Wartain.com || Hari pertama puasa Ramadhan adalah saat yang sangat dinantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Pada hari ini, Allah SWT memberikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang menjalankan puasa dengan ikhlas dan sungguh-sungguh.

Menurut hadis dan ajaran Islam, pada hari pertama puasa Ramadhan, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa yang tersembunyi maupun terang-terangan. Tidak hanya itu, Allah juga akan meninggikan beribu-ribu derajat bagi mereka yang berpuasa dan membangunkan lima puluh ribu kota di surga.

Awal Ramadhan juga merupakan fase diturunkannya rahmat, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Ini adalah kesempatan emas bagi umat Muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka.

Keutamaan khusus hari pertama puasa Ramadhan antara lain:

– Ampunan Dosa: Allah SWT melihat hamba-Nya yang berpuasa dan mengampuni dosa-dosa mereka.
– Peningkatan Derajat: Allah mengangkat derajat orang yang berpuasa.
– Ganjaran Surga: Allah menjanjikan membangunkan kota-kota di surga bagi yang menjalankan puasa hari pertama.
– Rahmat Allah: Sepuluh hari pertama Ramadhan adalah masa turunnya rahmat dan kasih sayang Allah SWT.

Hari pertama puasa Ramadhan merupakan momentum pembuka untuk memotivasi umat Muslim agar konsisten beribadah hingga akhir Ramadhan. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan pahala ini dengan menjalankan puasa dengan ikhlas, berdoa, dan melakukan amal kebajikan lainnya.

Semoga kita semua dapat meraih berkah dan ampunan Allah SWT pada hari pertama puasa Ramadhan ini dan seterusnya.

Dalam menjalankan puasa hari pertama, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal, seperti menjaga niat yang ikhlas, menjalankan puasa dengan benar, dan melakukan amal kebajikan lainnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon ampun atas dosa-dosa kita.

Kita juga perlu memanfaatkan waktu Ramadhan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, seperti memperbanyak membaca Al-Quran, melakukan shalat sunnah, dan berdzikir. Semoga dengan demikian, kita dapat meraih berkah dan ampunan Allah SWT.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com || Realisasi investasi Jawa Barat tahun 2025 yang mencapai Rp296,8 triliun dipandang sebagai capaian strategis pemerintah provinsi. Namun, pada saat yang sama, sebanyak 18.815 pekerja tercatat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa investasi dan PHK merupakan dua variabel berbeda: investasi mencerminkan penciptaan peluang kerja baru, sementara PHK berkaitan dengan kondisi operasional perusahaan yang telah berjalan.

Secara teoritis, argumentasi tersebut tidak keliru. Dalam ekonomi modern, investasi baru memang tidak selalu berkorelasi langsung dengan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama jika modal yang masuk bersifat padat teknologi. Namun, bagi kalangan masyarakat sipil, pemisahan konseptual tersebut tidak cukup menjawab keresahan publik.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan BADKO HMI Jawa Barat, M. Imam Maulana, menilai pemerintah tidak boleh berhenti pada logika statistik.

“Pemerintah tidak bisa hanya menyampaikan bahwa ini dua variabel berbeda. Publik butuh jawaban konkret: berapa lapangan kerja bersih yang benar-benar tercipta? Jika investasi ratusan triliun tetapi PHK tetap tinggi, maka ada yang perlu dievaluasi dari kualitas investasi itu sendiri,” tegasnya.

Menurut Imam, ukuran keberhasilan investasi seharusnya tidak hanya bertumpu pada nilai rupiah, melainkan pada *employment elasticity*, seberapa besar investasi tersebut mampu menciptakan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Ia mengingatkan bahwa Jawa Barat sebagai basis industri manufaktur menghadapi tekanan global berupa otomatisasi, relokasi industri, dan transformasi digital. Tanpa kebijakan transisi yang kuat, pekerja akan menjadi korban dari perubahan struktur ekonomi.

Imam mengajukan sejumlah gagasan strategis:

1. Audit Kualitas Investasi

Pemerintah perlu membuka data sektoral: investasi masuk ke sektor apa, padat karya atau padat modal, serta berapa tenaga kerja yang terserap.

2. Skema Insentif Berbasis Penyerapan Tenaga Kerja

Insentif fiskal dan kemudahan perizinan harus diprioritaskan bagi industri yang menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.

