Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Di tengah kelelahan publik melihat kasus demi kasus yang menampar wajah institusi kepolisian, muncul sebuah harapan baru — atau mungkin sekadar bayang-bayang harapan — ketika Presiden Prabowo membentuk Tim Percepatan Reformasi Polri yang dikomandani Prof. Jimly Asshiddiqie dan didukung figur sekelas Prof. Mahfud MD.
Dua nama besar, dua simbol moral negara, dua tokoh yang dipanggil untuk merawat luka yang sudah terlalu lama dibiarkan bernanah. Tapi pertanyaan paling tajam yang kini menggantung di udara adalah: apakah mereka akan menjadi pahlawan peradaban, atau justru menjadi bagian dari dekorasi status quo yang selama ini sulit digoyang?
Polri hari ini berada pada titik krusial: kepercayaan publik menurun, integritas dipertanyakan, dan banyak orang merasa institusi ini telah jauh dari ideal Pancasila. Dalam kondisi demikian, langkah Prabowo membentuk tim reformasi jelas bukan sekadar keputusan administratif. Ini adalah manuver politik dan moral.
Tim Jimly–Mahfud adalah taruhan besar, bukan hanya untuk Polri, tetapi untuk legitimasi pemerintahan sendiri. Jika tim ini gagal, yang merosot bukan hanya harapan publik terhadap kepolisian; tapi juga kredibilitas rezim yang mengangkatnya.
Di atas kertas, kombinasi Jimly dan Mahfud adalah duet idealis yang dihormati di arena hukum dan etika publik. Namun persoalannya adalah: idealitas tidak otomatis menjamin efektivitas. Reformasi Polri bukan seperti menyusun makalah akademik; ini adalah perang urat saraf melawan kultur, patronase, loyalitas internal, dan jaringan kepentingan yang sudah mengakar puluhan tahun. Tidak sedikit yang menganggap Polri sebagai “negara dalam negara”, sebuah institusi yang kuat, kompleks, dan sulit disentuh tanpa ada guncangan politik yang besar.
Yang membuat publik ragu adalah pola lama: banyak komisi dibentuk, banyak rekomendasi dilahirkan, tetapi sedikit yang benar-benar diimplementasikan. Tak sedikit pula yang kemudian menjadi sekadar ornamen demokrasi — cantik di luar, tetapi tidak menggigit.
Apakah Jimly dan Mahfud siap masuk ke ruang gelap institusi, menyentuh akar persoalan, dan bukan hanya permukaan? Apakah mereka berani mendorong perubahan struktural yang menyentuh persoalan komando, pengawasan eksternal, hingga tata ulang kewenangan yang selama ini dianggap “tabu” oleh elite keamanan?
Di balik semua retorika perbaikan, ada oligarki yang masih ingin mempertahankan kenyamanan. Ada pihak-pihak yang menikmati kabut status quo. Ada kelompok yang khawatir bahwa reformasi serius akan mengancam sumber daya, akses, dan jaringan informal yang selama ini menjadi penopang kekuatan. Jika tim reformasi ini hanya diberi ruang konsultatif — tanpa gigi, tanpa kewenangan menekan, tanpa dukungan politik yang nyata — maka mereka akan terperangkap dalam perangkap manis bernama “evaluasi”, tapi tidak pernah menyentuh wilayah “transformasi”.
Di sisi lain, publik tidak akan menerima reformasi kosmetik. Mereka menunggu tanda-tanda konkret: perubahan kultur pelayanan, penegakan etika internal yang tegas, keterbukaan data, mekanisme pengawasan independen yang kuat, dan Polri yang kembali pada jati dirinya sebagai pelayan rakyat, bukan alat kekuasaan. Ini bukan perkara manajemen; ini perkara moral dan keberanian politik.
Era Prabowo menyebut dirinya sebagai era “transformasi nurani”. Jika ini lebih dari sekadar slogan, maka tim Jimly–Mahfud harus diberi mandat penuh, bukan sekadar ruang rapat dan konferensi pers. Presiden harus berani menopang perubahan itu meskipun menghadapi resistensi internal dan gesekan politik.
Jika tidak, tim ini hanya akan dikenang sebagai komisi yang dilahirkan dengan gegap gempita tetapi mati perlahan di ruang sunyi birokrasi.
Akhirnya, sejarah akan menilai: apakah Jimly dan Mahfud akan muncul sebagai pahlawan yang sukses membersihkan wajah Polri dan mengembalikannya ke rel Pancasila — atau justru menjadi pecundang moral yang terperangkap dalam labirin oligarki yang mereka coba dobrak. Rakyat, dengan segala luka dan harapannya, menunggu. Dan waktu tidak akan menunggu mereka.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
