26.7 C
Jakarta
Jumat, Juni 26, 2026
Beranda blog Halaman 32

Berkat Kolaborasi dan Sinergitas, Pemerintah Kabupaten Sukabumi Raih Opini WTP yang ke-12 dari BPK RI 

0

Wartain.com – Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Auditorium Lantai 5, Kantor BPK RI Perwakilan Jabar, Bandung, Selasa (09/06/2026).

Dalam momen tersebut Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 12 kalinya dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Diketahui penyerahan LHP ini merupakan bagian dari agenda BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap pemerintah daerah di wilayah Jabar.

Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supriadi, mengapresiasi seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat yang telah berhasil menyelesaikan laporan keuangan dengan baik.

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski meraih opini WTP, pemerintah daerah diharapkan terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Turut hadir mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, , Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, Inspektur, Kepala BPKAD, serta Kepala BKPSDM.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Krisis Kualitas Listrik dan Akses Energi di Sukabumi: Warga RW 004 Jambenenggang dan Lansia Miskin Menanti Keadilan Negara

0
Oplus_131072

Wartain.com – Persoalan kualitas layanan kelistrikan dan akses energi yang berkeadilan kembali menjadi sorotan setelah terungkap dua kasus yang menimpa masyarakat Sukabumi. Kasus pertama dialami warga RW 004 Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, yang menghadapi penurunan tegangan listrik (drop voltage) hingga sekitar 170 Volt dari standar normal 220 Volt. Kondisi tersebut terjadi setiap hari dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain menyebabkan kerusakan peralatan elektronik rumah tangga, rendahnya tegangan listrik juga berpotensi menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program strategis nasional. Warga telah mengajukan permohonan penambahan trafo sisipan sebagai solusi teknis guna meningkatkan kualitas pasokan listrik di wilayah tersebut.

Di sisi lain, kasus kemanusiaan juga dialami Ibu Euis Setiawati (64), warga Kelurahan Nyomplong, Kota Sukabumi, yang hidup tanpa akses listrik sejak tahun 2022 setelah pencabutan KWh meter akibat dugaan pelanggaran pemakaian listrik. Hingga kini, ia bersama anak dan cucunya masih hidup dalam keterbatasan tanpa penerangan listrik yang layak.

Kedua kasus tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam mewujudkan keadilan energi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat pedesaan. Padahal, akses terhadap listrik yang andal dan terjangkau merupakan bagian dari hak dasar warga negara sebagaimana amanat konstitusi dan berbagai regulasi nasional di bidang ketenagalistrikan serta kesejahteraan sosial.

Melalui kajian kebijakan yang telah disusun, berbagai pihak terkait didorong untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari percepatan pemasangan trafo sisipan di RW 004 Jambenenggang, peninjauan kembali kasus Ibu Euis Setiawati, hingga reformasi kebijakan perlindungan pelanggan rentan agar tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan hak atas energi dasar.

Masyarakat berharap pemerintah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghadirkan solusi yang cepat, adil, dan berkelanjutan sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh layanan listrik yang layak.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)

Hanura Bantah Keras Isu “2 Yayasan Partai Kelola MBG”, Sebut Itu Disinformasi dan Hoaks

0
Oplus_131072

DPP Temui ICW Langsung 9 Juni 2026, Tegaskan Nama Partai Dijaga dari Fitnah

Wartain.com – Isu viral di media sosial soal keterlibatan Partai Hanura dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis MBG melalui “2 yayasan milik partai” dibantah tegas DPP Partai Hati Nurani Rakyat. DPP menyebut informasi itu hoaks dan disinformasi yang merusak nama baik partai.

Bantahan disampaikan melalui press release resmi, Rabu 10/6/2026. DPP menilai narasi, flyer, dan video yang beredar sudah melampaui fakta. Klarifikasi dianggap perlu sebagai tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga integritas partai.

Untuk meluruskan, DPP Partai Hanura mengambil langkah cepat. Selasa 9/6/2026, Sekretaris Jenderal bersama Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Rakyat mendatangi Kantor ICW di Kalibata Timur, Jakarta Selatan.

Pertemuan dengan perwakilan ICW, Saudara Azim dan Saudara Maulana, berlangsung 40 menit. Agenda utamanya: mengonfirmasi langsung apakah dokumen penelitian ICW benar menyebut “2 yayasan milik Partai Hanura” terlibat MBG.