3. Program Reskilling Terintegrasi

Balai latihan kerja harus dihubungkan langsung dengan kebutuhan industri baru, bukan sekadar pelatihan administratif tanpa kepastian penempatan.

4. Early Warning System PHK

Pemerintah provinsi perlu membangun sistem deteksi dini terhadap potensi PHK massal agar mitigasi dapat dilakukan sebelum krisis membesar.

“Kalau investasi hanya besar secara angka tetapi tidak inklusif, maka ketimpangan akan melebar. Pemerintah harus memastikan bahwa transformasi industri tidak meninggalkan pekerja,” tambah Imam.

Nada serupa disampaikan Ketua Umum BADKO HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk oposisi politik, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial.

“Investasi memang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan melahirkan angka-angka yang indah di laporan, sementara masyarakat menghadapi ketidakpastian kerja. Pemerintah harus berani mengevaluasi apakah arah pembangunan sudah benar-benar berpihak pada tenaga kerja,” ujar Siti.

Menurutnya, tata kelola investasi perlu diarahkan pada prinsip **good governance**: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ia juga menekankan pentingnya dialog tripartit yang aktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

“Jangan sampai narasi ‘investasi tinggi’ menjadi tameng untuk mengabaikan keresahan buruh. Justru momentum investasi besar ini harus dijadikan peluang untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan berkeadilan,” tegasnya.

Secara hukum dan administratif, investasi dan PHK memang berada dalam domain regulasi yang berbeda. Namun secara kebijakan publik, masyarakat menilai keduanya dalam satu bingkai kesejahteraan. Ketika investasi meningkat tetapi PHK tetap tinggi, publik menuntut bukti bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menghasilkan manfaat nyata.

Diskursus ini pada akhirnya bukan soal membantah atau membenarkan pernyataan gubernur. Persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa Rp296,8 triliun investasi tersebut tidak hanya memperkuat struktur modal, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, dan memperkuat stabilitas sosial di Jawa Barat.

Bagi BADKO HMI Jawa Barat, investasi adalah instrumen pembangunan. Namun tujuan akhirnya tetap satu: kesejahteraan rakyat. Tanpa keberpihakan yang jelas pada pekerja, pertumbuhan ekonomi berisiko kehilangan legitimasi sosialnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)

Oleh : Prof. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi., Ph.D, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta

Wartain.com || Di tengah hiruk pikuk pembangunan Jawa Barat, Sukabumi kerap dipandang sebagai wilayah penyangga yang bersandar pada keindahan alam dan potensi sumber dayanya. Namun, dibalik panorama pegunungan dan hamparan sawah yang hijau, tersimpan ironi yang tak kunjung usai. Wilayah yang luas mencapai 4.164,15 km², merupakan terbesar di Jawa barat ini, masih bergulat dengan persoalan fundamental, yaitu akses pendidikan tinggi yang terbatas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) kabupaten Sukabumi berada di angka 7,11persen, sementara persentase penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat 6,26 persen. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan dari tantangan struktural yang berakar pada kesenjangan investasi sumber daya manusia. Ketika Bandung dan Bogor telah lama menjadi magnet Pendidikan dengan universitas negeri ternama (di Bandung : ITB, UNPAD, UPI, UIN SGD; di bogor IPB), Sukabumi dengan populasi sekitar 3,2 juta (Kabupaten : 2.889.139 dan Kota Sukabumi 373.189) jiwa masih menjadi “penonton” yang setiap tahunnya mengirim putra-putri terbaiknya merantau ke luar daerah.

Geliat pendidikan tinggi di Sukabumi sejatinya tidak mati, Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Universitas Nusa Putra, serta Universitas Linggabuana PGRI yang baru diresmikan pada tahun 2023, demikian juga berbagai institut agama Islam, antara lain IMC, Institut agama Islam Almasturiyah, Institut KH Ahmad Sanusi menunjukkan bahwa sektor swasta telah bergerak menjawab kebutuhan Masyarakat. Namun kehadiran perguruan tinggi swasta (PTS) tidak serta merta menghapus kebutuhan mendesak akan hadirnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Mengapa demikian? Karena PTN memiliki mandat konstitusional yang berbeda, menyediakan pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menjadi lokomotif pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Tulisan ini berusaha menguraikan alasan mengapa pendirian PTN di Sukabumi (Kota dan kabupaten) bukan hanya berhenti di wacana, tetapi sebuah urgensi yang didasari oleh analisis geografis, demografis, sosial dan ekonomi. Lebih dari itu tulisan ini akan memaparkan benefit strategis yang akan lahir dari keberadaan universitas negeri; baik bagi Masyarakat Sukabumi maupun bagi pencapaian target Pembangunan nasional.

