Oleh : M. Rijal Amirulloh, M KP (Dosen Ilmu Administrasi Publik UMMI)
Wartain.com || Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ricuh, memperparah krisis berkepanjangan. Tanpa berdamai segera, mimpi kembali ke Senayan 2029 tinggal mimpi.
Melihat kondisi Partai Persatuan Pembangunan hari ini, rasanya ada yang sangat disayangkan. Partai yang dulunya jadi rumah besar umat Islam kini justru sibuk bertikai sendiri.
Muktamar X yang berlangsung 27-29 September 2025 di Jakarta seharusnya jadi momentum bangkit. Nyatanya? Forum tertinggi partai itu malah melahirkan dua ketua umum sekaligus. Ironis, di saat PPP harusnya fokus perjuangan kembali ke Senayan.
Dari Kejayaan ke Keterpurukan
Mari kita ingat kembali. PPP lahir dari penggabungan empat partai Islam—Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSII, dan Perti—pada 5 Januari 1973. Sejak awal, partai berlambang Ka’bah ini memang dirancang jadi wadah politik Islam Indonesia.
Hasilnya? Luar biasa. Pemilu 1977, PPP meraih 99 kursi DPR RI—rekor tertinggi sepanjang masa. Era Orde Baru, PPP jadi kekuatan oposisi yang disegani sekaligus penyeimbang dominasi Golkar.
Memang ada masa kelam ketika PPP dipaksa ganti asas Islam jadi Pancasila tahun 1984. Tapi setelah reformasi, partai ini kembali ke khittah dengan asas Islam dan lambang Ka’bah yang bertahan hingga sekarang.
Angka-Angka yang Menyedihkan
Sayangnya, era reformasi justru jadi awal kejatuhan PPP. Lihat saja datanya. Suara PPP terus anjlok: 8,15 juta (6,53%) di Pemilu 2014, turun ke 6,32 juta (4,52%) tahun 2019, sampai cuma 5,87 juta (3,87%) di Pemilu 2024.
Lebih menyakitkan lagi, pertama kalinya dalam sejarah, PPP gagal masuk DPR RI karena tidak lolos ambang batas parlemen di Pemilu 2024. Pukulan telak untuk partai yang pernah jadi salah satu kekuatan besar.
Kenapa bisa begini? Wahid Abdulrahman dari FISIP Undip bilang terang-terangan: konflik internal, dualisme kepengurusan, perebutan kekuasaan antar faksi, plus gagal rawat pemilih setia. Sederhana tapi mematikan.
Yang bikin khawatir, belum pernah ada partai yang gagal lolos parlemen lalu bisa balik lagi. PPP harus jadi yang pertama—atau tamat riwayatnya.
Muktamar yang Berujung Kacau
Dari awal, Muktamar X sudah tegang. Begitu Pelaksana Tugas Ketua Umum Muhammad Mardiono mulai pidato sore itu, peserta sudah ribut. Belum selesai bicara, sudah terdengar teriakan “Ketua baru, ketua baru!”
Peserta minta pimpinan sidang Amir Uskara diganti. Tapi permintaan itu diabaikan begitu saja. Suasana makin panas.
Puncaknya? Kericuhan besar sampai ada saling lempar kursi antar kader. Video-videonya viral di mana-mana. Memalukan untuk partai yang mengaku berideologi Islam.
Ustaz Hilmi Firdausi sampai menulis di media sosial: “Dulu partai ini pilihan orangtua dan guru-guru kami, sekarang rusaklah sudah”. Kalimat pendek yang menusuk.
Dua Ketua Umum, Satu Partai
Muktamar berakhir aneh: ada dua ketua umum sekaligus.
Versi Pertama: Mardiono Menang (Sabtu malam)
Kubu Mardiono gelar sidang terpisah dengan pimpinan Amir Uskara. Hasilnya? Mardiono ditetapkan jadi ketua umum secara aklamasi.
Tapi ada masalahnya. Mardiono sendiri sudah tinggalkan ruang sidang setelah rusuh. Dia sempat dihubungi tiga kali sama Waketum PPP Musyafa buat balik, tapi nggak mau.
Versi Kedua: Agus Suparmanto Menang (Minggu dini hari)
Setelah kursi pimpinan kosong, peserta minta Steering Committee ambil alih. Sidang dilanjutkan dari awal: bahas tata tertib, aturan main, sampai pemilihan.
Mengejutkannya, mayoritas besar peserta tolak laporan pertanggungjawaban DPP PPP 2020-2025. Empat zona besar—Jawa, Sumatera, Kalimantan, Timur—sepakat menolak.
Prosesnya berlanjut sampai delapan kali sidang. Mereka ubah AD/ART termasuk syarat jadi ketua umum, langsung berlaku. Waktu pendaftaran dibuka dan diverifikasi, cuma Agus Suparmanto yang lolos.
Siapa yang Didukung di Lapangan?
Data dukungan berbicara: Agus Suparmanto unggul telak.
Muhammad Romahurmuziy bilang tegas: dari 1.000 peserta muktamar, sekitar 800 dukung Agus. Itu 80 persen—angka yang sangat jelas.
Dukungan konkret dari daerah:
• Jawa Barat: 27 DPC semuanya solid dukung Agus
• Jawa Tengah: 30 dari 35 DPC pilih Agus-Taj Yasin
• DPW yang tolak pertanggungjawaban Mardiono: Jabar, Banten, Jatim, Jateng, semua Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Sulteng, Sulbar, dan DPW lainnya
Sementara Mardiono?
• Jawa Tengah: 20-22 DPC masih setia
• Bengkulu: 8 dari 10 DPC dukung
Taj Yasin Maimoen, Wagub Jateng yang diusung jadi Sekjen, menyebut dukungan untuk Agus mencapai 70 persen.
