Wartain.com || Wakil Wali Kota Bobby Maulana menilai momentum silaturahmi di bulan Ramadan dapat menjadi sarana penting untuk mempererat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar oleh Komisi II DPR RI bersama Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, serta mitra kerja Komisi II DPR RI dan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam se-Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (6/3/2026).

Menurut Bobby, pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah, khususnya pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

“Melalui pertemuan ini diharapkan terbangun koordinasi yang semakin baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga kebutuhan pembangunan daerah dapat terakomodasi dan terealisasi dengan optimal,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan yang bertujuan mempererat hubungan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pandangannya terkait arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat.

Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam birokrasi serta peningkatan produktivitas aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif agar tidak menimbulkan beban bagi pemerintahan di masa mendatang.

Ia juga menyinggung sejumlah tantangan keuangan daerah yang saat ini dihadapi pemerintah, termasuk adanya kewajiban yang masih tertunda seperti pembayaran layanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tetap dapat memperoleh pelayanan, terutama melalui fasilitas kesehatan kelas III.

Dedi menegaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan dari kemampuan memaksimalkan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, serta upaya meningkatkan kesejahteraan warga.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi agar lebih berorientasi pada semangat pengabdian kepada negara dan masyarakat.

Menurutnya, nilai-nilai budaya Sunda yang menjunjung tinggi kesetaraan dapat menjadi fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berpihak kepada rakyat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana berharap dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terus diperkuat, sehingga berbagai program pembangunan di daerah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menilai kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut juga menjadi ruang dialog yang konstruktif untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, sekaligus membangun kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan Jawa Barat.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Wartain.com || Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan aturan lingkungan hidup meski harus berhadapan dengan situasi emosional. Dalam sebuah inspeksi mendadak (sidak) di wilayah Kabupaten Subang, Sabtu (7/3/2026), Dedi menginstruksikan penutupan total sebuah tambang yang terbukti beroperasi tanpa izin.

Langkah ini menjadi sorotan karena dilakukan di tengah isak tangis pengelola tambang yang mengaku terhimpit kesulitan ekonomi. Namun, bagi orang nomor satu di Jawa Barat tersebut, urusan kelestarian alam dan profesionalisme jabatan berada di atas segalanya.

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, terlihat dialog antara Dedi Mulyadi dan pengelola tambang berlangsung cukup alot. Pengelola tersebut mengakui secara terbuka bahwa usahanya belum mengantongi izin resmi. Sambil menahan tangis, ia mencurahkan kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan usaha di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Meski mendengarkan keluhan tersebut dengan seksama, Dedi Mulyadi tetap pada pendiriannya bahwa aktivitas ilegal tidak boleh ditoleransi.

“Kalau tidak ada izin, aktivitasnya harus dihentikan total,” tegas Dedi dalam pertemuan tersebut.

Satu hal yang menarik dari sikap Dedi kali ini adalah keberaniannya untuk mengesampingkan sentimen “balas budi” politik. Dalam keterangan unggahannya, ia secara eksplisit menyebutkan bahwa keputusannya tidak dipengaruhi oleh latar belakang pelaku sebagai simpatisan pada masa Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu.

“Saya harus mohon maaf, bukan tidak simpatik pada tangisan, bukan pula tidak simpatik pada simpatisan saat Pilgub lalu. Tapi ini soal alam, soal lingkungan dan soal profesionalisme saya sebagai pemimpin,” tulis Dedi.

Dedi menekankan bahwa pertambangan ilegal memiliki dampak domino yang merusak, mulai dari ancaman bencana ekologis hingga kerugian bagi masyarakat luas yang tinggal di sekitar lokasi tambang.

Gubernur mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan mematuhi regulasi yang berlaku tanpa pengecualian. Penutupan tambang di Subang ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha lain di Jawa Barat untuk segera melegalkan aktivitas mereka atau menghadapi tindakan serupa.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Sule)

Wartain.com || Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Wilayah Sukabumi, langsung turun tangan memberikan pendampingan terhadap korban pelecehan di salahsatu Ponpes di Kecamatan Cicantayan.  Langkah ini dilakukan untuk memastikan para korban mendapat perlindungan sekaligus dukungan psikologis.

Bagi DP3A, dugaan peristiwa tersebut dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah dunia pendidikan. Sejak laporan pertama diterima, lembaga tersebut bergerak melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari pemantauan kondisi korban hingga pendampingan dalam proses hukum.

Kepala DP3A Kabupaten Sukabumi Agus Sanusi melalui Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PPA Wilayah Sukabumi, Yeni Dewi Endrayani, menyebut tantangan terbesar dalam pendampingan adalah memecah kebungkaman para korban. Selama bertahun-tahun sejak 2021, mereka diduga berada dalam tekanan dan manipulasi psikologis sehingga sulit untuk berani bersuara.

Anak-anak ini diintimidasi agar tidak bicara. Mereka dibuat merasa istimewa, seolah-olah hanya dia yang diperlakukan seperti itu. Inilah yang membuat mereka merasa bingung dan takut mengadu,” kata Yeni pada Kamis (05/03/2026).

Langkah konkret pun segera diambil. DP3A tidak hanya memantau dari jauh, mereka mendampingi langsung proses visum di RSUD Sekarwangi guna memperkuat bukti hukum. Selain itu, kolaborasi lintas instansi dengan Dinas Sosial diperkuat untuk memberikan bantuan psikis.

“Secara kasat mata mungkin terlihat biasa, tapi guncangan di dalamnya sangat hebat. Bahkan ada korban yang sampai putus sekolah karena tekanan itu. Fokus kami adalah mengembalikan stabilitas emosional mereka agar mampu mengendalikan diri kembali,” tambah Yeni.

DP3A mencatat, hingga saat ini terdapat enam korban yang teridentifikasi, namun baru tiga orang yang secara resmi menempuh jalur hukum. Dalam setiap langkah di kantor kepolisian, tim DP3A bersama kuasa hukum dari lembaga bantuan hukum setia mendampingi.

Sinergi dengan Polres Sukabumi terus diperketat guna memastikan proses hukum berjalan transparan tanpa menambah beban mental bagi korban. “Kami terus berkoordinasi dengan Polres. Saling memantau sejauh mana prosesnya. Fokus kami adalah memastikan hak-hak korban terpenuhi selama penyidikan,” tegas Yeni.

Bagi DP3A, pendampingan tidak berakhir di meja hijau. Masa depan pendidikan para korban menjadi prioritas berikutnya. Ironisnya, trauma mendalam sempat membuat salah satu korban menarik diri dari lingkungan sekolah formal.

Sebagai solusi jangka pendek, beberapa korban telah diarahkan mengikuti program Paket C. Namun, DP3A memiliki target yang lebih besar. Yakni, reintegrasi pendidikan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)