Analisis geografis: luas wilayah dan ketimpangan akses

Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah 4.164,15 km² atau setara dengan 11, 24 persen dari total luas provinsi Jawa Barat. Angka ini menjadikan Kabupaten Sukabumi terluas di provinsi Jawa Barat, berjalan lebih dari beberapa provinsi di Indonesia Timur. Secara administratif wilayah ini terbagi menjadi 47 kecamatan, 381 desa dan hanya 5 kelurahan. Kondisi geografisnya bervariasi; dataran tinggi di Kawasan Utara yang berbatasan dengan Bogor dan CIanjur dan Kawasan Selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.

Luasnya wilayah ini seharusnya menjadi berkah, tetapi tanpa infrastruktur pendidikan yang memadai, justru menjadi beban aksesibilitas. Bayangkan seorang lulusan SMA dari kecamatan Tegal Buleud atau kecamatan Cikakak harus menemukan perjalanan berjam-jam jika ingin mengunjungi kampus di Kota Sukabumi atau Cibadak apalagi jika ingin melanjutkan pendidikan ke PTN yang ada di Bandung atau di Bogor.

Pola pertumbuhan yang timpang

Studi tentang identifikasi pertumbuhan di wilayah calon Kabupaten Sukabumi Utara mengungkapkan baha hierarki fasilitas tertinggi hanya terkonsentrasi di empat kecamatan, yaitu Cicurug, Sukaraja, Cisaat dan Cibadak. Keempat wilayah ini menjadi pusat layanan karena kelengkapan infrastruktur dan aksesibilitasnya. Sementara 43 kecamatan lainnya, terutama di wilayah Selatan dan Tengah berada dalam posisi hinterland yang bergantung pada pusat-pusat tersebut.

Dalam konteks pendidikan tinggi, konsentrasi ini menciptakan ketimpangan spasial yang kronis. Kecamatan-kecamatan seperti CIkakak, Gegerbitung atau wilayah-wilayah pesisir Selatan praktis tidak memiliki akses terhadap Pendidikan tinggi. Penduduk di wilayah tersebut harus melakukan mobilitas ke pusat kecamatan atau ke Kota Sukabumi yang bisa memakan waktu 4-5 jam perjalanan darat.

Pendirian PTN di lokasi strategis, misalnya di wilayah Tengah atau Selatan Sukabumi akan menciptakan pusat pertumbuhan baru yang mendekatkan layanan Pendidikan kepada masyarakat. Ini sejalan dengan teori Growth Pole yang dikemukakan oleh Francois Perroux, bahwa Pembangunan dapat dimulai dari pusat-pusat pertumbuhan yang kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya (spread effect). Universitas negeri tidak hanya akan menjadi institusi Pendidikan, tetapi juga menjadi simpul aktivitas ekonomi dan sosial yang menggerakkan wilayah sekitarnya.

Analisis Demografis : Bonus demografi yang terancam terlewat

Dengan populasi yang mencapai 3,2 juta jiwa, Sukabumi (kota dan Kabupaten) merupakan salah satu wilayah terpadat di Jawa Barat. Komposisi penduduknya didominasi oleh usia muda, sebuah bonus demografi yang juga dikelola dengan baik akan menjadi lokomotif Pembangunan. Namun data menunjukkan adanya masalah serius pada daya tampung pendidikan tinggi.

Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Kota Sukabumi tercatat 31, 25 lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bogor. Meskipun data spesifik untuk Kabupaten Sukabumi tidak tersedia dalam publikasi terbaru, indikator seperti persentase penduduk miskin (6,25 %) dan Tingkat pengangguran (7,11 %) mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi tantangan besar.

