan kepada Ahlul Bait bukanlah hal asing dalam Islam. Ia justru memiliki akar yang kuat dalam tradisi awal umat. Namun, sejarah juga mencatat bahwa setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, dinamika politik, kekuasaan, dan konflik internal umat melahirkan fragmentasi. Dari sinilah muncul berbagai kelompok dengan penekanan berbeda terhadap otoritas: ada yang menekankan legitimasi politik, ada yang menekankan sanad keilmuan, dan ada yang menekankan garis spiritual. Dalam proses ini, makna “berwilayah” pun mengalami pergeseran—dari cinta dan penghormatan, menjadi simbol identitas kelompok.

Masalah mulai mengeras ketika identitas tersebut berubah menjadi alat penghakiman. Takfir—mengkafirkan pihak lain—sering kali bukan lahir dari kedalaman ilmu, tetapi dari ketakutan kehilangan kebenaran versi sendiri. Secara filosofis, ini menunjukkan adanya kecenderungan manusia untuk mengobjektifikasi kebenaran: menjadikannya sesuatu yang dimiliki, bukan sesuatu yang disaksikan. Padahal kebenaran ilahi tidak pernah sepenuhnya bisa dimonopoli oleh satu kelompok manusia.

Dalam cahaya tauhid Ma’rifatullah, persoalan ini bergeser dari “siapa yang benar secara kelompok” menjadi “siapa yang benar-benar mengenal Allah”. Ma’rifatullah tidak bertumpu pada label, afiliasi, atau klaim verbal, melainkan pada penyaksian batin yang melahirkan adab, kerendahan hati, dan kejujuran eksistensial. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak mudah mengkafirkan, karena ia sadar bahwa hidayah adalah wilayah Allah, bukan otoritas manusia.

Berwilayah kepada Ahlul Bait, dalam makna terdalamnya, bukan sekadar loyalitas genealogis, tetapi keterikatan pada cahaya kenabian yang mereka warisi—ilmu, akhlak, dan kedekatan spiritual kepada Allah. Jika wilayah ini melahirkan cinta kepada kebenaran, keadilan, dan penyucian diri, maka ia sejalan dengan ruh Islam itu sendiri. Namun jika ia berubah menjadi fanatisme kelompok yang menutup diri dari kebenaran lain, maka ia kehilangan substansinya.

Di sisi lain, mengkafirkan orang yang mencintai Ahlul Bait juga menunjukkan reduksi dalam memahami Islam. Islam bukan hanya kumpulan doktrin yang harus diseragamkan, tetapi jalan menuju Allah yang melibatkan dimensi lahir dan batin. Ketika dimensi batin diabaikan, maka agama mudah berubah menjadi identitas kaku yang defensif.

Telisik inteligensia membawa kita pada kesadaran bahwa konflik semacam ini sering kali tidak murni teologis. Ia juga dipengaruhi oleh sejarah kekuasaan, narasi politik, dan konstruksi sosial yang diwariskan turun-temurun. Apa yang hari ini dianggap “kebenaran mutlak” oleh satu kelompok, bisa jadi merupakan hasil dari proses panjang yang tidak sepenuhnya disadari oleh para pengikutnya.

Maka pertanyaan “Islam mana yang benar” tidak bisa dijawab hanya dengan menunjuk kelompok tertentu. Dalam horizon Ma’rifatullah, kebenaran diukur dari sejauh mana seseorang tersambung kepada Allah dan memancarkan sifat-sifat-Nya dalam kehidupan. Islam yang benar bukan sekadar yang paling keras mengklaim, tetapi yang paling jernih menghadirkan tauhid dalam diri—yang melahirkan kasih, keadilan, dan kebijaksanaan.

Dengan demikian, ketika seseorang berwilayah kepada Ahlul Bait lalu dituduh kafir, kita tidak cukup hanya menilai klaim tersebut benar atau salah secara hitam-putih. Kita perlu melihat kedalaman pemahaman di baliknya. Apakah ia lahir dari cahaya ilmu dan ma’rifat, atau dari bayang-bayang ketakutan dan fanatisme.

Pada akhirnya, Ma’rifatullah mengajarkan bahwa jalan menuju Allah tidak bisa direduksi menjadi sekat-sekat sempit. Ia adalah perjalanan penyucian diri yang menembus identitas lahir. Dalam perjalanan itu, Ahlul Bait bisa menjadi cahaya penuntun, para ulama bisa menjadi penjaga ilmu, dan umat bisa menjadi ladang amal. Tetapi semua itu hanya bermakna jika hati tetap terarah kepada Allah—bukan kepada klaim kebenaran yang membatasi-Nya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)