Siapa yang Sah?
Pertanyaan besar: mana yang legal?
Efriza, pengamat politik dari Citra Institut, kasih jawaban sederhana: “Lihat saja nanti SK dari Kementerian Hukum dan HAM”. Memang sesederhana itu.
Kubu Mardiono bilang proses mereka yang benar. Andi Surya Wijaya, ahli hukum dari tim ini, tegas menyebut muktamar versi Agus tidak sah karena melanggar aturan dan tidak kuorum.
Sebaliknya, kubu Agus yakin prosesnya konstitusional. Rusman Yakub dari panitia bilang: “Prosesnya jelas, dari tata tertib, pembahasan AD/ART, sampai penetapan calon, semuanya sesuai aturan”.
Agus sendiri sudah bilang akan segera daftarkan hasil ke Kemenkumham. Mardiono pasti akan lakukan hal sama. Sekarang tinggal tunggu: pemerintah pilih siapa?
Waktu Tidak Berpihak pada PPP
Masalahnya, konflik ini terjadi di saat yang paling buruk. PPP baru saja gagal total—hilang dari parlemen. Harusnya semua energi fokus bangkit, bukan malah pecah dua.
Agus Suparmanto sendiri mengakui: “Tantangan terbesar PPP sekarang adalah mengembalikan kepercayaan umat, setelah 2024 umat tinggalkan kita”. Jujur dan menyakitkan.
Taj Yasin kasih peringatan keras: “PPP butuh kerja masif lima tahun ke depan. Kalau masih ada intrik internal, cuma buang-buang waktu dan tenaga”.
Targetnya ambisius. Agus mau dapat minimal 30 kursi DPR RI di Pemilu 2029. Dari nol ke 30 kursi dalam lima tahun—mungkin nggak kalau masih bertikai?
Sejarah Kelam yang Terulang
Ini bukan pertama kalinya PPP terpecah. Pernah lebih parah
Tahun 2014, setelah Suryadharma Ali jadi tersangka korupsi, PPP pecah dua: kubu Muhammad Romahurmuziy dari Muktamar Surabaya versus kubu Djan Faridz dari muktamar tandingan Jakarta. Puncaknya Desember 2014, massa kubu Romy serbu kantor DPP PPP.
Konflik itu butuh bertahun-tahun buat selesai. Gugatan ke sana kemari, putusan pengadilan yang saling bertolak belakang. Baru beres di Muktamar IX tahun 2020 dengan Suharso Monoarfa jadi ketua umum.
Mau mengulang sejarah pahit itu? PPP punya waktu segitu banyak?
Jalan Keluar yang Harus Ditempuh
Ada beberapa langkah yang harus segera diambil:
1. Kemenkumham Harus Cepat Memutuskan
Kementerian Hukum dan HAM jangan lama-lama. Keluarkan SK pengesahan kepengurusan secepatnya. Ketidakpastian yang berlarut cuma akan bikin rusak tambah parah.
2. Yang Kalah Harus Legowo
Siapa pun yang nanti tidak diakui Kemenkumham, harus besar hati terima. Ini bukan soal ego pribadi atau kelompok—ini soal hidup matinya partai.
Kata Efriza: “Daripada ribut terus, mending semua pihak fokus persiapan Pemilu 2029”. Masuk akal.
3. Bersatu Padu Bangun Kembali
Setelah ada kepastian hukum, pemimpin terpilih harus cepat satukan semua pihak. Taj Yasin sudah bilang: “Mas Mardiono dan tim, yuk kita bangun PPP bareng-bareng”. Ajakan yang seharusnya disambut baik.
4. Kembali ke Akar Rumput
Wahid Abdulrahman kasih saran: “PPP butuh figur yang bisa jaga basis santri sekaligus adaptif dengan politik sekarang. Figur dari kalangan santri, keturunan ulama, harus dapat posisi penting”.
PPP harus balik ke basis aslinya: pesantren, kiai, umat yang selama puluhan tahun jadi penyokong setia.
5. Ubah Total Cara Kerja
Gagal di 2024 harus jadi pelajaran. Cara kampanye, sistem kaderisasi, manajemen organisasi—semua harus dirombak. Tidak bisa pakai cara lama lagi.
Pertaruhan Eksistensi
PPP sekarang ada di titik paling kritis. Ini bukan cuma soal siapa jadi ketua umum—ini soal apakah PPP masih bisa hidup atau tidak.
Faktanya keras: belum ada partai yang pernah bangkit setelah gagal lolos parlemen. PPP harus jadi yang pertama—atau hilang dari peta politik Indonesia.
Dua ketua umum sekaligus? Kemewahan yang tidak masuk akal. Setiap hari yang terbuang untuk ribut internal adalah hari yang hilang untuk persiapan 2029. Waktu terus jalan, pemilih tidak akan menunggu.
Yang dipertaruhkan bukan cuma kursi DPR, tapi representasi politik Islam di Indonesia. PPP sejak 1973 jadi rumah besar umat Islam. Masa iya rumah itu roboh karena penghuninya sendiri bertengkar?
SK dari Kemenkumham memang penting. Tapi yang lebih penting adalah kepercayaan umat—dan itu cuma bisa didapat lewat persatuan, kerja keras, dan program nyata yang menyentuh kehidupan rakyat.
Pilihannya jelas: terus bertikai atau bangkit bersama. PPP harus jawab: masih relevan atau sudah waktunya dilupakan?
Umat sedang menunggu jawabannya. Dan Pemilu 2029 akan jadi ujian terakhir yang menentukan nasib partai berlambang Ka’bah ini.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