Ketua PB PGRI, Unifah Rosyidi pernah menyatakan bahwa daya serap mahasiswa di perguruan tinggi Sukabumi berkisar antara 25 – 30 persen. Artinya dari setiap 100 lulusan SMA/sederajat, hanya ada 25-30 orang yang dapat melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi. Sisanya? Mereka harus memilih antara bekerja dengan bekal pendidikan menengah, atau tidak bekerja sama sekali, ini sebuah kondisi yang kontributif terhadap angka pengangguran.

Fenomena “Migrasi Pendidikan”

Ketiadaan PTN di Sukabumi memicu fenomena migrasi pendidikan besar-besaran. Setiap tahun ribuan lulusan SMA terbaik dari Sukabumi berbondong-bondong meninggalkan daerahnya untuk kuliah di Bandung, Bogor, Jakarta atau Yogyakarta. Fenomena ini di satu sisi menunjukkan tingginya motivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, namun di sisi lain menimbulkan biaya sosial ekonomi yang tidak sedikit.

Bagi keluarga menengah ke bawah, ongkos migrasi ini sangat memberatkan. Biaya hidup di kota perantauan, sewa kos, transportasi dan uang kuliah menjadi beban yang memiskinkan. Tidak jarang, potensi anak-anak terpaksa tidak berkembang karena keterbatasan biaya untuk merantau. Jika di Sukabumi terdapat PTN, biaya Pendidikan akan jauh sangat murah karena mahasiswa dapat tinggal bersama orang tua atau setidaknya tidak perlu mengeluarkan biaya hidup sebesar di kota besar.

Analisis sosial : Pendidikan sebagai mobilitas vertikal

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukabumi berdasarkan data dari BPS berada di angkat 67,05 pada tahun 2022, menempatkannya di peringkat 24 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Ini adalah peringkat yang memprihatinkan untuk yang wilayah yang secara geografis dengan dengan Jakarta. Rendahnya IPM ini tidak terlepas dari komponen Pendidikan yang menjadi salah satu indikator penyusunannya.

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mobilitas vertikal Masyarakat. Seseorang yang menyelesaikan Pendidikan tinggi memiliki peluang lebih untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak, keluar dari garis kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarganya. Ketika akses Pendidikan tinggi terbatas, maka siklus kemiskinan antargenerasi sulit terputus.

Peran perguruan tinggi dalam pembentukan karakter bangsa

Di luar aspek ekonomi, perguruan tinggi juga berfungsi sebagai agent of social change. Mahasiswa dididik untuk berpikir kritis, memiliki kepedulian sosial, dan berkontribusi pada pemecahan masalah dalam Masyarakat. Kehadiran PTN di Sukabumi akan menciptakan ekosistem intelektual yang saat ini masih sangat terbatas.

Universitas-universitas swasta yang ada, seperti UMMI, Nusa Putra dan LInggabuana telah berupaya menjalankan fungsi ini dengan baik. Namun, mereka memiliki keterbatasan dalam pendanaan riset, pengembangan program studi langka dan akses terhadap kebijakan pemerintah pusat. PTN hadir dengan mandat publik yang lebih kuat : ini tidak hanya melayani mereka yang mampu membayar, tetapi juga untuk mereka yang tidak mampu, dapat melalui jalur afirmasi seperti KIP kuliah dan bidik misi.

Lebih jauh lagi, PTN dapat menjadi ruang dialog dan perumusan solusi atas problematika sosial yang dihadapi Masyarakat Sukabumi, mulai dari kemiskinan, stunting, degradasi lingkungan, hingga konflik sosial. Dengan tradisi akademik yang mapan, PTN dapat menjembatani antara pengetahuan teoritis dengan kebutuhan riil Masyarakat.

Analisis ekonomi : Biaya, manfaat dan multiplayer Effect

Kontribusi ekonomi yang masih minim

Dalam perspektif ekonomi makro, kontribusi Kabupaten Sukabumi terhadap produk domestic Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat hanya sekitar 3,16 persen. Angka ini kecil jika dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi pada triwulan III 2025 tercatat 3,98 persen, sementara data tahunan 2023 menunjukkan angkat 5,48 persen.

Struktur ekonomi Sukabumi masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan diikuti oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Sukabumi belum bertransformasi menuju sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi yang membutuhkan tenaga kerja terdidik.

