Wartain.com || Momentum Hari Kartini dan ambang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun ini menjadi saksi sejarah baru bagi kaum marjinal di Indonesia. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi titik balik yang memicu apresiasi luas dari berbagai lapisan masyarakat. Langkah politik ini bukan sekadar pemenuhan janji legislasi, melainkan sebuah pernyataan sikap yang tegas tentang ke mana arah keberpihakan negara saat ini.

Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98-PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menegaskan bahwa progres signifikan RUU PPRT ini merupakan bukti nyata keberpihakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Presiden Prabowo Subianto terhadap nasib “wong cilik”. Selama belasan tahun, para pekerja rumah tangga—yang mayoritas adalah perempuan—berada dalam ruang gelap tanpa payung hukum yang memadai. Dengan dorongan kuat dari kepemimpinan DPR dan restu eksekutif, kegelapan itu kini mulai sirna.

Senada dengan hal tersebut, Sekjen PPJNA 98, Aam Abdul Salam, melihat kebijakan ini sebagai manifestasi konkret dari visi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengesahan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya pandai beretorika, tetapi terus bekerja membuktikan komitmennya melalui kebijakan yang pro-rakyat kecil. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, perhatian terhadap aspek perlindungan buruh domestik menunjukkan bahwa keadilan sosial sedang diupayakan untuk menyentuh dapur-dapur rakyat, bukan hanya gedung-gedung bertingkat.

Pengesahan ini dengan semangat Kartini memberikan makna mendalam tentang emansipasi yang hakiki. Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk berdaya, dan RUU PPRT memberikan martabat serta perlindungan bagi jutaan perempuan yang menggantungkan hidupnya sebagai pahlawan domestik.

Sementara itu, menyongsong May Day, kebijakan ini menjadi kado bagi kelas pekerja yang selama ini sering terlupakan dalam struktur ketenagakerjaan formal.

Kita patut mengapresiasi keberanian politik para pemimpin yang berani mengambil langkah tidak populer demi kepentingan kemanusiaan. Kini, tantangan selanjutnya terletak pada implementasi di lapangan. Publik berharap agar semangat keberpihakan ini terus terjaga, memastikan bahwa setiap pekerja rumah tangga di pelosok negeri benar-benar merasakan kehadiran negara dalam setiap peluh keringat mereka.

Pengesahan RUU PPRT adalah kemenangan kecil bagi wong cilik, namun menjadi langkah besar bagi kemajuan peradaban hukum bangsa Indonesia.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan

Wartain.com || Pertanyaan tentang siapa yang benar dalam Islam sering kali muncul ketika wilayah kecintaan, loyalitas, dan otoritas keagamaan bersentuhan dengan klaim kebenaran yang eksklusif. Ketika seseorang berwilayah kepada Ahlul Bait—keluarga Nabi yang dimuliakan—lalu dituduh kafir oleh pihak lain, maka persoalan yang muncul bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi telah masuk ke wilayah yang lebih dalam: bagaimana manusia memahami agama, otoritas, dan Tuhan itu sendiri.

Dalam perspektif historis, kecintaan kepada Ahlul Bait bukanlah hal asing dalam Islam. Ia justru memiliki akar yang kuat dalam tradisi awal umat. Namun, sejarah juga mencatat bahwa setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, dinamika politik, kekuasaan, dan konflik internal umat melahirkan fragmentasi. Dari sinilah muncul berbagai kelompok dengan penekanan berbeda terhadap otoritas: ada yang menekankan legitimasi politik, ada yang menekankan sanad keilmuan, dan ada yang menekankan garis spiritual. Dalam proses ini, makna “berwilayah” pun mengalami pergeseran—dari cinta dan penghormatan, menjadi simbol identitas kelompok.