Hasilnya jelas. ICW menegaskan narasi viral di media sosial berada di luar tanggung jawab mereka. Dokumen resmi ICW yang berjudul “Ada Siapa di Balik MBG?” tidak pernah menuliskan adanya 2 yayasan milik Partai Hanura sebagai pengelola MBG.

Setelah menelaah dokumen itu, DPP Partai Hanura berkesimpulan tuduhan yang beredar adalah hoaks. Disinformasi ini diduga sengaja dibuat untuk mendiskreditkan dan merusak reputasi Partai Hanura di hadapan publik.

Dalam penelitiannya, ICW memang mencatat 27,45% dari 102 yayasan mitra MBG memiliki afiliasi politik formal. Afiliasi muncul karena relasi individu pengurus yayasan dengan partai politik, bukan karena yayasan itu “milik partai” – Halaman 7.

ICW juga menyebut 4 anggota legislatif 2024–2029 yang terafiliasi yayasan mitra MBG. Salah satunya Raden Ayu Amrina Rosyada, anggota DPRD Ogan Ilir dari Partai Hanura, yang terdaftar sebagai pendiri Yayasan Sahabat Pelangi – Halaman 8.

DPP meluruskan konteks itu. Keterlibatan Raden Ayu Amrina Rosyada dalam MBG adalah kapasitas pribadi. Tidak ada kaitan organisatoris dengan Partai Hanura. Begitu juga Yayasan Sahabat Pelangi, statusnya bukan yayasan milik partai hanya karena ada kader yang jadi pendiri.

“Oleh karena itu, tuduhan yang menyatakan bahwa Yayasan Sahabat Pelangi merupakan yayasan milik Partai Hanura adalah tidak benar dan menyesatkan,” tegas DPP dalam rilisnya.

Sebagai tindak lanjut, DPP akan memanggil Raden Ayu Amrina Rosyada melalui Dewan Kehormatan Partai. Kader dan anggota DPRD yang bertindak di luar tanggung jawab tugas partai dan negara akan dikenai sanksi tegas sesuai mekanisme internal.

Partai Hanura tetap mendukung MBG sebagai program strategis untuk kualitas SDM Indonesia. Namun partai mendorong penguatan tata kelola, transparansi, profesionalisme, dan pengawasan agar program berjalan akuntabel dan bebas dari politisasi.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Komplotan Spesialis Bobol Alfamart Simpenan, Aksi 03.00 WIB Bikin Rugi Ratusan Juta

0
Oplus_131072

Wartain.com – Sunyi dini hari dimanfaatkan komplotan maling untuk membobol gerai Alfamart Kampung Mariuk, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Rabu 10/6/2026. Aksi nekat itu terjadi tepat pukul 03.00 WIB saat toko tutup dan warga sekitar terlelap.

Baru pagi harinya kecurigaan muncul. Petugas toko masuk dan mendapati pintu sudah jebol, barang dagangan raib, serta layar monitor CCTV mati total. Kerusakan sistem pengawas jadi tanda pertama bahwa ini bukan pencurian biasa.

Kepala toko, Deri, menyebut pelaku bekerja rapi. Seluruh titik kamera pengawas di dalam dan luar toko dipotong kabelnya. “Semua sisi CCTV digunting dan dipadamkan. Kemungkinan pelaku sudah mengamati lokasi ini sejak lama,” ungkapnya.

Yang membuat merinding, lokasi Alfamart itu tidak sepi. Di bagian belakang deretan kontrakan warga selalu ramai. Tapi komplotan itu tetap bisa masuk, mengambil barang, lalu kabur tanpa suara yang memicu warga bangun.

“Di belakang toko banyak kontrakan dan lingkungan di sini cukup ramai. Tapi pelaku tetap bisa beraksi tanpa diketahui,” kata Deri dengan nada heran. Sunyi jam 3 pagi ternyata jadi celah.

Dari cara masuk dan matinya CCTV serentak, Deri menduga kuat pelakunya spesialis. Mereka paham jalur blind spot, tahu posisi DVR, dan tahu cara melumpuhkan listrik kamera tanpa memicu alarm.

“Pelaku diduga spesialis pembobol toko modern karena mampu menonaktifkan sistem pengawasan sebelum menjalankan aksinya,” tuturnya. Pola ini mirip beberapa kasus bobol minimarket di jalur lintas selatan.