Kesenjangan antara kebutuhan dunia usaha dan kualitas SDM

Dunia usaha dan industri di Sukabumi yang terus berkembang terutama di Kawasan utara, seperti Cibadak dan Cicurug, membutuhkan tenaga keja denga kualifikasi tertentu. Namun, karena terbatasnya akses Pendidikan tinggi, banyak perusahaan yang terpaksa mendatangkan tanaga kerja dari luar daerah atau merekrut lulusan SMA yang kemudian harus dilatih ulang dengan biaya besar.

Pendirian PTN akan menjembatani kesenjangan ini. Dengan program studi yang dirancang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, misalnya Teknik industri untuk manufaktur, Agribisnis untuk sektor pertanian atau pariwisata bahari untuk wilayah Selatan. PTN dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan permintaan pasar. Ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

Multiplier effect keberadaan kampus

Keberadaan universitas negeri tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Sebuah studi tentang rencana penegerian Universitas Samawa (Unsa) di Sumbawa menunjukkan bahwa kehadiran PTN akan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, mulai dari sektor properti (perumahan dan kost) transportasi, rumah makan, percetakan hingga industri kreatif lainnya. Tentu juga kita bisa lihat bagaimana Depok berkembang sangat pesat setelah UI pindah domisili dari Jakarta ke Depok, serta jatinangor sebuah kecamatan kecil di Sumedang berkembang setelah UNPAD, ITB, IPDN hadir di sana.

Gambaran sederhananya, ribuan mahasiswa yang datang dari berbagai kecamatan akan membutuhkan tempat tinggal, makanan, transportasi dan kebutuhan kuliah lainnya. Ini merupakan pasar potensial yang akan menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sekitar kampus. Belum lagi belanja operasional kampus, gaji dosen dan tenaga kependidikan serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan warga sekitar.

Benefit strategis pendirian PTN di Sukabumi

Setelah menganalisis kondisi geografis, demografis, sosial dan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pendirian PTN di Sukabumi akan memberikan setidaknya lima benefit (keuntungan) strategis, yaitu :

1. Perluasan akses dan keadilan pendidikan

Benefit paling mendasar adalah perluasan akses bagi Masyarakat sukabumi untuk menikmati pendidikan tinggi berkualitas dengan biaya terjangkau. PTN memiliki mekanisme subsidi silang melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlapis, di mana mahasiswa dari keluarga mampu membayar lebih mahal untuk mensubsidi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Ditambah dengan kuota khusus melalui jalur afirmasi (KIP Kuliah, afirmasi daerah tertinggal, afirmasi penyandang disabilitas), PTN menjadi instrument paling efektif untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan.

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Kawasan

Sebagaimana diilustrasikan dalam analisis ekonomi, keberadaan kampus akan menciptakan aktivitas ekonomi baru. Studi tentang rencana penegerian Unsa di Sumbawa menegaskan bahwa dampak PTN akan berlapis : dari tumbuhnya ekonomi lokal, meningkatnya riset berbasis potensi daerah hingga tersedianya lapangan kerja baru bagi akademisi, tenaga Pendidikan. Kondisi serupa akan dapat dirasakan oleh Sukabumi.
Kawasan sekitar kampus akan berkembang menjadi pertumbuhan ekonomi baru. Harga tanah akan meningkat, investasi properti akan menggeliat dan sektor jasa akan tumbuh pesat. Ini akan menciptakan lapangan kerja tidak hanya bagi lulusan universitas tetapi juga bagi masyarakat umum.

3. Pengembangan Riset unggulan berbasis potensi lokal

Sukabumi memiliki sumber daya alam yang sangat luar bisa : sektor pertanian yang kuat, perikanan tangkap dan budidaya di Selatan, potensi geothermal, kehutanan serta pariwisata alam dan bahari. Selama ini, potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal kerena minimnya riset dan inovasi.