Masalah mulai mengeras ketika identitas tersebut berubah menjadi alat penghakiman. Takfir—mengkafirkan pihak lain—sering kali bukan lahir dari kedalaman ilmu, tetapi dari ketakutan kehilangan kebenaran versi sendiri. Secara filosofis, ini menunjukkan adanya kecenderungan manusia untuk mengobjektifikasi kebenaran: menjadikannya sesuatu yang dimiliki, bukan sesuatu yang disaksikan. Padahal kebenaran ilahi tidak pernah sepenuhnya bisa dimonopoli oleh satu kelompok manusia.

Dalam cahaya tauhid Ma’rifatullah, persoalan ini bergeser dari “siapa yang benar secara kelompok” menjadi “siapa yang benar-benar mengenal Allah”. Ma’rifatullah tidak bertumpu pada label, afiliasi, atau klaim verbal, melainkan pada penyaksian batin yang melahirkan adab, kerendahan hati, dan kejujuran eksistensial. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak mudah mengkafirkan, karena ia sadar bahwa hidayah adalah wilayah Allah, bukan otoritas manusia.

Berwilayah kepada Ahlul Bait, dalam makna terdalamnya, bukan sekadar loyalitas genealogis, tetapi keterikatan pada cahaya kenabian yang mereka warisi—ilmu, akhlak, dan kedekatan spiritual kepada Allah. Jika wilayah ini melahirkan cinta kepada kebenaran, keadilan, dan penyucian diri, maka ia sejalan dengan ruh Islam itu sendiri. Namun jika ia berubah menjadi fanatisme kelompok yang menutup diri dari kebenaran lain, maka ia kehilangan substansinya.

Di sisi lain, mengkafirkan orang yang mencintai Ahlul Bait juga menunjukkan reduksi dalam memahami Islam. Islam bukan hanya kumpulan doktrin yang harus diseragamkan, tetapi jalan menuju Allah yang melibatkan dimensi lahir dan batin. Ketika dimensi batin diabaikan, maka agama mudah berubah menjadi identitas kaku yang defensif.

Telisik inteligensia membawa kita pada kesadaran bahwa konflik semacam ini sering kali tidak murni teologis. Ia juga dipengaruhi oleh sejarah kekuasaan, narasi politik, dan konstruksi sosial yang diwariskan turun-temurun. Apa yang hari ini dianggap “kebenaran mutlak” oleh satu kelompok, bisa jadi merupakan hasil dari proses panjang yang tidak sepenuhnya disadari oleh para pengikutnya.

Maka pertanyaan “Islam mana yang benar” tidak bisa dijawab hanya dengan menunjuk kelompok tertentu. Dalam horizon Ma’rifatullah, kebenaran diukur dari sejauh mana seseorang tersambung kepada Allah dan memancarkan sifat-sifat-Nya dalam kehidupan. Islam yang benar bukan sekadar yang paling keras mengklaim, tetapi yang paling jernih menghadirkan tauhid dalam diri—yang melahirkan kasih, keadilan, dan kebijaksanaan.

Dengan demikian, ketika seseorang berwilayah kepada Ahlul Bait lalu dituduh kafir, kita tidak cukup hanya menilai klaim tersebut benar atau salah secara hitam-putih. Kita perlu melihat kedalaman pemahaman di baliknya. Apakah ia lahir dari cahaya ilmu dan ma’rifat, atau dari bayang-bayang ketakutan dan fanatisme.

Pada akhirnya, Ma’rifatullah mengajarkan bahwa jalan menuju Allah tidak bisa direduksi menjadi sekat-sekat sempit. Ia adalah perjalanan penyucian diri yang menembus identitas lahir. Dalam perjalanan itu, Ahlul Bait bisa menjadi cahaya penuntun, para ulama bisa menjadi penjaga ilmu, dan umat bisa menjadi ladang amal. Tetapi semua itu hanya bermakna jika hati tetap terarah kepada Allah—bukan kepada klaim kebenaran yang membatasi-Nya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com || Kecerdasan anak kerap dikaitkan dengan faktor keturunan dari orang tua. Dari situ muncul perdebatan klasik: gen ayah atau ibu yang sebenarnya lebih berpengaruh dalam membentuk kemampuan kognitif anak.