Kerugian ditaksir tembus ratusan juta rupiah. Tim manajemen masih menghitung jumlah rokok, pulsa, kosmetik, dan barang elektronik yang dibawa kabur. Data final menunggu inventarisasi selesai.

Polisi dari Polsek Simpenan sudah turun ke lokasi. Garis polisi dipasang, sidik jari diambil, dan rekaman CCTV tetangga diminta. Sayangnya rekaman internal toko sudah tidak bisa dipakai karena DVR ikut dimatikan.

Warga sekitar mengaku kaget. Selama ini Kampung Mariuk dikenal aman. Kejadian ini jadi pengingat bahwa jam rawan 02.00-04.00 WIB tetap butuh ronda dan lampu jalan yang menyala.

Pihak Alfamart berencana menambah pengaman: rolling door dobel, sensor pintu, dan CCTV dengan sistem cloud agar rekaman tetap aman meski DVR dirusak. Investasi keamanan dinilai wajib setelah kejadian ini.

Kasus pembobolan ini masih dalam penyelidikan. Polisi mengimbau masyarakat segera melapor jika melihat gerak-gerik mencurigakan dini hari. Sinergi warga dan aparat jadi kunci agar Simpenan tetap aman dan nyaman.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Menimbang Kembali Bahasa Kebijakan Publik di Era Kebangkitan Nasional: Sebuah Tinjauan Filosofis dalam Perspektif Pancasila

0
Oplus_131072

Oleh: Kang Dzikri Nur/ Pengamat Sosial Keagamaan 

Wartain.com – Bangsa besar tidak hanya dibangun oleh kekuatan ekonomi, teknologi, dan infrastruktur, tetapi juga oleh bahasa yang digunakan negara dalam memandang dan memperlakukan rakyatnya. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi administratif, melainkan cerminan cara pandang negara terhadap manusia.

Kata-kata yang digunakan dalam kebijakan publik pada akhirnya membentuk kesadaran, identitas, dan cara masyarakat memandang dirinya sendiri.

Dalam konteks ini, sudah saatnya dilakukan kajian mendalam terhadap berbagai istilah yang selama puluhan tahun digunakan dalam administrasi negara, seperti “keluarga miskin”, “surat keterangan keluarga miskin”, “fakir miskin”, “penerima bantuan”, dan berbagai istilah sejenis yang menjadi syarat memperoleh akses terhadap program kesejahteraan sosial.

Secara administratif, istilah-istilah tersebut mungkin dianggap praktis untuk kepentingan pendataan dan penyaluran bantuan. Namun dari sudut pandang psikologi, sosiologi, pendidikan karakter, dan filsafat kebangsaan, pertanyaan penting perlu diajukan: apakah bahasa yang terus-menerus menegaskan identitas kekurangan selaras dengan cita-cita bangsa yang ingin membangun manusia Indonesia yang merdeka, bermartabat, dan berdaulat?

Pancasila tidak pernah meletakkan manusia sebagai objek belas kasihan negara. Sebaliknya, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat, kehormatan, hak, dan potensi untuk berkembang.

Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung pengakuan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan penghormatan terhadap harkat kemanusiaannya.

Sementara sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bukan sekadar berbicara tentang distribusi bantuan, tetapi tentang penciptaan kondisi yang memungkinkan seluruh rakyat bertumbuh dan mencapai kesejahteraan.

Dalam kerangka tersebut, istilah “keluarga miskin” layak ditinjau ulang. Sebab yang sesungguhnya ingin diatasi negara bukanlah identitas manusia, melainkan kondisi sosial-ekonomi yang sedang dihadapinya. Kemiskinan adalah keadaan yang harus diubah, bukan identitas yang dilekatkan kepada seseorang.

Demikian pula istilah “Surat Keterangan Keluarga Miskin” yang selama ini digunakan sebagai syarat memperoleh berbagai fasilitas negara. Secara tidak langsung, seseorang harus terlebih dahulu mengakui dan mendeklarasikan dirinya sebagai “miskin” agar dapat memperoleh hak-hak tertentu. Dari perspektif pembangunan manusia, mekanisme seperti ini perlu dievaluasi. Negara dapat mempertimbangkan penggunaan istilah yang lebih konstruktif seperti “Surat Keterangan Prioritas Kesejahteraan”, “Surat Verifikasi Dukungan Sosial”, atau nomenklatur lain yang lebih mencerminkan semangat pemberdayaan daripada pelabelan.