PTN dapat menjadi pusat riset dan inovasi yang mengembangkan komoditas unggulan daerah. Seperti halnya Unsa yang memiliki keunggulan riset di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan di Sumbawa, PTN di Sukabumi bisa menjadi center of excellent bagi pengembangan komoditas seperti padi, palawija, perikanan tangkap, atau pariwisata berkelanjutan. Riset-riset tidak hanya akan dipublikasikan, tetapi juga diimplementasikan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

4. Pemerataan Pembangunan dan pengurangan ketimpangan wilayah

Dalam perspektif tata ruang, pendirian PTN di lokasi yang tepat, misalnya wilayah Tengah atau Selatan Sukabumi akan menjadi katalis pemerataan pembangunan. Selama ini pembangunan terkonsentrasi di utara (Cibadak dan Cicurug) dan sekitar kota Sukabumi. Wilayah Selatan yang memiliki potensi besar justru tertinggal.
Dengan adanya PTN, pemerintah dapat mengarahkan investasi infrastruktur pendukung ke wilayah tersebut. Jalan diperbaiki, jaringan Listrik dan internet ditingkatkan dan fasilitas publik dibangun. Ini akan mengurangi ketimpangan antar wilayah yang selama ini menjadi masalah struktural.

5. Menekan laju urbanisasi ke kota-kota besar

Fenomena migrasi pendidikan yang disebutkan sebelumnya berkontribusi pada laju urbanisasi yang tidak terkendali. Bandung dan Jakarta terus dibanjiri pendatang dari berbagai daerah, termasuk Sukabumi, yang menyebabkan berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan, kepadatan pemukiman kumuh dan persaingan kerja yang semakin ketat.
Dengan adanya PTN di Sukabumi, sebagian besar lulusan SMA dapat melanjutkan studi di daerahnya sendiri. Ini akan menekan laju urbanisasi dan memungkinkan mereka untuk tetap berkontribusi pada pembangunan daerah asalnya. Setelah lulus, mereka lebih mungkin untuk bekerja dan membangun karier di Sukabumi, sehingga talenta lokal terbaik tidak terus menerus terkuras ke luar daerah.

Penutup : Momentum yang tepat untuk bertindak

Pendirian perguruan tinggi (universitas) negeri di Sukabumi sepatutnya bukan sekedar wacana populis, tetapi kebutuhan mendesak yang didasari oleh data dan analisis komprehensif. Secara geografis, luas wilayah dan ketimpangan akses menuntut hadirnya simpul-simpul layanan Pendidikan baru. Secara demografis, bonus demografi 3,2 juta jiwa harus dikelola melalui investasi Pendidikan yang memadai. Secara sosial, PTN menjadi instrumen mobilitas vertikal dan pembentukan masyarakat kritis. Secara ekonomi, ini akan menciptakan multiplier effect dan menjawab kebutuhan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/kota Sukabumi perlu bergerak cepat. Pengalaman di daerah lain, seperti perjuangan penegerian Unsa di Sumbawa yang telah berlangsung 15 tahun, menunjukkan bahwa proses ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan sinergi antarpemangku kepentingan. Pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan berbagai prasyarat : Lahan, sumber daya dosen, dan dukungan regulasi.

Dukungan Masyarakat dan dunia usia juga sangat diperlukan. Kesadaran bahwa Pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang, bukan beban anggaran, harus terus disosialisasikan. Apabila semua elemen bergerak bersama, bukan tidak mungkin dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, Sukabumi akan memiliki universitas kebanggaan masyarakat Bumi Marhamah.

Pada akhirnya, mendirikan PTN di Sukabumi berarti membangun peradaban, seperti halnya universitas-universitas negeri di berbagai daerah yang telah melahirkan pemimpin, innovator dan penggerak perubahan. Sukabumi pun berhak atas mimpi yang sama, Kini saatnya mewujudkan mimpi tersebut menjadi kenyataan.

Daftar Pustaka
1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. (2025). Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2025. Sukabumi: BPS.
2. Parhan, A. (2025, 19 Juli). Sukabumi Menjadi Magnet Baru Pendidikan Tinggi, Kampus Swasta Berkembang Pesat. Pikiran Rakyat Tasikmalaya.
3. ANTARA News. (2025, 30 Oktober). Keadilan di kampus timur. ANTARA News Megapolitan.
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. (2025). Sukabumi Regency in Figures 2025. Sukabumi: BPS.
5. Fatimah, S. (2023, 9 Maret). Kota Sukabumi Punya Universitas Baru, Cek Jurusannya di Sini! detikJabar.
6. Radar Sukabumi. (2023, 7 Maret). Pemerintah Kota Sukabumi Dukung Dilaunchingnya Universitas Linggabuana PGRI. Radar Sukabumi.
7. Warislohner, F. (2025, 12 November). Identifying Growth Centers in the Prospective North Sukabumi Regency. LinkedIn.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)