Sebuah riset yang dipublikasikan di jurnal Psychology Spot mengungkap bahwa ibu memiliki kontribusi lebih besar dalam menurunkan gen kecerdasan. Temuan ini memberi gambaran berbasis sains tentang bagaimana warisan genetik dari orang tua bekerja pada otak anak.

Penelitian tersebut melibatkan 12.686 partisipan remaja dengan rentang usia 14 sampai 22 tahun. Tim peneliti menghimpun beragam data, mulai dari latar belakang etnis, pendidikan, hingga kondisi sosial ekonomi para remaja dan ibu mereka untuk dianalisis.

Para ilmuwan menjelaskan bahwa perempuan lebih cenderung meneruskan gen terkait kecerdasan karena gen tersebut berada pada kromosom X. Perempuan diketahui memiliki sepasang kromosom X, sementara laki-laki hanya satu. Kondisi ini membuat peluang perempuan menurunkan gen kecerdasan menjadi dua kali lipat dibanding laki-laki.

Di sisi lain, gen dari ayah disebut lebih banyak berperan dalam mewariskan karakteristik lain seperti intuisi dan aspek emosional. Sifat-sifat ini tetap penting karena turut mendukung berkembangnya potensi kecerdasan anak. “Apabila gen serupa justru diwariskan dari ayah, maka gen itu akan dalam kondisi tidak aktif,” tulis laporan dalam Psychology Spot.

Artinya, baik ibu maupun ayah sama-sama memberi kontribusi genetik terhadap kecerdasan anak. Namun, secara probabilitas, gen dari ibu memiliki kemungkinan lebih besar untuk terekspresi dan berperan aktif.

Kendati demikian, faktor keturunan bukanlah satu-satunya penentu. Perkembangan kecerdasan anak juga sangat ditentukan oleh stimulasi lingkungan, kualitas pendidikan, nutrisi, serta keterlibatan pengasuhan dari ayah dan ibu.***

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Oleh: Radhar Tribaskoro/ Pendiri Forum Aktivis Bandung, Anggota Komite Eksekutif KAMI, Presidium KAPPAK dan
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air

Wartain.com || Ada sesuatu yang rusak dalam cara kita berbangsa ketika Jusuf Kalla—tokoh yang justru dikenang karena membantu mendamaikan Poso, Maluku, dan Aceh—kini dilaporkan atas tuduhan penodaan agama gara-gara potongan ceramah yang dicabut dari konteksnya. Polemik itu muncul setelah cuplikan ceramah JK di Masjid UGM diperdebatkan di ruang publik, lalu berkembang menjadi laporan pidana dari GAMKI dan sejumlah organisasi Kristen. JK kemudian menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak sedang membahas dogma agama, melainkan menjelaskan konteks konflik Poso dan Ambon dalam ceramah bertema perdamaian. Ia menegaskan bahwa istilah “syahid” dipakai karena audiens di masjid lebih mudah memahami istilah itu dibanding “martir”.

Masalahnya, di negeri yang semakin dikuasai logika potongan video, konteks sering kalah oleh kemarahan. Orang tidak lagi mau mendengar satu ceramah utuh; mereka hanya membutuhkan satu fragmen yang cukup pendek untuk dipakai memukul. Inilah gejala zaman yang berbahaya: bukan zaman ketika orang paling benar yang menang, melainkan zaman ketika orang paling cepat tersinggung memperoleh panggung. Dalam suasana seperti itu, jasa perdamaian dapat dibatalkan oleh satu klip, rekam jejak kemanusiaan dapat dilucuti oleh satu tuduhan, dan agama—yang seharusnya menjadi sumber kejernihan batin—diubah menjadi alat pelaporan politik.