Hari Kebangkitan Nasional seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai momentum mengenang sejarah lahirnya kesadaran kebangsaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membangkitkan kembali cara berpikir bangsa Indonesia dalam membangun manusia. Kebangkitan nasional abad ke-21 bukan hanya kebangkitan ekonomi dan teknologi, melainkan juga kebangkitan paradigma dalam memandang rakyat.

Di era pemerintahan Prabowo Subianto, ketika berbagai program pembangunan nasional sedang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, maju, dan berdaulat, pembaruan bahasa kebijakan publik dapat menjadi bagian dari reformasi yang lebih mendasar. Sebab pembangunan sejati tidak hanya mengubah kondisi material masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran, kepercayaan diri, dan martabat manusia Indonesia.

Negara perlu mulai beralih dari paradigma “bantuan kepada orang miskin” menuju paradigma “penguatan kapasitas warga negara”. Dari “penerima bantuan” menuju “mitra pembangunan”. Dari “keluarga miskin” menuju “keluarga prioritas kesejahteraan”. Perubahan istilah memang tidak otomatis menghapus kemiskinan, tetapi bahasa yang tepat dapat menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang menumbuhkan optimisme, harga diri, dan semangat untuk bangkit.

Karena pada akhirnya, tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tidak hanya berarti terpenuhinya kebutuhan fisik, tetapi juga terpeliharanya martabat manusia sebagai makhluk yang merdeka.

Kebangkitan nasional yang sesungguhnya terjadi ketika negara tidak hanya membantu rakyat keluar dari kemiskinan, tetapi juga membebaskan mereka dari identitas dan cara pandang yang membuat mereka merasa tetap miskin. Di situlah bahasa negara menjadi penting: bukan sekadar untuk mendata manusia, melainkan untuk membangkitkan manusia.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Prakiraan Cuaca Sukabumi 10 Juni 2026: Berawan Sepanjang Hari, Waspada UV Ekstrem Siang Hari

0
Oplus_131072

Suhu Tertinggi 29°C, Kualitas Udara Tak Sehat, Peluang Hujan Ringan Sore Hari

Wartain.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprakirakan cuaca Kabupaten Sukabumi, Rabu 10 Juni 2026, didominasi kondisi berawan sebagian sepanjang hari. Cuaca hangat khas awal musim kemarau masih terasa di wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Berdasarkan data terkini, suhu udara Sukabumi hari ini bergerak di kisaran 19°C hingga 29°C. Suhu terendah 19°C terjadi pada dini hari, sementara suhu tertinggi 29°C-30°C diprediksi muncul saat puncak siang hari.

Pada pagi hari pukul 08.00-09.00 WIB, cuaca berawan sebagian dengan suhu 23°C-25°C. Kelembapan udara cukup tinggi 76-84 persen, namun peluang hujan hanya 2 persen. Indeks UV naik ke level sedang 5 menjelang pukul 09.00 WIB.

Memasuki siang hari pukul 10.00-14.00 WIB, suhu naik ke 26°C-29°C. Langit tetap berawan sebagian dengan peluang hujan ringan 3-6 persen. Angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 7-9 km/jam.

Warga perlu mewaspadai indeks ultraviolet yang mencapai level ekstrem 11 pada pukul 12.00 WIB. “UV Index akan berada di level 11 Extreme saat tengah hari,” berdasarkan prakiraan cuaca. Aktivitas di luar ruangan tanpa pelindung berisiko menyebabkan sunburn.

Sore hari pukul 15.00-17.00 WIB, kondisi berawan sebagian hingga mendung. Suhu turun ke 27°C-28°C. Peluang hujan mulai meningkat menjadi 12-15 persen, terutama menjelang pukul 17.00 WIB.

Malam hari pukul 18.00-23.00 WIB, langit berawan sebagian hingga mendung. Suhu turun ke 21°C-24°C. Peluang hujan ringan 12-19 persen masih berpotensi terjadi hingga larut malam.

Matahari terbit pukul 05.59-06.00 WIB dan terbenam pukul 17.43 WIB. Durasi penyinaran matahari cukup panjang, sesuai pola musim kemarau di Jawa Barat.

Kualitas udara menjadi catatan penting hari ini. Indeks kualitas udara AQI tercatat 179-182 kategori tidak sehat. Masyarakat dengan gangguan pernapasan, lansia, dan anak-anak disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan atau menggunakan masker.

