Wartain.com || Rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Sukabumi Utara kembali dibahas dalam pertemuan antara Wakil Bupati Sukabumi dengan Komisi I DPRD Jawa Barat di Pendopo Sukabumi, Selasa (23/9/2025).
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait pemekaran sudah bergulir sejak 2013 dan tetap menjadi perhatian utama. Namun, ia menekankan bahwa kondisi keuangan negara masih menjadi kendala terbesar dalam merealisasikan rencana tersebut.
“Suara masyarakat sudah jelas, mereka ingin Sukabumi Utara segera terbentuk. Kami mencatat seluruh aspirasi itu. Tapi persoalan fiskal nasional tidak bisa diabaikan,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pemekaran daerah untuk menghindari terbentuknya daerah baru yang tidak siap secara ekonomi maupun infrastruktur.
“Untuk Jawa Barat, kebutuhan pemekaran memang mendesak. Namun, ada daerah lain yang justru gagal secara fiskal. Maka, moratorium masih diberlakukan,” jelasnya.
Terkait isu defisit APBN dan utang negara, Rahmat menegaskan bahwa hal itu menjadi ranah pemerintah pusat. “Kalau soal APBN, tentu itu kewenangan Kementerian Keuangan,” ucapnya.
Meski begitu, DPRD Jawa Barat tetap mendorong pemerintah pusat agar memberikan pengecualian khusus Jawa Barat. “Kami sudah berupaya lewat DPD RI, DPR RI Komisi II, Presiden, hingga Kemendagri, agar moratorium bisa dicabut secara parsial untuk Jawa Barat,” tambah Rahmat.
Dengan demikian, meski pemekaran Sukabumi Utara didukung masyarakat dan pemerintah daerah, realisasinya masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait kondisi fiskal dan pencabutan moratorium.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