Padahal jika ada satu nama yang seharusnya dibaca dengan kehati-hatian sejarah, nama itu adalah Jusuf Kalla. Berbagai kajian tentang konflik Indonesia mencatat peran JK dalam proses resolusi konflik, termasuk Poso, Maluku, dan Aceh. Bahkan survei literatur tentang studi konflik di Indonesia menempatkan peran JK sebagai salah satu titik penting dalam pembicaraan tentang proses damai, sementara kajian lain secara khusus menyorot strategi komunikasi politik JK dalam fasilitasi perdamaian Poso. Jadi, orang boleh tidak setuju dengan ceramahnya, boleh mengkritik pilihan katanya, tetapi menuduhnya sebagai penista agama tanpa membaca konteks adalah bentuk kemalasan moral.

Yang tragis justru karena tuduhan itu datang dari organisasi pemuda Kristen. Tragis, sebab Poso dan Ambon bukan sekadar nama tempat dalam arsip konflik. Keduanya adalah luka kebangsaan. Dan JK bukan tokoh yang datang sesudah semuanya selesai; ia terlibat dalam usaha menjahit kembali masyarakat yang koyak. Maka ketika seorang pendamai konflik agama dilaporkan atas nama agama, sesungguhnya yang sedang dipertontonkan bukan keberanian iman, melainkan kemerosotan nalar peradaban. Kita seperti lupa membedakan antara penjelasan sosiologis atas konflik dengan penghinaan teologis terhadap ajaran iman. Padahal dua hal itu sangat berbeda.

Di sinilah kasus ini perlu dilihat dari sudut pandang peradaban. Republik ini tidak lahir dari ruang kosong. Jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum istilah “pluralisme” menjadi jargon seminar, para cendekiawan Nusantara sudah menyadari bahwa masyarakat majemuk hanya bisa bertahan bila perbedaan tidak dijadikan sumber perang. Dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14 lahir ungkapan yang kemudian menjadi semboyan kita: Bhinneka Tunggal Ika. Sejumlah kajian menegaskan bahwa frasa itu berasal dari konteks upaya merawat harmoni di tengah keragaman keagamaan, terutama Siwa dan Buddha, dan mengandung dorongan toleransi, persatuan, serta pengakuan bahwa perbedaan tidak harus berujung permusuhan.

Artinya, sejak lama peradaban di kepulauan ini sudah mengembangkan semacam insting kebudayaan: agama terlalu penting untuk dijadikan sumber sengketa politik. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan administratif. Ia adalah keputusan intelektual dan moral. Ia lahir dari kesadaran bahwa jika masyarakat majemuk membiarkan identitas iman menjadi sumber pertikaian permanen, maka yang hancur bukan cuma ketertiban politik, melainkan kemampuan bangsa itu sendiri untuk bertahan.

Karena itu saya kira pokok argumentasi yang lebih besar bukanlah apakah JK salah memilih satu istilah. Pokoknya adalah: apakah kita rela membiarkan agama dipakai sebagai senjata hukum dalam pertikaian opini? Sebab jika kebiasaan ini dibiarkan, maka ruang publik kita akan berubah menjadi ladang ranjau. Sejarawan, sosiolog, mubalig, pendeta, dosen, penulis—siapa pun yang berusaha menjelaskan konflik agama secara jujur—dapat sewaktu-waktu diancam pasal, hanya karena ada pihak yang lebih suka tersinggung daripada memahami. Itu bukan pertanda bangsa religius. Itu pertanda bangsa yang mulai kehilangan kepercayaan diri intelektualnya.

Padahal Sutasoma 700 tahun yang lalu telah mengajarkan bahwa bangsa yang matang belajar dari sejarah panjang pertikaian keagamaan dunia. Para intelektual Nusantara yang berada di balik penulisan Kakawin Sutasoma, saya percaya, telah mempelajari Perang Salib yang dimulai pada 300 tahun sebelumnya. Selama berabad-abad dunia menyaksikan bagaimana agama dapat dijadikan bahan bakar perang. Dalam horizon sejarah seperti itulah kebijaksanaan Nusantara terasa istimewa: perbedaan agama diakui, tetapi sebisa mungkin tidak dijadikan mesin permusuhan.