Kelembapan udara sepanjang hari cukup tinggi, berkisar 60-96 persen. Pagi hari kelembapan tertinggi 84-96 persen, lalu turun ke 60-61 persen saat siang, dan kembali naik menjelang malam.

BMKG sebelumnya mengingatkan musim kemarau 2026 diprediksi lebih kering dari kondisi normal. Namun untuk 10 Juni 2026, Sukabumi belum memasuki puncak kemarau. Hujan ringan masih berpotensi terjadi sore hingga malam hari.

Kesimpulan: Cuaca Sukabumi 10 Juni 2026 cerah berawan, hangat, dan kering. Warga disarankan membawa payung kecil untuk antisipasi hujan sore, memakai tabir surya dan topi saat beraktivitas siang, serta menjaga kesehatan akibat kualitas udara tidak sehat.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Menggugat Angkara Oligarki: Seruan Pertahanan Rakyat Semesta (Hankamrata), Membela Kedaulatan Rupiah dan Jiwa Bangsa

0

Wartain.com – Secara filosofis, sebuah bangsa bukan sekadar hamparan tanah, melainkan pengejawantahan dari kehendak bersama untuk merdeka (volonté générale). Ketika Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas untuk membersihkan koruptor dan menyetop pengerukan sumber daya alam secara licik, Indonesia sedang menegaskan martabatnya di panggung dunia. Langkah ini adalah manifestasi dari etika keadilan universal.

Namun, sejarah selalu mencatat bahwa setiap kebangkitan moral akan selalu berhadapan dengan kekuatan gelap (the dark force).

Hari ini, kita menyaksikan fenomena “Oligarki Hitam”—sekelompok oportunis domestik yang kehilangan akses menjarah kekayaan negara, lalu bersekongkol dengan kepentingan asing yang enggan melihat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Konspirasi ini menggunakan proksi regional dan global untuk mereduksi kedaulatan kita menjadi sekadar komoditas pasar.

Dari kacamata spiritual, negara adalah amanah suci Tuhan Yang Maha Esa. Pemimpin yang berkomitmen membela rakyat kecil dan menjaga martabat bangsa sedang menjalankan misi profetik demi kemaslahatan publik.

Sebaliknya, penyebaran hoaks, fitnah kebencian, dan sabotase ekonomi secara brutal adalah bentuk nyata dari kerusakan moral (kemungkaran).

Upaya merusak wibawa pemerintah di dalam dan luar negeri melalui manipulasi informasi adalah strategi memecah belah bangsa. Namun, hukum spiritual alam semesta menegaskan bahwa kebatilan yang diorganisasi serapi apa pun akan runtuh ketika berhadapan dengan kekuatan doa publik dan ketulusan perjuangan.

Sabotase Pasar dan Pandangan Para Ahli

Serangan terhadap nilai tukar rupiah dan stabilitas pasar saham bukan terjadi secara kebetulan di ruang hampa. Para ahli ekonomi politik global sering mengingatkan tentang bahaya economic warfare (perang ekonomi) yang digerakkan oleh korporasi global dan proksinya.

Ekonom senior sering menggarisbawahi bahwa sentimen pasar di era modern sangat rentan terhadap manipulasi psikologis dan perang asimetris. Ketika hoaks disebarkan secara masif, tujuannya adalah menciptakan kepanikan buatan (artificial panic) guna memicu pelarian modal (capital outflow).

Langkah melumpuhkan rupiah adalah proksi untuk melumpuhkan logistik nasional, memicu inflasi, dan pada akhirnya menciptakan ketidakstabilan sosial untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Ini adalah pembajakan ekonomi demi melanggengkan pengerukan SDA secara ilegal.

Pertahanan Nasional: Seruan Pertahanan Rakyat Semesta (Hankamrata)

Menghadapi agresi hibrida yang meliputi sektor ekonomi, informasi, dan kedaulatan, strategi pertahanan konvensional tidak lagi cukup. Indonesia memiliki doktrin adiluhung: Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Pertahanan terbaik bukan hanya terletak pada alutsista, melainkan pada persatuan jiwa seluruh rakyat Indonesia.

Ketika oligarki hitam bergerak secara brutal merusak fondasi bangsa, maka setiap warga negara adalah prajurit lini depan. Melawan hoaks, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menyuarakan kebenaran di ruang digital adalah bentuk nyata dari bela negara hari ini.