Warisan itu juga tampak dalam cara Indonesia berjumpa dengan Islam. Islam datang ke Nusantara terutama melalui perdagangan, jejaring ulama, pendidikan, perkawinan, dan akulturasi, bukan terutama melalui ekspedisi militer. Karena itu, kedatangannya pada umumnya tidak dibaca sebagai imperialisme agama. Ia masuk, berakar, lalu berbaur. Bahkan ketika Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda datang, bangsa-bangsa di Nusantara melawan mereka terutama sebagai kekuatan kolonial dan ekonomi-politik, bukan sekadar sebagai representasi agama tertentu. Dengan kata lain, sejak lama akal sejarah kita sudah membedakan antara dominasi kekuasaan dan perbedaan iman. Inilah kedewasaan yang kini justru terancam oleh politik ketersinggungan.

Di titik ini, saya kira polemik JK bukan soal JK semata. Ini cermin dari sesuatu yang lebih luas: rendahnya mutu kebudayaan politik kita. Kita makin mudah mengkriminalkan, makin malas menafsirkan. Kita makin cepat melapor, makin enggan membaca. Kita makin gemar menyulut identitas, makin lemah merawat kebangsaan. Orang-orang yang seharusnya dididik untuk menjadi penjaga jembatan antarkelompok justru tampil sebagai pemburu pasal. Dan yang lebih menyedihkan, semua itu dilakukan di bawah nama agama, seakan Tuhan membutuhkan amarah kita untuk mempertahankan kemuliaan-Nya.

Padahal yang membutuhkan perlindungan sesungguhnya bukan Tuhan, melainkan republik ini. Republik yang majemuk. Republik yang rapuh bila agama diseret ke pasar dendam. Republik yang dulu dirumuskan dengan kebijaksanaan tinggi oleh para pendiri bangsa, dan jauh sebelumnya telah dibayangkan oleh Mpu Tantular: berbeda, tetapi satu; berbeda, tetapi jangan saling meniadakan; berbeda, tetapi jangan menjadikan iman sebagai alasan untuk mempidanakan satu sama lain setiap kali ruang publik memanas.

Karena itu, membela Jusuf Kalla dalam kasus ini bukan berarti menempatkannya di atas kritik. Bukan. Membela JK di sini berarti membela satu prinsip yang lebih besar: bahwa penjelasan tentang konflik tidak boleh dipelintir menjadi penistaan hanya demi memuaskan gairah polemik. Bahwa jasa perdamaian tidak boleh dihapus oleh algoritma. Bahwa agama harus dijauhkan dari godaan menjadi alat perang opini. Dan bahwa bangsa ini, jika masih ingin pantas menyebut dirinya Bhinneka Tunggal Ika, harus kembali belajar membedakan antara iman, politik, dan kebencian.

Barangkali di sinilah letak kesedihan kita hari ini: negeri yang diwarisi kebijaksanaan setua Sutasoma justru dipenuhi oleh politikus yang berpikir sependek potongan video. Mereka hidup dari cuplikan, bukan konteks; dari kegaduhan, bukan kejernihan; dari pelaporan, bukan perenungan. Padahal peradaban tidak diukur dari seberapa cepat orang tersinggung, melainkan dari seberapa dalam ia mampu memahami perbedaan tanpa segera mengubahnya menjadi permusuhan. Maka pertanyaannya pun menjadi pahit: apakah peradaban kita sungguh sedang mundur, atau jangan-jangan yang mundur adalah mutu elite yang hari ini mengisi panggung republik? Sebab bila seorang pendamai bisa diperlakukan sebagai penista hanya karena nalar publik telah dikerdilkan, maka yang sedang runtuh bukan sekadar etika politik, melainkan kecerdasan peradaban kita sendiri.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)