Pernyataan Sikap Majelis Pencerahan Indonesia

Melihat urgensi kebangsaan yang krusial ini, kami yang tergabung dalam Majelis Pencerahan Indonesia:

Anto Kusumayuda & Aam Abdul Salam (Ketua Umum dan Sekjen PPJNA 98), Siti Ratna Maymunah & Dede Heri (Ketua Umum dan Sekjen Rumah Literasi Merah Putih), M. Fikri (Majelis Sholawat Cahaya Nusantara), Yosep M (Jaringan Aktivis Muda Sukabumi), M. Rafi Asyam (Sinergi Media Merah Putih 98)

Dengan ini menyerukan dengan kepada seluruh elemen bangsa:

1. Rapatkan Barisan Nasional: Saatnya seluruh rakyat Indonesia memperkuat persatuan nasional dalam satu kekuatan Pertahanan Rakyat Semesta di bawah panji Merah Putih.

2. Lawan Perang Informasi: Boikot dan hancurkan setiap narasi hoaks, fitnah, serta ujaran kebencian yang disebarkan oleh oligarki hitam beserta kaki tangan asingnya, baik yang berbasis di dalam maupun luar negeri.

3. Kawal Kedaulatan Ekonomi: Dukung penuh ketegasan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi, menyetop penyelundupan kekayaan alam, dan menjaga harga diri bangsa di mata internasional.

Penutup: Indonesia Tidak Akan Tunduk

Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa ini lahir dari darah air mata persatuan, bukan dari belas kasihan asing. Dengan kekuatan Pertahanan Rakyat Semesta yang solid, dikombinasikan dengan doa yang mengetuk pintu langit dari seluruh rakyat Indonesia, kita berdiri tegak bersama Presiden Prabowo Subianto.

Kita akan menghadapi, melawan, dan menghancurkan siapapun—baik oligarki domestik maupun intervensi asing—yang mencoba merusak perekonomian, menginjak harga diri, dan mengganggu kedaulatan NKRI. Merdeka!***

Editor : AS

​Gol Tunggal Ole Romeny Bawa Timnas Indonesia Bungkam Mozambik 1-0 di GBK​J

0

Wartain.com – Tim Nasional (Timnas) Indonesia sukses memetik kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Timnas Mozambik dalam laga uji coba internasional FIFA Matchday. Pertandingan yang dihadiri puluhan ribu pendukung Garuda tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026) malam WIB.​

Kemenangan skuad asuhan pelatih John Herdman dipastikan melalui gol tunggal yang dicetak oleh penyerang Ole Romeny pada menit ke-12 babak pertama. Gol tersebut lahir dari sebuah skema serangan balik cepat yang diawali dari sapuan bola kiper Maarten Paes, yang kemudian diterima dengan baik oleh Ragnar Oratmangoen sebelum mengirimkan umpan terobosan akurat ke lini depan.​

Ole Romeny yang berhasil lolos dari jebakan offside tampil dengan sangat tenang di dalam kotak penalti lawan. Pemain bernomor punggung tersebut sukses mengelabui kiper Mozambik, Ivane Carminio, sebelum akhirnya melepaskan sepakan mendatar ke arah gawang yang sudah kosong melongpong dan membawa Indonesia unggul cepat.​

Skuad Garuda sebenarnya berpeluang besar untuk memperlebar jarak keunggulan sebelum turun minum. Wasit sempat menganulir gol kedua Indonesia dari situasi sepak pojok Kevin Diks karena gelandang Ivar Jenner dinilai melakukan pelanggaran dengan mengganggu pergerakan penjaga gawang tim tamu sebelum bola meluncur masuk.​Memasuki paruh kedua,

Mozambik mencoba merespons dengan menaikkan garis pertahanan dan tampil lebih agresif melalui tim berjuluk Os Mambas tersebut. Kendati digempur lewat umpan-umpan terobosan berbahaya, lini belakang Indonesia yang dikomandoi Rizky Ridho dan kegemilangan Maarten Paes di bawah mistar gawang sukses mempertahankan kedudukan tetap clean sheet.​

Hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiup oleh wasit, papan skor tetap tidak berubah untuk keunggulan tim tuan rumah. Hasil positif ini menjadi modal krusial sekaligus melanjutkan tren kemenangan beruntun Timnas Indonesia dalam rangkaian persiapan taktis menghadapi turnamen resmi internasional mendatang.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Yosep)

SMSI Kabupaten Bekasi Sukses Mengawal Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi, Doni Ardon: Selamat Heri Noviar Menjadi Ketua Terpilih Secara Aklamasi

0

Wartain.com –  Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Heri Noviar menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi periode 2026-2031.

Hal itu disampaikan Doni Ardon usai pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Mukab) VIII Kadin Kabupaten Bekasi di Hotel Sahid Lippo Cikarang, Senin, 08 Juni 2026.

Diakuinya bahwa SMSI Kabupaten Bekasi memiliki peran besar terhadap suksesnya penyelenggaraan Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi.

“SMSI Kabupaten Bekasi memiliki peran besar dalam mengawal suksesnya penyelenggaraan Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi lewat pemberitaan yang transparan di setiap tahapan penyelenggaraan Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi,” kata Doni Ardon.

Tahapan-tahapan tersebut, dimulai sejak pembukaan bakal calon Ketua Umum Kadin Kabupaten Bekasi hingga penutupan Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi yang berlangsung kondusif.

SMSI Kabupaten Bekasi, lanjut Doni Ardon yang ditunjuk menjadi Sekretaris Panitia OC, tak hanya sukses mengawal pelaksanaan Mukab, tetapi juga menginisiasi tema Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi, yakni : Transformasi dan Penguatan Kadin Guna Meningkatkan Daya Saing Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Digitalisasi.

Keberhasilan SMSI lainnya dalam pelaksanaan Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi yakni dengan hadirnya seluruh Forkopimda Kabupaten Bekasi, mulai dari Plt Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja, Sekretaris Daerah, Drs. H. Endin Samsudin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Budi Muhammad Mustofa, Dandim Kabupaten Bekasi Letkol Semeru, Kapolres Metro Bekasi diwakili Kasat Reskrim, perwakilan Kajari dan PN Cikarang, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi Prof. Dr. KH. Mahmud dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bekasi Nawawi Al Aksi.

Selanjutnya mewakili unsur asosiasi pengusaha yang hadir diantaranya ketua Gabungan Pengusaha Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bekasi H. Wasju, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI), Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSINDO), Ikatan Praktisi HRD Kabupaten Bekasi dan Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupaten Bekasi.

Lalu, hadir perwakilan Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (Ikapeksi), Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia (Perkopindo), Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bekasi, Harmoni HRD Indonesia, para pengurus asosiasi pengusaha di Kabupaten Bekasi, para pengurus dan anggota Kadin Kabupaten Bekasi.

Beberapa tokoh Kabupaten Bekasi turut menghadiri pelaksanaan Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi. Mereka diantaranya H. Apuk Idris, HK Damin Sada, H. Obing Fachrudin, H. Yaman Edi Bair, H. Yaya Ropandi, H. Jejen Sayuti, H. Toto, Rimbawan Sugiarto, SH, H. Toto Iskandar dan KH. Imam Mulyana Al Budry, S.A.***

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Polsek Cisaat Panen 6 Ton Jagung Hibrida, Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

0

Wartain.com – Jajaran Polsek Cisaat Polres Sukabumi Kota melaksanakan panen jagung hibrida di lahan non Lahan Baku Sawah (Non-LBS) yang berada di Kampung Gentong, RT 22 RW 07, Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kapolsek Cisaat Kompol Yanto Sudiarto bersama personel Polsek Cisaat dan Kelompok Tani (Poktan) Kayu Manis.

Panen dilakukan di lahan seluas sekitar satu hektare yang telah ditanami jagung hibrida sejak 14 Februari 2026. Dari hasil panen tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar enam ton jagung.

Kapolsek Cisaat, Kompol Yanto Sudiarto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program Ketahanan Pangan Nasional yang saat ini terus digalakkan pemerintah.

“Panen jagung hibrida ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Kami tidak hanya melakukan pengamanan, tetapi juga ikut berperan aktif melalui pendampingan kepada kelompok tani dan pemanfaatan lahan produktif yang ada di wilayah,” ujar Yanto.

Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian dan para petani menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketersediaan pangan di daerah.

“Kami berharap hasil panen ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, membantu memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Ke depan, sinergi seperti ini akan terus kami dorong agar sektor pertanian semakin berkembang,” katanya.

Yanto menambahkan, keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan pemerintah sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang produktif dan bermanfaat.

Selama kegiatan panen berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Melalui kerja sama antara Polri dan kelompok tani, program ketahanan pangan diharapkan terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik